Sosiologi Hukum

Posted: 16 Februari 2009 in Hukum, sosiologi
Tag:, ,

Oleh : PATAWARI

BEBERAPAN PANDANGAN TENTANG SOSIOLOGI HUKUM
Prof. M.P.Baumgartner bahwa sosiologi hukum adalah kajian ilmiah tentang kehidupan sosial, dan dengan demikian sosiologi hukum adalah kajian tentang perilaku hukum (legal behavior).
Misi sosiologi hukum adalah untuk memprediksikan dan menjalankan berbagai “legal behavior” mencakup variasi tentang apa yang diefinisikan “sebagai legal”
bagaimana kasus memasuki system, bagaimana kasus-kasus itu diselesaikan, perbedaan-perbedaan didalam hukum jelas berlaku diseluruh masyarakat, disetiap periode sejarah dan disetiap kasus individu, dan kesemuanya itu merupakan subyek yang dijelaskan secara sosiologi.

Donal Black (1989, 19-22) bahwa sosiologi hukum adalah menyajikan wawasan yang sangat berbeda dibanding ilmu hukum tradisional (evaluasi dan penilaian) terhadap, fairness, justid, egulty dan effeetiveness. Tetapi sosiologi hukum berangkat dari premis-premis yang berbeda. Menggunakan metode yang juga berbea, dan berbeda dari sudut tujuan yang ingin dicapai.

Bahwa keunikan dari kajian sosiologi hukum yaitu mengundang ilmu hukum modern untuk menghadapi realitas kasus-kasus tidak semata-mata diputuskan oleh aturan-aturan sendiri. Sehingga kajian sosiologi hukum berbeda daripada kajian normative. Kajian sosiologi hukum sangat menyerupai pemikiran yang lebih luas, yang kemudian dikenal sebagai pemikiran teknokratik atau dengan menggunakan istilah sebelumnya saintisisme (scientism) yaitu ciri-cirinya setiap masalah bersifat fakta, moral, politik, atau legal. Dimana dalam masalah benar-benar pekerjaan selesai.

Sosiologi hukum yang murni tidak mempelajari menusia dalam pengertian biasa tetapi mempelajari hukum sebagai system perilaku.

Baumgarther, (1992) sosiologi hukum adalah menunjukkan bahwa keputusan-keputusan yang didasarkan pada kebijakan belaka (the discretionary decisious) dari aparat adalah bukan suatu yang bersifat serampangan dan bukannya sesuatu yang berubah-ubah melainkan roda pada terpola dan bersifat sangat regular.

menurut Prof. Dr. Tb. Ronny Rahman Nitibaskara dan Dr. Bambang Widodo Umar Bahwa sosiologi hokum adalah Ilmu pengetahuan ttg interaksi manusia yang berkaitan dg hukum dalam kehidupan bermasyarakat.
Pemahamannya : bahwa pertama Interaksi Manusia mengandung tiga unsur, yaitu : Tindakan (act), sesuatu (thing), dan makna (meaning). Kedua Hukum yang dimaksud bukan saja hukum dalam arti tertulis tetapi juga yang tidak tertulis, baik menyangkut falsafah, intelektualitas, maupun jiwa yang melatar belakangi penerapan hukum.

MAZHAB SOSIOLOGI
Mazhab Sosiologis membagi atas Sociological Jurisprudence dan Sociology of Law bahwa:
1. Sociological Jurisprudence Ilmu adalah hasil pemikiran filosofis mengenai hukum dengan menggunakan ancangan sosologis.
2. Sociology of Law: Sosiologi yang memberikan perhatian khusus terhadap ukum sebagai objek kajian, dan memandangnya sebagai salah satu diantara semua fenomena sosial yang ada.
3. Sociology of Law: Kajian sosiologi yang berdasarkan pada konsep tentang hukum sebagai cara pengendalian sosial (social control). Ilmu deskriptif yang menggunakan teknik-teknik empiris.

Bahwa sosiologi jurisprudence dan sosiologi of law memberikan batasan pada hukum pada sisi empiris dan masyarakat.

Menurut Shleker, (1986) ada 3 (tiga) unsur yang merupakan “isi” atau “bagian-bagian” alam hukum yaitu: konsistenan, ketertiban dan kelogisan. Sehingga pendekan ilmu hukum itu:
a). memiliki tipe independent dalam penalarannya
b). memiliki asas-asa hukum yang secara internal bersifat logis dan justifikatif.

Pendekatan hukum tersebut perpandangan bahwa hukum seharusnya otonom atau independent melalui pendekatan tersebut sifat yang tidak memihak baik dari prosedur hukum maupun dari asas-asas hukum dapat secara penuh ditegaskan, demikian juga the rule of law. Dijamin dapat diwujudkan
Weler memandang bahwa ilmu hukum dihubungkan dengan anggota-anggota dari profesi hukum, khususnya para hakim dan llmu hukum.

Bahwa Ilmu hukum mewakili pemikiran di dalam profesi hukum yang menyusun dan menjelaskan hukum dari perspektif tentang nilai-nilai keindependenan hukum.

Menrib berpendapat bahwa suatu pemisahan yang tegas antara hukum yang dibuat oleh pembuat undang-undang (legislative law making) dengan hukum yang berwujud putusan pengadilan (juducial decision making).

Pandangan Menrib bahwa hukum berbeda dengan apa yang dibuat oleh pembuat undang-undang dengan putusan (pengadilan), bahwa hukum dapat diinterpretasikan oleh pihak hakim dalam pengadilan dengan tetap mengacu pada aturan yang telah ada dan dibuat oleh pemubuat undang-undangn secara normative.

Durkheim bahwa hukum lebih menjadi independent dari kondisi-kondisi sosialnya dan juga menjadi lebih berbeda-beda sebagai masyarakat yang berubah dari organisasi dan asosiasi yang relatif terbentuk sederhana menjadi organisasi dan asosiasi yang memiliki pola-pola yang lebih kompleks.

Prof. Gerald Turkel, kemandirian mempunyai beberapa cirri :
a) Sejauh hukum merupakan seperangkat pranata-pranata yang independent yang diikat bersama atas dasar asas-asas yang sama dan rasional.
b) Pranata hukum dan orang-orang yang berpraktek hukum dapat bertindak dengan cara-cara yang independent dari tekanan-tekanan social sekitarnya dan cara-cara yang bermakna dalam asas-asas kultur hukum.

Nikles Luhman (1988), bagaiman hukum memproduk dirinya sendiri dari waktu kewaktu dan memelihara identitasnya sendiri. Kemandirian hukum berakar pada cara-cara dimana semua pranata hukum, pola-pola penakaran aturan-aturan pengambilan keputusan dan asas-asasnya yang terkit satu sama lain.

Pandangan Luhaman diatas bahwa kemandirian hukum bersifat dinamis dalan hal bahwa hukum sebagai penciptaan kembali dirinya sendiri melalui pengetahuan dan asas-asasnya sendiri yang diperhadapkan dengan perubahan-perubahan dalam lingkungannya, pandangan ini juga mempunyai hubungan dengan kemandirian hukum.

Anglo_Amerika (Lempert 1988, 158-159) bahwa terkait langsung dengan dan dibatasi oleh hubungan-hubungan social yang terhadapnya hukum merupakan salah satu bagiannya, bagi Lempert kemandirian hukum selalu relative.
Pandangan Lempert bahwa kemandirian hukum yang relative sebagai tingkat hingga system hukum memandang dirinya sendiri dari pada standar-standar eksternal dari suatu system sosial, system politik atau system etika untuk menjadi pedoman dalam pembuatan dan penerapan hukum.

pada simpulannya bahwa hukum bersifat mandiri (otonom) sejak ia indefenden terhadap pranata-pranata social lain dan membuat aturan-aturan yang diterapkan bagi pranata-pranata maupun orang-orang.
Menurut Utrecht dalam bukunya pengantar dalam hukum Indonsia bahwa “ hukum sebagai himpunan peraturan-peraturan (perintah atau arangan) yang engatur tata tertib dalam masyarakat maka dari itu harus ditaati oleh masyarakat itu”

Sedangkan menurut JCT Simorangkir, SH. Dan Woerjono Sastro Pranoto, SH. Mendefinisikan bahwa hukum sebagai peraturan yang memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmo yang berwajib, pelanggaran mana yang terhadap peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan; yaitu hukuman tertentu.


KETAATAN HUKUM
Agar masyarakat siap memakai hukum positif maka perlu memplajari managemen hukum dan kultur huku, sebagaimana Friedman dengan membagi atas subtansi hukum, struktur hukum dan culture hukum., yang mana managemen hukum memikirkan bagaimana mendayagunakan sumber daya dalam masyarakat untuk mengatur masyarakat melalui hukum. Culture hukum adalah nilai dan sikap masyarakat mengenai hukum.

Dalam pemahaman sosiologi hukum, hadirnya hukum adalah untuk diikuti atau dilanggar. Tetapi ada perilaku yang tidak sepenuhnya digolongkan kepada mematuhi hukum yaitu pelanggaran hukum yaitu penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial lebih luar dari pada pelanggaran hukum yaitu perbuatan yang tidak sesuai dengan kaedah yang ada sebagai unsur yang membentuk tatanan social. Penyimpangan social tidak segera mempunyai arti pelanggaran hukum, dapat pula memandang arti suatu penafsiran terhadap kaidah hukum yang formal.

Hukum sebagai kerangka luar, lebih banyak menurut streotip perbuatan dari pada skripsi mengenai perbuatan itu sendiri, akan berhadapan dengan tatanan di dalam dari pada kehidupan social yang lebih subtansial sifatnya, sehingga orang cenderung orang memberikan penafsiran sendiri terhadap hukum. Dan yang demikian lalu hanya berfungsi sebagai pedoman saja. Penafsiran itu membuat hukum menjadi terang terhadap keadaan kongkrit dalam masyarakat. Antara penyimpangan social dan hukum terdapat hubungan yang erat, dimana hukum diminta untuk mencegah dan menindak terjadinya penyimpangan.

Ancaman pidana terdapat pencurian, pebunuhan, penggelaan dan sebagainya adalah contoh-contoh dari pengangkatan perilaku social dapat diangkat menjadi hukum, sebab ada persyaratan minimum etis artinya ada ambang batas dari pencantumannya kedalam hukum seperti perilaku kebenaran kepada anak –anak muda. Akhirnya, dapatlah dikatakan mudah untuk menilai hukum, perlu waktu panjang bertahap dan hukum ingin emanusiakan manusia itu sendiri.

MENURUT SIFATNYA HUKUM DIBAGI ATAS;
pertama, hukum yang memaksa ialah hukum yang dalam keadaan bagaimana harus dan mempunyai paksaan mutlak.
Kedua, Hukum yang mengatur (pelengkap) ialah hukum yang dapat dikesampingkan, apabila pihak yang ersangkutan telah mmebuat peraturan sendiri dalam perjanjian.

Sedangkan Hukum menurut wujudnya hukum dibagi dalam
a) hukum obyektif ialah hukum dalam suatu Negara yang yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tetentu.
b) Hukum subyektif ialah hukum yang timbul dari hubungan obyektif dan berlaku terhadap seseorang tertentu atau lebih. Kedua jenis hukum ini jarang digunakan.

PERKEMBANGAN HUKUM DI DALAM MASYARAKAT
Menurut Durkheim perkembangan hokum Merupakan himpunan moralitas & wahana untuk mencapai cita-cita sosial. Masa itu hukum dianggap satu-satunya perekat sosial.
Menurut Weber bahwa Hukum sebagai alat paksa pemegang kekuasaan, dipengaruhi oleh kepentingan ideal, material, dan kepentingan kelompok-kelompok dalam masyarakat sehingga menjadi struktur sosial
Menurut Karl Max bahwa Masyarakat selalu berubah, keberadaan hukum harus mengabdi kepada kepentingan rakyat untuk menekan kaum borjuis.

MANFAAT MEMPELAJARI SOSIOLOGI HUKUM

a. Mengetahui dan memahami perkembangan hukum positif (tertulis/tidak tertulis) di dalam negara /masyarakat.
b. Mengetahui efektifitas berlakunya hukum positif di dalam masyarakat.
c. Mampu menganalisis penerapan hukum di dalam masyarakat.
d. Mampu mengkonstruksikan fenomena hukum yang terjadi di masyarakat.
e. Mampu mempetakan masalah-masalah sosial dalam kaitan dengan penerapan hukum di masyarakat.
Maka dengan demikian bahwa : pengembangan hukum tidak terlepas dari aspek normatif dan sosiologis. Dalam kenyataan kedua model tersebut saling terkait, saling melengkapi, dan saling kontradiksi dalam aplikasi

PENDEKATAN SOSIOLOGI HUKUM
Hukum memiliki jangkuan luas dalam kehidupan. Pakar/ oraktisi hukum cenderung berorientasi ke “quit juris” (kebenaran normatif).
Masyarakat – potensi harmoni – konflik. Pakar sosiologi cenderung nerorientasi ke “quid facti” (kebenaran empiris).
Kebenaran : ditentukan oleh kekuasaan atau disahukuman oleh sistem politik.
Kebenaran sosiologi hukum: kesesuaian antara fakta empiris dg teori yang dijadikan ukuran untuk melihat kebenaran.

SISTEM HUKUM
(larance Friedman)
Adalah seperangkat operasional hukum yang meliputi sub-sistem hukum, struktur hukum, & budaya hukum

Substansi hukum meliputi : aturan, norma, & pola perilaku (hukum yang tertulis & hukum yang berlaku – hidup dalam masyarakat).
Struktur Hukum meliputi : tatanan daripada elemen lembaga hukum (kerangka organisasi & tingkatan dr lembaga kepolisian, kejaksaan, kehakiman, pemasyarakatan, kepengacaraan).
Budaya hukum meliputi : nilai-nilai, norma-norma & lembaga-lembaga yang menjadi dasar daripada sikap perilaku hamba hukum.

RAGAM SISTEM HUKUM
(Eric L. Ricgard)
Civil law (Eropa Kontinental) : hukum berdasarkan kode sipil yang terkodifikasi.

Common law (Anglo Saxon) : hukum berdasarkan kebiasaan.
Islamic Law (Timur Tengah) : hukum berdasarkan Syariah Islam yang bersumber dari Al-Quran & Hadis.
Socialist law : hukum yang mendasari kepentingan umum.
Far East law (Timur Jauh) : hukum berdasarkan perpaduan antara civil law, cammon law, dan hukum Islam.

FUNGSI HUKUM DI DALAM MASYARAKAT
1. SBG SARANA KONTROL SOSIAL.
Suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi orang-orang agar berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang disepakati bersama. Kontrol sosial dijalankan dg menggerakkan bbrg aktivitas alat ngr untuk mempertahankan pola hubungan & kaedah-kaedah yang ada.

Pendekatan Autonomy.
Fokusnya adalah kajian terhadap ideologi, prinsip- prinsip, doktrin- doktrin, hukum yang mandiri dkm kaitan manajmen, orgs dll.

2. SBG SARANA REKAYASA SOSIAL.
Suatu proses yang dilakukan untuk mengubah perilaku masyarakat, bukan untuk memecahukuman masalah sosial.
Pendekatan value free.
Fokusnya adalah kajian terhadap isu-isu tentang keadilan kelas, pola-pola diskriminasi rasial. Hukum dalam upaya pemecahan masalah sosial seperti kemiskinan, kelas pekerja, jender, anak-anak, manula & gol yang tertindas.

FENOMENA SOSIOLOGI HUKUM

  • Hak atas non-diskriminasi (atas dasar jenis kelamin, gender, dan /atau kemampuan melahirkan anak, ras, kebangsaaan dan seterusnya)
  • Hak atas perlakuan sama antara laki-laki dan perempuan (dalam bidang khusus, seperti lapangan kerja, sistem peradilan dll)
  • Hak untuk bebas dari kekerasan
  • Hak sipil dan politik lainnya (berkumpul, mengelaurkan pendapat dll)
  • Hak atas pembagian waris bagi wanita.
  • Perubahan tata-nilai dalam kesenian (musik)
  • Perkawinan sesasama jenis. dll

HUKUM SEBAGAI ALAT KEJAHATAN

Law as a tool of crime,perbuatan jahat dengan menggunakan hukum sebagai alatnya sulit dilacak karena diselubungi oleh hukum dan berada dalam hukum.
Judicial activism

Kecendrungan hakim mengembangkan atau memperluas pengertian hukum & peraturan konstitusi yang berlaku dgn gunakan interpretsi hukum menurut pendapatnya Kecendrungan para penegak hukum untuk mengarah ke upaya memperluas/mempersempit pengertian peraturan hukumm & ketetapan konstitusi diluar kehendak pembuat peraturan hukum & ketetapan tersebut
Judicial crime

Kejahatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam konteks jabatan dan kekuasaannya untuk menetapkan seseorang atau sekelompok orang salah atau tidak salah dg cara menyimpangkan perkara dari tujuan hukum, dengan menguntungkan diri sendiri & merugikan fihak lain yang berperkara serta merusak tatanan hukum.

Criminal lawyer,
Aktivitas lawyer yang menjadi langganan para penjahat khususnya penjahat yang terorganisir. Pekerjaan mereka a.l : merekayasa alibi, mengatur pertemuan yb bersifat tersembunyi, mempengaruhi polisi dalam membuat berita acara, menakut-nakuti saksi, mengaburkan peristiwa/ perkara melalui mass media, menyuap aparat gakkum, hingga mengancam hakim.

extra judicial crime
 Lembaga yang terbentuk karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja penegak hukum Masyarakat tidak mempercayai integritas moral para penegak hukum kr aparat tlah melakukan penyalahgunaan wewenang & memberi perlindungan terhadap praktek-2 kejahatan.
 Masyarakat mengganggap tindakannya mrpkn tindakan suci (mahatma) & mrpkn hukum positif.
 Masyarakat melakukan upaya penegakan hukum menurut pandangan & cara-cara mereka sendiri.

MASALAH SOSIAL
Secara umum masalah sosial merupakan penyimpangan perilaku individu maupun lembaga di dalam masyarakat yang dirasakan mengganggu, berbahaya dan merugikan bagi kepentingan orang banyak atau masyarakat umum.

BIDANG-BIDANG PERMASALAHAN SOSIAL :
1. Folkways → Perangkat peran – Fungsi lembaga.
2. Mores → Perilaku peran – Peran lembaga.
3. Customs → Kegagalan berperan – Pros pelembagan.
4. Laws → Konflik peran – Kepentingan – lembaga.

C R I M E

  1. Crime is societal problem not criminal justice problem (Radcliff Brown).
  2. Tindakan yang bertentangan dengan rasa solidaritas kelompok (Thomas).
  3. Pelanggaran terhadap perasaan tentang kasihan dan kejujuran (Garofalo). Konsep kejahatan sering dilihat dari aspek kegarangan tindakan (Feloni = kejahatan serius; Misdemeanor = kejahatan yang kurang serius)
  4. Organized Crime : Suatu tindak kejahatan yang dilakukan oleh sekelompok orang secara sistematis (semacam modus operandi).
  5. Criminal Organization : Suatu organisasi yang didirikan oleh para penjahat untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan (punya struktur organisasi yang jelas, memiliki keanggotaan tetap, menggunakan peralatan teknologi, memiliki aksi kejahatan yang berkelanjutan, menggunakan akumulasi kekuasaan
  6. State Organized Crime : tindakan yang menurut hukum ditentukan sebagai kejahatan & dilakukan oleh pejabat pemerintah dalam menunaikan tugas dari negara.
  7. Crime againts humanity : 1) kejahatan perang; 2) pembersihan etnik (genocide; 3) perbudakan dll.

TIPE KEJAHATAN PD MASYARAKAT INDUSTRI
1. Penyelundupan (smuggling) sbg bentuk kejahatan konvesional yang berdimensi baru, memanfaatkan teknologi komunikasi, transpotasi (kapal curah, container, cargo air transportation, diplomatic bag dll).
2. Penyebaran hama & penyakit mll bahan makanan import kadaluarsa, baik berasal dr ngr pengeksport yang kondisi alat angkutnya buruk, maupun yang tertahan di pelabuhan tujuan.
3. Pasar gelap (black market) barang-2 terlarang spt makanan, minuman, drug mll pengemasan & peredaran yang tidak konvensional (pembuangan limbah 3B, debt collector).
4. Pemalsuan merk dagang terkenal & pembajakan hak paten.
5. Penggelapan pajak, pemalsuan restitusi pajak.
6. Penyalahgunaan credit card, pecurian pulsa telp, money laundry.
7. Pelecehan sex dan child abused, kejahatan yang bersumber dr tekanan psikologis akibat kerja berat & diburu wakt.
8. Cyber crime (kejahatan maya.
9. Kejahatan asuransi.

TERORISME
Strategi untuk mencapai suatu tujuan dengan menggunakan cara kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa pemerintah, penguasa & rakyat dengan menimbulkan rasa takut.
Digunakan oleh kelompok yang hanya memperoleh dukungan kecil, tetapi memiliki keyakinan yang teguh atas kebenaran tujutannya.
Berbagai tujuan terorisme : menarik perhatian dunia, mengacaukan stabilitas pemerintahan, mendukung revolusi, dan balas dendam.

WHITE COLLOR CRIME
Ciri-2 White Collor Crime menurut Laura Snider :

  • Dilakukan dalam konteks kewenangan.
  • Berlindung di balik jabatan.
  • Akibat yang ditimbulkan meluas.
  • Menguntungkan diri sendiri maupun kelompok.
  • Dilakukan dalam konteks sindikat.
  • Label yang mengandung pesan moral & politik untuk kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan sosial tinggi & terhormat dalam pekerjaannya (para pengusaha & eksekutif).
  • Kegiatan tidak sah tanpa menggunakan kekerasan secara langsung teruama menyangkut penipuan, penyesatan, penyembunyian informasi, penggelapan dan manipulasi.
  • WCC menggugurkan teori yang menyatakan pelaku kriminal adalah orang-orang yang berasal dari kelas sosial & ekonomi rendah.

PENCEGAHAN KEJAHATAN
 Perasaan takut terhadap pelaku kejahatan (karena niat & peluang berbuat jahat longgar), sehingga perasaan aman masyarakat terganggu.
 Akar masalah kejahatan menyangkut Faktor Korelatif Kriminogen.
 Pencegahan kejahatan adalah upaya bersama yang dilakukan oleh aparat dan masyarakat umum dalam menjaga kelembagaan sosial, sistem sosial, dan peran-peran masyarakat melalui mekanisme yang telah melembaga untuk mewujudkan perasaan aman.
 Pencegahan = antisipansi sebelum masalah terjadi, penanganan kejahatan pada hulu permasalahan.
 Mencegah orang menjadi penjahat & menjadi korban kejahatan.
 Mengendalikan keadaan agar tidak dimanfaatkan untuk berbuat jahat.
 Pengenalan metode penanganan kejahatan, serta peluang terjadinya kejahatan sejak dini (sejak anak-anak melalui pembinan terhadap kenakalan remaja.

TANTANGAN KEAMANAN MANUSIA MASA DEPAN :
– Pangan, air, tanah, udara.
– Ekologi.
– Informasi.
– Kemiskinan mayoritas.
– Hak intelektual.
– Bencana alam.
– Perpecahan keluarga.
– Kesehatan.
– Radikalisasi agama.
– Terorisme.
– Trans-nasitional crime.
– Keseimbangan biomassa.

REALITAS HUKUM
(Law on books & Law in action)
Terjadinya perbedaan karena :

 Apakah “pola tingkah laku sosial” tlh mengungkapkan materi hukum yang diumuskan dalam peraturan.
 Apakah keputusan pengadilan sama dg apa yang diharuskan dalam peraturan.
 Apakah tujuan yang dikehendaki hukum sama dg efek peraturan itu dalam kehidupan masyarakat.

Menurut D.L KIMBAL
 sikap ambivalen merupakan penghalang bagi tegaknya hukum
 kekuasaan yang tidak berparadigma hukum merupakan peluang terjadinya pelanggaran ham

HUBUNGAN HUKUM DAN SOCIAL
Bahwa HUKUM Perwujudan nilai-2 normatif (abstrak) dan Instrumen untuk pengendalian sosial
maka :
SOSIOLOGI dapat Memenuhi kebutuhan konkrit (aturan main) dalam kehidupan msyarakat

Bahwasanya :
Hukum memiliki daya mengatur jika secara reltif sudah dipersatukan dalam kelompok-kelompok sosial, apalagi dalam sistem sosial.
Hukum bersifat memaksa tetapi paksaan itu bukanlah merupakan syarat utama, kemanfaatanlah yang menjadi ukuran utama.
Pemaksaan itu lebih untuk melindungi sistem sosial daripada hukum.
Obyek Sosiologi hukum : karakteristik hukum masyarakat, ideologi, kelembagaan sosial, organisasi formal dan sosial, dan dinamika sosial.

Oo– terima kasih –ooO

About these ads
Komentar
  1. Reza sulrahman mengatakan:

    sudut pandang sosiologi merupakan sebuah kaca mata yang melihat hukum dari aspek realita kehidupan, sehingga biasanya akan terjadi sebuah kesenjangan antara das sollen dan das sein.

    pertanyan kemudian yang muncul apakah sosiologi dapat merubah paradigma dalam sistem hukum ketatanegaraan kita”Indonesia” yang konon katanya negara “Hukum”..???

  2. opi mengatakan:

    mau tanya donk kenapa law in book tidak sesuai dengan law in action?

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s