28 Juli 2009 pada 17:49 (Hukum, akademik, pemilu)
Tags: implementasi kpu, kpu propinsi, wewenang kpu
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia merupakan manifestasi demokrasi. Dalam pemilihan umum, masyarakat diberi ruang apresiasi dalam menentukan hak politiknya untuk agenda lima Tahun perjalanan suatu negara.
Pemilihan umum merupakan momentum tepat dalam mengimplementasikan hak warga negara untuk menjalankan kedaulatan. Bahwa pada pemilihan umum menjadi sebuah harapan Baca entri selengkapnya »
2 Juni 2009 pada 05:26 (akademik, kewarganegaraan, mahasiswa, otonomi daerah)
Tags: bahan kewarganegaraan
oleh: Patawari, S.HI.,M.H.
DASAR HUKUM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Sebagaimana UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional maupun UU baru yaitu dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi dilakukan atas dasar Baca entri selengkapnya »
30 Mei 2009 pada 23:42 (mahasiswa, managemen, organisasi, pemimpin, politik)
Tags: bem, kepemimpinan, mahasiswa, managemen, organisasi
Oleh : PATAWARI, S.Hi., M.H.
Maha kuasa Tuhan Allah SWT. Yang menciptakan manusia yang begitu sempurna dari pada makhluk lain. Manusia diciptakan dengan penuh fasilitas yang tepat dan sesuai dengan porsinya, diciptakan manusia dengan diberi fasilitas akal, jiwa, dan fisik yang kesemuanya bisa saling bersinergi dan tetap menjalankan tugas masing-masing yang telah diberikan. Baca entri selengkapnya »
28 Mei 2009 pada 18:18 (Hukum, akademik, bahan HTN, mahasiswa)
Tags: bahan HTN, bahan kuliah
oleh : Patawari,SHI.,MH.
Membicarakan tentang negara dalam arti kongkrit, dalam hal ini negara Republik Indonesia. Pembahasannya meliputi sumber-sumber hukum tata negara, asas-asas hukum, sejarah ketatanegaraan, wilayah negara, susunan organisasi negara, pemerintahan di daerah, kewarganegaraan dan hak-hak asasi manusia. Baca entri selengkapnya »
15 Mei 2009 pada 00:19 (ilmu negara, kota/kabupaten, managemen, otonomi daerah)
Tags: mutasi PNS, PNS dalam otoda
Pembahasan kerangka teori dalam studi ini akan dimulai dengan berbagai konsep mengenai otonomi daerah, hal ini perlu karena setting rumusan permasalahan berada pada era otonomi daerah. Sedangkan berbicara mengenai otonomi daerah, maka tidak akan lepas dari adanya konsep dasar bahwa Baca entri selengkapnya »
15 Mei 2009 pada 00:03 (Hukum, KONFLIK, managemen, politik)
Tags: resolisi konflik, teri konflik
Dalam literatur ilmu sosial ditemukan beberapa pengertian dari konflik. Edward Azar, yang memfokus perhatiannya tentang “konflik sosial yang ber larut-larut” (Protracted Social Conflict). Menurut Azar, konflik itu merepresentasikan “ Baca entri selengkapnya »
14 Mei 2009 pada 23:10 (ilmu negara, kota/kabupaten, managemen)
Tags: profesionalisme aparat
Upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan secara benar (good-governance) dan bersih (clean-government) termasuk didalamnya penyelenggaraan pelayanan publik memerlukan unsur-unsur mendasar antara lain adalah unsur profesionalisme dari pelaku dan penyelenggara pemerintahan dan pelayanan publik. Baca entri selengkapnya »
14 Mei 2009 pada 22:02 (Hukum, ilmu negara, kota/kabupaten)
Tags: kebijakan pemekaran, pemekaran daerah
Agar diperoleh pemahaman yang baik tentang Implementasi Kebijakan Pemekaran Daerah, berikut ini dijelaskan terlebih dahulu bagaimana pengertian, ciri dan fase dari sebuah Kebijakan Publik.
1. Pengertian, Ciri dan Fase Kebijakan Publik Baca entri selengkapnya »
13 Mei 2009 pada 23:19 (Hukum, ilmu negara, kota/kabupaten, politik)
Tags: pembentukan kota
Menurut Anderson (Winarno, 2002:14), kebijakan atau policy dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Batasan lain yang dikemukakan oleh Thomas R. Dye (Ibid, 15) bahwa Baca entri selengkapnya »
13 Mei 2009 pada 22:52 (ilmu negara, managemen, politik)
Tags: sinergi kebijakan
Dewasa ini dikalangan ilmuwan Indonesia sendiri, perhatian terhadap masalah proses perumusan kebijakan yang demokratis sangat beragam. Hal ini ditandai dengan banyaknya studi menyangkut proses perumusan kebijakan yang megharuskan keikutsertaan (partisipasi) masyarakat, dengan kata lain bahwa Baca entri selengkapnya »
