IMPLEMENTASI WEWENANG KPU PROPINSI DALAM PEMILU

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia merupakan manifestasi demokrasi. Dalam pemilihan umum, masyarakat diberi ruang apresiasi dalam menentukan hak politiknya untuk agenda lima Tahun perjalanan suatu negara.

Pemilihan umum merupakan momentum tepat dalam mengimplementasikan hak warga negara untuk menjalankan kedaulatan. Bahwa pada pemilihan umum menjadi sebuah harapan Baca entri selengkapnya »

BAHAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

oleh: Patawari, S.HI.,M.H.

DASAR HUKUM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Sebagaimana UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional maupun UU baru yaitu dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi dilakukan atas dasar Baca entri selengkapnya »

MANAGEMEN, ORGANISASI, & KEPEMIMPINAN

Oleh : PATAWARI, S.Hi., M.H.

Maha kuasa Tuhan Allah SWT. Yang menciptakan manusia yang begitu sempurna dari pada makhluk lain. Manusia diciptakan dengan penuh fasilitas yang tepat dan sesuai dengan porsinya, diciptakan manusia dengan diberi fasilitas akal, jiwa, dan fisik yang kesemuanya bisa saling bersinergi dan tetap menjalankan tugas masing-masing yang telah diberikan. Baca entri selengkapnya »

BAHAN HUKUM TATA NEGARA

oleh : Patawari,SHI.,MH.
Membicarakan tentang negara dalam arti kongkrit, dalam hal ini negara Republik Indonesia. Pembahasannya meliputi sumber-sumber hukum tata negara, asas-asas hukum, sejarah ketatanegaraan, wilayah negara, susunan organisasi negara, pemerintahan di daerah, kewarganegaraan dan hak-hak asasi manusia. Baca entri selengkapnya »

PENGELOLAAN MUTASI PNS ANTAR DAERAH DALAM ERA OTONOMI DAERAH

Pembahasan kerangka teori dalam studi ini akan dimulai dengan berbagai konsep mengenai otonomi daerah, hal ini perlu karena setting rumusan permasalahan berada pada era otonomi daerah. Sedangkan berbicara mengenai otonomi daerah, maka tidak akan lepas dari adanya konsep dasar bahwa Baca entri selengkapnya »

APA DAN BAGAIMANA ITU KONFLIK

Dalam literatur ilmu sosial ditemukan beberapa pengertian dari konflik. Edward Azar, yang memfokus perhatiannya tentang “konflik sosial yang ber larut-larut” (Protracted Social Conflict). Menurut Azar, konflik itu merepresentasikan “ Baca entri selengkapnya »

PROFESIONALISME APARATUR PEMERINTAH KOTA

Upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan secara benar (good-governance) dan bersih (clean-government) termasuk didalamnya penyelenggaraan pelayanan publik memerlukan unsur-unsur mendasar antara lain adalah unsur profesionalisme dari pelaku dan penyelenggara pemerintahan dan pelayanan publik. Baca entri selengkapnya »

KEBIJAKAN PEMEKARAN DAERAH

Agar diperoleh pemahaman yang baik tentang Implementasi Kebijakan Pemekaran Daerah, berikut ini dijelaskan terlebih dahulu bagaimana pengertian, ciri dan fase dari sebuah Kebijakan Publik.
1. Pengertian, Ciri dan Fase Kebijakan Publik Baca entri selengkapnya »

FASE PEMBENTUKAN KOTA

Menurut Anderson (Winarno, 2002:14), kebijakan atau policy dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Batasan lain yang dikemukakan oleh Thomas R. Dye (Ibid, 15) bahwa Baca entri selengkapnya »

Sinergi: Birokrasi, Swasta & Masyarakat dalam Formulasi Kebijakan Perencanaan

Dewasa ini dikalangan ilmuwan Indonesia sendiri, perhatian terhadap masalah proses perumusan kebijakan yang demokratis sangat beragam. Hal ini ditandai dengan banyaknya studi menyangkut proses perumusan kebijakan yang megharuskan keikutsertaan (partisipasi) masyarakat, dengan kata lain bahwa Baca entri selengkapnya »

« Entri lama