FASE PEMBENTUKAN KOTA

Posted: 13 Mei 2009 in Hukum, ilmu negara, kota/kabupaten, politik
Tag:

Menurut Anderson (Winarno, 2002:14), kebijakan atau policy dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Batasan lain yang dikemukakan oleh Thomas R. Dye (Ibid, 15) bahwa “public policy is whatever government choose to do or not to do”. Seorang pakar ilmu politik lain, Richard Rose (Ibid) menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri.

Definisi lain tentang kebijakan publik seperti dikemukakan Soenarko (1998) yang mengutip pendapat H. Hugh Heclo sebagai berikut:
“policy is a course of action intended to accomplish some end. A policy may usefully be considered as a course of action or inaction rather than specific decisions or actions, and such a course has to be perceived and indentified by the analyst in question (Kebijakan adalah suatu arah kegiatan yang tertuju kepada tercapainya beberapa tujuan). Suatu kebijakan akan lebih cocok dilihatnya sebagai suatu arah tindakan atau tidak dilakukannya tindakan, daripada sebagai sekedar suatu keputusan atau tindakan belaka”.

Sementara itu, Amir Santoso (Ibid,h.17) dengan mengkomparasi berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli yang menaruh minat dalam bidang kajian publik menyimpulkan bahwa pada dasarnya pendangan mengenai kebijakan publik dapat dibagi dalam dua wilayah kategori.

Pertama, pendapat ahli yang menyamakan kebijakan publik dengan tindakan-tindakan pemerintah. Para ahli dalam kelompok ini cenderung menganggap bahwa semua tindakan pemerintah dapat disebut sebagai kebijakan publik. Pandangan kedua, berangkat dari para ahli yang memberikan perhatian khusus pada pelaksanaan kebijakan. Para ahli yang masuk dalam kategori ini yaitu mereka yang memandang kebijakan publik sebagai keputusan-keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan dan maksud-maksud tertentu dan mereka yang menganggap kebijakan publik sebagai memiliki akibat-akibat yang bisa diramalkan.

Para ahli yang masuk dalam kubu yang pertama melihat kebijakan publik dalam tiga lingkungan, yakni perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan penilaian. Dengan kata lain, menurut kubu ini kebijakan publik secara ringkas dapat dipandang sebagai proses perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan. Ini berarti bahwa kebijakan publik adalah serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan kubu kedua, lebih melihat kebijakan publik terdiri dari rangkaian keputusan dan tindakan.

Dari berbagai definisi tentang kebijakan publik maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa kebijakan publik merupakan suatu rangkaian keputusan dan tindakan didalamnya terdapat serangkaian tahapan yang saling bergantung yang diatur menurut waktu. Rangkaian keputusan dan tindakan tersebut menurut Dunn (2000:24), merupakan tahap-tahap proses pembuatan kebijakan yang terdiri dari fase fase perumusan masalah, penyusunan agenda, fase formulasi kebijakan, fase adopsi kebijakan, fase implementasi kebijakan, fase penilaian kebijakan.

Fase Perumusan Masalah
Perumusan masalah merupakan tahap awal dalam proses kebijakan dan karenanya sangat menentukan proses kebijakan berikutnya. Merumuskan masalah secara benar penting dilakukan untuk memecahkan masalah. Proses kebijakan dapat mengalami kesalahan tipe III, yaitu melakukan secara benar untuk memecahkan masalah yang dirumuskan secara salah (Darwin,1995:1). Agar dapat dirumuskan kebijakan secara benar, masalah kebijakan perlu lebih dahulu dirumuskan secara benar.

Dunn (2000:226) menyatakan perumusan masalah merupakan suatu proses dengan empat fase yang saling tergantung yaitu pencarian masalah (problem search), pendefinisian masalah (problem definition), spesifikasi masalah (problem specification) dan pengenalan masalah (problem sensing). Prasyarat perumusan masalah adalah adanya pengakuan atau dirasakannya keberadaan suatu situasi masalah.

Ada beberapa karakteristik penting yang perlu diperhatikan dalam mengenali adanya masalah kebijakan (Darwin, 1995:2-4), yaitu :
“(1) menyangkut kepentingan masyarakat luas, (2) serius dimana suatu situasi dapat diangkat sebagai masalah kebijakan jika situasi tersebut berada di atas ambang toleransi untuk diabaikan begitu saja, (3) potensial menjadi serius dalam arti bahwa suatu masalah mungkin pada saat ini belum berkembang cukup serius, tetapi dalam jangka panjang akan menjadi sangat serius, (4) ada peluang untuk memperbaiki”.

Fase Penyusunan Agenda
Para pejabat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali dan beberapa yang lain pembahasan untuk masalah tersebut ditunda untuk waktu yang lama.

Suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti misalnya apakah masalah tersebut mempunyai dampak yang besar bagi masyarakat dan membutuhkan penanganan yang harus segera dilakukan? Masalah publik yang telah masuk ke dalam agenda kebijakan akan dibahas oleh para perumus kebijakan, seperti kalangan legislatif (DPR), kalangan ekeskutif (presiden dan para pembantunya) dan agen-agen pemerintah lainnya. Masalah-masalah tersebut dibahas berdasarkan tingkat urgensinya.

Fase Formulasi Kebijakan
Setelah beberapa problema umum (public problem) dapat dimasukkan ke dalam agenda pemerintah, maka langkah selanjutnya adalah perumusan usulan-usulan kebijakan. Perumusan usulan kebijakan adalah kegiatan menyusun dan mengembangkan serangkaian tindakan yang perlu untuk memecahkan masalah (Islamy:2001,92). Termasuk dalam kegiatan ini antara lain adalah mengidentifikasi alternatif, mendefinisikan dan merumuskan alternatif, menilai masing-masing alternatif yang tersedia dan memilih alternatif yang memuaskan atau paling memungkinkan untuk dilaksanakan.
Pada tahap ini masing-masing aktor akan “bermain” untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik. Public problem yang telah dengan jelas dirumuskan dan pembuat kebijakan telah sepakat untuk memasukkannya ke dalam agenda pemerintah berarti telah siap untuk dibuatkan usulan kebijakan untuk memecahkan masalah tadi.

Fase Adopsi Kebijakan
Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan (Dunn 2000:24).

Berhubungan dengan itu, (Soenarko:1998:179) menyatakan bahwa terhadap suatu rancangan yang disepakati harus dipertimbangkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang apakah suatu keputusan yang diambil akan diterima atau tidak. Apabila tidak diterima, maka berarti bahwa rancangan kebijakan tersebut harus dirumus kembali (reformulated) atau memang ditolak sama sekali (rejected). Sebaliknya, apabila rancangan itu diputuskan untuk dapat diterima, maka rancangan kebijakan tersebut lalu disahkan dan selanjutnya diimplementasikan.

Fase Implementasi Kebijakan
Sebagaimana telah dikatakan bahwa sekali usulan kebijakan telah diterima dan disahkan oleh pihak yang berwenang maka keputusan kebijakan itu telah siap untuk diimplementasikan. Oleh karena itu, program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah.

Pada bagian lain, Lineberry (Putra:2001) menyatakan bahwa proses implementasi setidak-tidaknya memiliki elemen-elemen sebagai berikut yaitu
1. Pembentukan unit organisasi baru dan staf pelaksana,
2. Penjabaran tujuan ke dalam berbagai aturan pelaksana (standard operating procedures),
3. Koordinasi berbagai sumber dan pengeluaran kepada kelompok sasaran, pembagian tugas di dalam dan di antara badan-badan pelaksana,
4. Pengalokasian sumber-sumber untuk mencapai tujuan. Namun demikian perlu dipahami bahwa pelaksanaan suatu kebijakan tidak hanya terbatas pada jajaran birokrasi, tetapi juga melibatkan aktor-aktor di luar birokrasi pemerintah, seperti organisasi kemasyarakatan, bahkan individu juga sebagai pelaksana kebijakan.

Dengan demikian maka implementasi kebijakan dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi setelah suatu program dirumuskan, serta apa dampak yang timbul dari program kebijakan itu. Di samping itu, implementasi kebijakan tidak hanya terkait dengan persoalan administratif, melainkan juga mengkaji faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap proses implementasi kebijakan tersebut.

Fase Penilaian Kebijakan
Penilaian kebijakan adalah langkah terakhir dari suatu proses kebijakan. Penilaian suatu kebijakan mencakup tentang isi kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan dampak kebijakan (Islamy:2001, 112). Menurut Charles O. Jones penilaian kebijakan merupakan suatu aktivitas yang dirancang untuk menilai hasil-hasil program pemerintah yang mempunyai perbedaan-perbedaan yang sangat penting dalam spesifikasi obyeknya; teknik-teknik pengukurannya dan metode analisisnya (ibid).

Sebagai suatu teknik penilaian yang obyektif, scientific and systematic evaluation mempunyai suatu kecenderungan yang semakin sering dipakai karena kemampuannya mengumpulkan dan menganalisa data secara akurat, teknik ini mampu menunjukkan hasil dan dampak kebijakan secara akurat (Ibid,114). Hal inilah yang sangat dibutuhkan oleh pembuat kebijakan dan masyarakat luas, karena dengan mengetahui hasil dan dampak kebijakan tersebut akan dapat dikenali tingkat efektivitas suatu kebijakan dan sebagai bahan masukan yang sangat berguna dalam memperbaiki kebijakan-kebijakan yang telah ada atau perumusan kebijakan baru.

B. Proses Formulasi Kebijakan Publik
1. Penyusunan Agenda
Menurut Agus Dwiyanto (1995), tahapan pembuatan agenda kebijakan adalah langkah pertama yang sangat penting dalam proses pembuatan suatu kebijakan. Tahapan ini bahkan sering disebut langkah kunci yang harus dilalui sebelum suatu isu kebijakan diangkat dalam agenda kebijakan pemerintah dan akhirnya menjadi suatu kebijakan. Selanjutnya apabila suatu isu telah masuk dalam agenda kebijakan pemerintah, maka isu itu telah menjadi benar-benar masalah publik yang dapat dipecahkan melalui tindakan kebijakan.

Meskipun agenda setting merupakan suatu tahapan yang paling penting, akan tetapi seringkali kita mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi apakah suatu masalah telah masuk dalam tahapan ini. Menurut Peters (Dwiyanto, 1995), agenda setting merupakan tahapan paling abstrak dan tidak mempunyai bentuk yang jelas dibanding dengan tahapan yang lain dalam proses pembuatan kebijakan. Oleh karena sifat agenda setting yang demikian, maka setiap masalah akan melalui tahapan agenda setting yang berbeda-beda. Hal ini sangat tergantung pada siapa yang melontarkan isu kebijakan dan jenis isu yang akan diangkat menjadi agenda kebijakan
Berdasarkan tingkat perhatian kebijakan yang diberikan pemerintah terhadap masalah yang diangkat menjadi isu kebijakan, Cobbs dan Elder (Winarno, 2002) membagi agenda kebijakan menjadi dua macam, yakni agenda sistemik dan agenda lembaga atau pemerintah. Agenda sistemik terdiri dari semua isu yang menurut pandangan anggota-anggota masyarakat politik pantas mendapat perhatian publik dan mencakup masalah-masalah dalam jurisdiksi wewenang pemerintah yang secara sah ada. Agenda sistemik terdapat dalam setiap sistem politik di baik tingkat nasional maupun tingkat daerah.

Agenda sistemik pada dasarnya merupakan agenda pembahasan. Tindakan mengenai suatu masalah hanya akan ada bila masalah tersebut diajukan kepada lembaga pemerintah dengan suatu kewenangan untuk mengambil tindakan yang pantas. Agenda lembaga atau pemerintah terdiri dari masalah-masalah yang mendapat perhatian sungguh-sungguh dari para pejabat pemerintah.

Menurut Cobb dan Elder (ibid) , ada tiga prasyarat agar isu kebijakan dapat masuk atau tampil dalam agenda sistemik, yaitu
“(1) isu itu memperoleh perhatian yang lebih luas atau setidak-tidaknya dapat menimbulkan kesadaran masyarakat, (2) adanya persepsi dan pandangan atau pendapat publik yang luas bahwa beberapa tindakan perlu dilakukan untuk memecahkan masalah itu, dan (3) adanya persepsi yang sama dari masyarakat bahwa masalah itu adalah merupakan suatu kewajiban dan tanggung jawab yang sah dari beberapa unit pemerintahan untuk memecahkannya”.

David Truman (Ibid,49) menjelaskan mengapa suatu masalah mencapai status agenda, atau dengan kata lain apa yang mendorong suatu masalah publik berubah menjadi isu politik yang hidup. Truman menjelaskan hal ini sebagai usaha dari pada setiap kelompok kepentingan untuk mempertahankan diri dalam keadaan equilibrium yang layak dan jika sesuatu mengancam kondisi ini maka mereka akan beraksi menyesuaikan dengan equilibrium.

Anderson (Islamy 2001:87), menyebutkan beberapa faktor yang dapat menyebabkan public problems masuk ke dalam agenda pemerintah yaitu:
1. Bila terdapat ancaman terhadap keseimbangan antar kelompok (groups equilibrium), maka kelompok-kelompok itu akan mengadakan reaksi dan menuntut tindakan pemerintah untuk mengambil prakarsa guna mengatasi ketidakseimbangan tersebut;
2. Kepemimpinan politik merupakan suatu faktor penting dalam penyusunan agenda. Para pemimpin politik, apakah didorong oleh pertimbangan-pertimbangan keuntungan politik, memperhatikan kepentingan publik atau kedua-duanya, mungkin menanggapi masalah-masalah tertentu, menyebarluaskan dan mengusulkan penyelesaian-penyelesaian;
3. Suatu isu publik juga akan dapat masuk dalam agenda kebijakan kalau isu tersebut merupakan akibat dari krisis atau peristiwa yang ketat. Setiap krisis yang besar selalu memperoleh perhatian yang luas dari masyarakat, termasuk pembuat keputusan yang dipaksa untuk memperhatikan secara seksama krisis tersebut. Keadaan ini membantu dalam mendramatisir suatu isu dan menarik perhatian luas, menyebabkan pemerintah merasa terdorong untuk menanggapi;
4. Adanya gerakan-gerakan protes termasuk tindakan kekerasan yang menarik perhatian para pembuat kebijakan dan menaruhnya dalam agenda pemerintah;
5. Masalah-masalah khusus atau isu-isu politis yang timbul di masyarakat yang menarik perhatian media komunikasi dan melalui reportasenya telah menyebabkan masalah-masalah atau isu-isu tersebut semakin menonjol sehingga lebih banyak lagi perhatian masyarakat dan para pembuat kebijakan tertuju pada masalah atau isu-isu tadi.

Eyestone (Ripley,1985) secara sistematis menguraikan bagaimana proses suatu isu diangkat menjadi agenda kebijakan dan selanjutnya menjadi kebijakan yang diambil pemerintah.

Keterlibatan pemerintah dalam membuat agenda kebijakan dapat dibagi menjadi tiga kategori (Jones,1994:115-119), yakni:
a. Membiarkan masalah terjadi (let it happen). Dalam hal ini pemerintah bersifat pasif dalam perumusan suatu agenda. Pemerintah hanya menjaga berbagai saluran akses dan komunikasi berjalan dengan lancar.
b. Mendorong terjadinya perumusan masalah (encourage it to happen). Pemerintah dalam hal ini membantu masyarakat dalam mendefinisikan dan mengartikulasikan masalah-masalah yang mereka hadapi.
c. Membuat perumusan masalah tersebut terjadi (make it happen).

Pemerintah secara aktif berperan dalam mendefinisikan dan menyusun serangkaian tujuan yang ingin dicapai. Pada kategori ini, pemerintah tidak lagi menunggu hingga timbulnya tuntutan-tuntutan. Mereka secara sistematis meninjau peristiwa dalam masyarakat beserta segala efeknya dan memasukkannya dalam agenda tindakan pemerintah.

2. Perumusan Usulan Kebijakan
Setelah public problem dapat dimasukkan dalam agenda pemerintah, maka langkah selanjutnya dalam proses perumusan kebijakan publik adalah perumusan usulan-usulan kebijakan (policy proposals). Perumusan usulan kebijakan adalah kegiatan menyusun dan mengembangkan serangkaian tindakan yang perlu untuk memecahkan masalah yang meliputi kegiatan mengidentifikasi alternatif, mendefinisikan dan merumuskan alternatif, menilai masing-masing alternatif yang tersedia dan memilih alternatif yang “memuaskan” atau “paling memungkinkan untuk dilaksanakan” (Islamy, 2001:92).

Mengidentifikasi alternatif
Public problem yang telah dengan jelas dirumuskan dan pembuat kebijakan telah sepakat untuk memasukkannya ke dalam agenda pemerintah, berarti telah siap untuk dibuatkan usulan kebijakan untuk memecahkan masalah tadi. Sebelum pembuat kebijakan merumuskan usulan kebijakan, maka terlebih dahulu harus melakukan identifikasi terhadap alternatif-alternatif untuk kepentingan masalah tersebut. Pemberian identifikasi yang benar dan jelas pada setiap alternatif kebijakan akan mempermudah proses perumusan alternatif tersebut (ibid).

Mendefinisikan dan merumuskan alternatif.
Tujuan dari kegiatan ini adalah agar masing-masing alternatif yang telah dikumpulkan oleh decision maker nampak dengan jelas pengertiannya. Semakin jelas alternatif suatu alternatif didefinisikan semakin mudah pembuat kebijakan menilai dan mempertimbangkan aspek positif dan negatif dari masing-masing alternatif tersebut. Sebaliknya alternatif yang tidak dapat didefinisikan atau dirumuskan dengan baik maka akan tidak dapat dipakai secara baik sebagai alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah.

Menilai alternatif
Menilai alternatif adalah kegiatan pemberian bobot pada setiap alternatif, sehingga nampak dengan jelas bahwa setiap alternatif mempunyai nilai bobot kebaikan dan kekurangannya masing-masing. Dengan demikian maka decision maker akan mengambil sikap untuk menentukan alternatif mana yang lebih memungkinkan untuk dilaksanakan berdasarkan kriteria-kriteria yang ditetapkan.

Memilih alternatif yang “memuaskan”

Proses pemilihan alternatif yang “memuaskan” atau “yang paling memungkinkan untuk dilaksanakan” baru dapat dilakukan setelah pembuat kebijakan berhasil dalam melakukan penilaian terhadap alternatif-alternatif kebijakan. Suatu alternatif yang dipilih akan menjadi suatu usulan kebijakan yang telah diantisipasiuntuk dapat dilaksanakan. Tahap pemilihan alternatif ini akan selalu didasarkan pada pertimbangan terhadap kepentingan berbagai stakeholders yang akan memperoleh pengaruh sebagai konsekuensi dari pemilihan alternatif tersebut.

3. Pengesahan Kebijakan (Ratifikasi)
Proses pengesahan kebijakan biasanya diawali dengan kegiatan persuasion dan bargaining. Persuasion menurut Anderson (Islamy, 2001:100) adalah usaha-usaha untuk meyakinkan orang lain tentang sesuatu kebenaran atau nilai kedudukan seseorang sehingga mereka mau menerimanya sebagai miliknya sendiri. Kegiatan bargaining dapat diartikan sebagai suatu proses dimana dua orang atau lebih yang mempunyai kekuasaan atau otoritas mengatur atau menyesuaikan setidak-tidaknya sebagian tujuan-tujuan yang tidak mereka sepakati agar dapat merumuskan serangkaian tindakan yang dapat diterima bersama tetapi tidak perlu terlalu ideal bagi mereka (Ibid,101).

Setelah suatu rancangan kebijakan diformulasikan dengan baik maka kebijakan tersebut haruslah sah, haruslah diberi “legitimacy”. Pengesahan atau pemberian “legitimacy” itu hanyalah oleh lembaga atau pejabat yang berwenang, yang menurut hukum mempunyai hak dan kewenangan untuk melakukannya (Soenarko,1998:197). Dengan demikian maka suatu kebijakan pemerintah akan mempunyai kekuatan hukum dan oleh karena itu diumumkan kepada masyarakat atau kepada yang bersangkutan sehingga dapat dipaksakan berlakunya.

C. Meramal Masa Depan Kebijakan (Forecasting)

Peramalan (forecasting) adalah suatu prosedur untuk membuat informasi faktual tentang situasi sosial masa depan atas dasar informasi yang telah ada tentang masalah kebijakan (Dunn,2000:291). Menurut Dunn bahwa tujuan peramalan kebijakan adalah menyediakan informasi tentang perubahan kebijakan di masa depan dan konsekuensinya. Teknik forecasting berusaha menjawab beberapa pertanyaan penting (Keban,1995), antara lain: Apa yang akan terjadi sekiranya kebijakan yang ada atau yang sedang berjalan diteruskan? Apa yang akan terjadi apabila kebijakan yang baru diterapkan? Apa yang akan terjadi apabila isi kebijakan yang ada sekarang ini dirobah meniru kebijakan yang telah dipraktekkan di tempat lain? dan apakah kebijakan yang baru akan mendapat dukungan tokoh masyarakat khususnya dari aktor-aktor politik?

Dalam kaitannya dengan kebijakan, waktu yang akan datang dapat dibagi menjadi tiga jenis sesuai dengan diterapkannya suatu kebijakan. David C. Miller (Wibawa,1994:70) memerinci sebagai berikut:
a. Potential futures (alternative futures), yakni situasi sosial masa depan yang dapat atau mungkin akan terjadi. Karena ini merupakan kemungkinan bebas, maka “wilayah” potential futures sangat luas.
b. Plausible futures, yakni situasi masa depan yang dapat atau mungkin terjadi jika tidak dilakukan intervensi kebijakan.
c. Normative futures, yakni kondisi masa depan yang akan dibentuk oleh suatu kebijakan.

Aktor-aktor atau pemeran serta dalam proses kebijakan dapat dibagi ke dalam dua kelompok, yakni para pemeran serta resmi dan para pemeran serta tidak resmi (Winarno,2002:84). Pemeran serta resmi adalah agen-agen pemerintah (birokrasi), presiden (eksekutif), legislatif dan yudikatif, sedangkan yang termasuk dalam kelompok pemeran serta tidak resmi meliputi kelompok-kelompok kepentingan, partai politik dan warga negara individu.

E. Desentralisasi
Desentralisasi merupakan suatu alat untuk mencapai salah satu tujuan bernegara yaitu memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan yang lebih demokratis. Hal pokok tentang desentralisasi tersebut adalah berhasil atau gagal pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan kadar responsivitas publik terhadap kepentingan politis dan sosial masyarakatnya. Kegagalan implementasi desentralisasi terutama ditunjukkan dari kemunduran ekonomi, ketidakstabilan politik dan merosotnya pelayanan publik (Sidik,2001).

Tekanan demokratisasi dunia sekarang ini menunjuk pada trend baru yaitu isu pemerintahan daerah. Alasannya bahwa tidak ada satu pemerintah dari suatu negara yang luas akan mampu secara efektif membuat public policies di segala bidang ataupun mampu melaksanakan kebijakan-kebijakan secara efektif dan efisien di seluruh wilayah negara itu. Demikian halnya di dalam manajemen penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pola-pola penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang sentralistik menjadi kurang aktual, sehingga perlu pendekatan desentralistik.
Desentralisasi menurut Rondinelli (Sidik, 2001:2) dapat dibagi menjadi empat jenis yaitu :
1. Desentralisasi politik (political decentralization), yaitu pemberian hak kepada warga negara melalui perwakilan yang dipilih suatu kekuasaan yang kuat untuk mengambil keputusan publik.
2. Desentralisasi Administratif (Administrative Decentralization), yaitu pelimpahan wewenang yang dimaksudkan untuk mendistribusikan kewenangan, tanggung jawab dan sumber-sumber keuangan untuk menyediakan pelayanan publik. Desentralisasi administratif pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi tiga bentuk, yaitu :
a. Dekonsentrasi (deconcentration), yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabat yang berada dalam garis hirarki dengan pemerintah pusat di daerah.
b. Pendelegasian (delegation), yaitu pelimpahan wewenang untuk tugas tertentu kepada organisasi yang berada di luar struktur birokrasi reguler yang dikontrol secara tidak langsung oleh pemerintah pusat. Pendelegasian wewenang ini biasanya diatur dengan ketentuan perundangan. Pihak yang menerima wewenang mempunyai keleluasaan (dicreation) dalam penyelenggaraan pendelegasian tersebut, walaupun wewenang terakhir tetap pada pihak pemberi wewenang (sovereign-authority)
c. Devolusi (devolution), yaitu pelimpahan wewenang kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah dalam bidang keuangan atau tugas pemerintahan dan pihak pemerintah daerah mendapat discreation yang tidak dikontrol oleh pemerintah pusat.
3. Desentralisasi fiskal (fiscale decentralization), merupakan komponen utama dari desentralisasi. Apabila pemerintah daerah melaksanakan fungsinya secara efektif, maka mereka harus didukung sumber-sumber keuangan yang memadai baik yang berasal dari pendapatan asli daerah, bagi hasil pajak dan bukan pajak, pinjaman maupun subsidi atau bantuan dari pemerintah pusat.
4. Desentralisasi ekonomi (economic or market decentralization), intinya berkaitan dengan kebijakan pelimpahan fungsi-fungsi pelayanan kepada masyarakat dari pemerintah kepada sektor swasta sejalan dengan kebijakan liberalisasi dan ekonomi pasar.

Desentralisasi dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 merupakan salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diartikan sebagai penyerahan wewenang dari pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang secara utuh dan bulat dilaksanakan pada daerah kabupaten dan kota.
United Nations memberikan pengertian tentang desentralisasi sebagai :
“the transfer of authority away from the national capital wether by deconcentration to field offices or by devolution to local authorities or local bodies. Batasan ini menggariskan tentang bagaimana proses kewenangan itu diserahkan dari pusat kepada lembaga pemerintah di daerah, baik melalui dekonsentrasi, maupun devolusi “ (Koswara, 1998:152).

Pemberian otonomi kepada daerah merupakan konsekuensi kebijakan desentralisasi teritorial. Wujudnya berupa hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Manifestasinya berupa penyerahan sebagian urusan pemerintahan dan sumber-sumber pembiayaan kepada pemerintah daerah yang pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab daerah sepenuhnya. Ini berarti bahwa prakarsa dan penentuan prioritas serta pengambilan keputusan sepenuhnya menjadi hak, wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah.
James W. Fesler mendefinisikan desentralisasi sebagai distribusi kekuasaan yang mangalihkan atau memberikan pembuatan keputusan atau kebijakan khusus kepada level daerah sehingga daerah mempunyai kemandirian untuk membuat kebijakan sendiri (Warsito Utomo,1997). Menurut Bryant (1987:213-214), desentralisasi dalam kenyataan mengambil dua bentuk, yaitu yang bersifat administratif dan yang bersifat politik. Desentralisasi administratif biasanya disebut dekonsentrasi yang berarti delegasi wewenang pelaksanaan kepada tingkat-tingkat lokal. Para pejabat tingka lokal bekerja dalam batas rencana dan sumber-sumber anggaran, namun mereka memiliki elemen kebijakan dan kekuasaan serta tanggung jawab dalam hal sifat hakikat jasa dan pelayanan pada tingkat lokal. Desentralisasi politik (devolusi) berarti bahwa wewenang pembuatan keputusan dan kontrol tertentu terhadap sumber-sumber daya diberikan pada pejabat-pejabat regoinal dan lokal.
Pikiran ini sejalan dengan Rondinelli (Koswara,1998:153) yang menyatakan bahawa :
“decentralization is the transfer of planning, decision making, or administrative authority from central government to its fields organization, local administrative units, semi-autonomous and parastatal organizations, local government, or nongovernment organization”
.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa makna utama desentralisasi terletak pada kewenangan pemerintah daerah untuk menentukan kebijakannya sendiri sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat setempat. Dengan penerapan otonomi daerah banyak harapan diletakkan bagi penyelesaian beragam permasalahan yang menghambat perkembangan dan kemajuan daerah.

F. Kebijakan Pembentukan Daerah
Sistem pemerintahan dan pembangunan yang sentralistik telah menyebabkan melemahnya kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas secara otonom. Strategi pelaksanaan pembangunan yang tidak terdesentralisasi telah menyebabkan kegiatan pelayanan masyarakat menjadi tidak responsif dan ketidakmerataan pertumbuhan ekonomi antar daerah.
Pada bagian lain, pengambilan keputusan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan selama ini yang lebih menekankan pada pendekatan sektoral dan cenderung terpusat menyebabkan pemerintah daerah kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan kapasitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat secara optimal. Kapasitas pemerintah daerah yang tidak optimal disebabkan oleh kuatnya kendali pemerintah pusat dalam proses pengambilan keputusan melalui berbagai pedoman dan petunjuk pelaksanaan yang sangat rinci dan kaku. Hal tersebut diperparah oleh adanya keengganan beberapa instansi pemerintah pusat untuk mendelegasikan kewenangan, penyerahan tugas dan fungsi pelayanan, pengaturan perizinan dan pengelolaan sumber daya keuangan kepada pemerintah daerah. Kuatnya kendali pemerintah pusat yang semakin tinggi terhadap pemerintah daerah pada waktu yang lalu telah menyebabkan hilngnya pula motivasi, inovasi dan kreativitas aparat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya. Pemerintah kemudian menyadari bahwa kebijakan pembangunan yang terlalu sentralistik mengandung banyak kelemahan. Oleh karena itu maka salah satu amanat GBHN 1999-2004 menyebutkan bahwa kebijakan pembangunan diarahkan untuk:
“(1) mengembangkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga otonomi, lembaga politik, lembaga hukum, lembaga keagamaan, lembaga adat dan lembaga swadaya masyarakat serta seluruh potensi masyarakat dalam wadah NKRI, (2) melakukan pengkajian tentang berlakunya otonomi daerah bagi propinsi, kabupaten/kota dan desa, (3) mewujudkan perimbangan keuangan pusat dan daerah secara adil dengan mengutamakan kepentingan daerah yang lebih luas melalui desentralisasi dan (4) memberdayakan DPRD dalam rangka melaksanakan fungsi dan peranannya guna penyelenggaraan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab”.

Untuk melaksanakan amanat GBHN 1999-2004, program pembangunan yang perlu diupayakan dalam mengembangkan otonomi daerah adalah :
(1) Program peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah. Program ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan kemampuan manajemen aparat pemerintah daerah. (2) Program peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah yang menyangkut mekanisme kerja, struktur organisasi dan peraturan perundang-undangan yang memadai guna menjamin pelaksanaan otonomi daerah. (3) Program penataan pengelolaan keuangan daerah. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah secara profesional, efisien, transparan dan bertanggung jawab. (4) Program penguatan lembaga Non Pemerintah. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterlibatan lembaga-lembaga non pemerintah dalam proses pembuatan kebijakan, perencanaan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Lembaga-lembaga non pemerintah dimaksud adalah DPRD, badan perwakilan desa, lembaga swadaya masyarakat, lembaga adat, lembaga keagamaan dan lembaga masyarakat lainnya”.

Kebijakan pembentukan daerah Kota Tomohon merupakan salah satu perwujudan dari pengembangan otonomi daerah. Oleh karena itu maka dalam rangka perencanaan pembangunan daerah di Indonesia, terdapat beberapa hal yang ingin dicapai (Rasyid, 1998):
“pertama, menyebaratakan pembangunan sehingga dapat dihindarkan adanya pemusatan kegiatan pembangunan yang berlebihan di daerah tertentu, kedua, menjamin keserasian dan koordinasi antara berbagai kegiatan pembangunan yang ada di tiap-tiap daerah, ketiga, memberikan pengarahan kegiatan pembangunan, bukan saja pada aparatur pemerintah, tetapi juga kepada masyarakat.

Kebijakan pembentukan daerah Kota Tomohon sebagai daerah otonom akan mencakup suatu wilayah hukum tertentu. Wilayah dalam tata pemerintahan Indonesia artinya lingkungan kerja pemerintahan umum (Rasyid, 1998). Secara administratif, lingkungan kerja pemerintahan berkaitan dengan batas-batas wilayah hukum suatu daerah atau juga disebut sebagai rumah tangga daerah. Dalam rangka pembentukan daerah baru, pemberian status pada wilayah tertentu mengandung makna sebagai adanya daerah propinsi, daerah kabupaten dan daerah kota yang bisa merupakan pemekaran dari daerah induk.
Secara teoritis, untuk menjalankan fungsinya secara optimal, sedikitnya ada tujuh elemen utama yang membentuk suatu pemerintah daerah otonom (Suwandi, 2002), yaitu:
1. Adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Urusan tersebut merupakan isi otonomi yang menjadi dasar bagi kewenangan daerah untuk mengatur dan mengrus rumah tangganya sendiri.
2. Adanya kelembagaan yang merupakan pewadahan dari otonomi yang diserahkan kepada daerah.
3. Adanya personil yaitu pegawai yang mempunyai tugas untuk menjalankan urusan otonomi yang menjadi isi rumah tangga daerah yang bersangkutan.
4. Adanya sumber-sumber keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah.
5. Adanya unsur perwakilan yang merupakan perwujudan dari wakil-wakil rakyat yang telah mendapatkan legitimasi untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Adanya manajemen pelayanan publik agar dapat berjalan secara efisien, efektif, ekonomi dan akuntabel.
7. Adanya pengawasan, supervisi, monitoring dan evaluasi yang efektif dan efisien.

Menurut Sumodiningrat (1999), berkaitan dengan pemberian otonomi kepada daerah maka perlu untuk memperhatikan unsur-unsur sebagai berikut, yakni (1) kemantapan lembaga, (2) ketersediaan sumber daya manusia yang memadai, khususnya aparat pemerintah daerah, (3) potensi ekonomi daerah untuk menggali sumber pendapatannya sendiri.
Gagasan pemekaran wilayah dan pembentukan daerah otonom baru memiliki dasar hukum yang cukup kuat. Secara yuridis landasan yang memuat persoalan pembentukan daerah terdapat dalam pasal 18 UUD 1945 yang intinya, bahwa membagi daerah Indonesia atas daerah besar (propinsi) dan daerah propinsi akan dibagi dalam daerah yang lebih kecil. Selanjutnya dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang memberi peluang pembentukan daerah dalam suatu NKRI seperti tercantum dalam Pasal 5 ayat 1 yaitu daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Pasal 6 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa: (1) daerah yang tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah dapat dihapus dan digabung dengan daerah lain dan sesuai dengan perkembangan daerah, (2) Daerah dapat dimekarkan menjadi lebih dari satu daerah.
Sementara itu, tujuan pemekaran daerah pada pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 129 tahun 2000 tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah dinyatakan bahwa :
“tujuan dari pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi, percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah, percepatan pengelolaan potensi daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban serta peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah”.

Adapun syarat-syarat pembentukan daerah disebutkan dalam pasal 3 sampai pasal 10 meliputi :
“kemampuan ekonomi (PDRB dan PAD), potensi daerah (lembaga keuangan, sarana ekonomi, pendidikan, kesehatan, transportasi dan komunikasi, pariwisata dan ketenagakerjaan), sosial budaya (tempat ibadah, tempat atau kegiatan institusi sosial dan budaya serta sarana olah raga), sosial politik (partisipasi masyarakat dan organisasi kemasyarakatan), jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah (keamanan dan ketertiban, sarana dan prasarana pemerintahan, rentang kendali, propinsi yang akan dibentuk minimal terdiri dari 3 kabupaten atau kota”.

Sementara itu, prosedur pembentukan daerah menurut pasal 16 dapat dijelaskan sebagai berikut:
“ada kemauan politik dari pemerintah daerah dan masyarakat yang bersangkutan, adanya studi awal oleh pemda, adanya usul pembentukan daerah yang disahkan melalui keputusan DPRD dan diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, kemudian Menteri menugaskan Tim untuk melakukan observasi ke daerah yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, selanjutnya diusulkan kepada Presiden dan jika disetujui maka Rancangan Undang-undang dapat disampaikan kepada DPR RI untuk mendapat persetujuan.

G. Pengertian dan Karakteristik Daerah Kota

Istilah “kota” menurut Keban (1995) dapat diartikan sebagai daerah fungsional (daerah yang berdekatan yang bercirikan kepadatan penduduk, fungsi dan fasilitas ekonomi tertentu). Istilah tersebut dapat juga diartikan sebagai daerah administratif yang ditentukan sebagai kesatuan untuk tujuan administratif (yang biasanya bersifat kota dan sering meliputi subdaerah yang secara fungsional bersifat pedesaan).
Pendekatan geografis memandang kota sebagai tempat konsentrasi sejumlah penduduk, sekalipun sulit untuk menetapkan besarnya jumlah penduduk tersebut . Pendekatan ekonomi memandang kota sebagai titik pertemuan lalu lintas ekonomi, tempat berpusatnya perdagangan, industri dan kegiatan-kegiatan non agraris lainnya (Pamudji, 1985).

Dalam pengertian yang lain, seperti terungkap dalam musyawarah BKS-AKSI tahun 1969, kota didefinisikan sebagai kelompok orang-orang dalam jumlah tertentu hidup dan bertempat tinggal bersama dalam suatu wilayah geografis tertentu, berpola hubungan rasionil, ekonomis dan individualistis (ibid). Rumusan ini pada dasarnya merupakan perpaduan dari berbagai macam pendekatan terhadap kota termasuk pendekatan geografis dan ekonomis.
Sementara itu Buku Repelita VI yang mendasarkan pembagian kota pada jumlah penduduknya membedakan kota menjadi: a) kota metropolitan, berpenduduk lebih dari 1 juta jiwa; b) kota besar, berpenduduk antara 500 ribu hingga 1 juta jiwa, c) kota sedang berpenduduk 100 ribu hingga 500 ribu jiwa; d) kota kecil berpenduduk antara 20 ribu hingga 100 ribu jiwa; e) kota desa, berpenduduk kurang dari 20 ribu jiwa. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, tidak memakai istilah kota. Istilah yang dipakai adalah kawasan perkotaan seperti tertulis dalam Bab X Pasal 90:
“selain kawasan perkotaan yang berstatus Daerah Kota, perlu ditetapkan kawasan perkotaan yang terdiri atas: (1) Kawasan perkotaan yang merupakan bagian daerah kabupaten, (2) Kawasan perkotaan baru yang merupakan hasil pembangunan yang mengubah kawasan perdesaan menjadi kawasan perkotaan, (3) Kawasan perkotaan yang merupakan bagian dari dua atau lebih daerah yang berbatasan sebagai satu kesatuan sosial, ekonomi dan fisik perkotaan”.

Sejalan dengan berbagai pengertian dan karakteristiknya, dapat dikatakan bahwa kota mempunyai ciri-ciri yang berlaku umum dan universal. Kota adalah tempat pemukiman yang permanen dengan tingkat kepadatan penduduknya yang mencolok, yang corak masyarakatnya heterogen dan yang lebih luas daripada sebuah keluarga atau klan (Suparlan,1991).
Aspek ruang (space) merupakan salah satu aspek yang paling penting dalam suatu pemekaran daerah otonom. Dalam khasanah ilmu administrasi negara dan ilmu politik, analisis ruang dalam proses pembangunan sebagaimana dikemukakan James J. Heaphey (Nurmandi, 1999) dilakukan dengan beberapa tema penting yang relevan, yaitu:
• Bagaimana sebuah negara harus disatukan secara spasial sembari tetap memberikan peluang untuk melakukan inovasi secara spasial;
• Bagaimana budaya dan ruang dapat dipadukan dalam satu kesatuan;
• Bagaimana pembangunan ekonomi mempunyai aspek spasial dan impilkasi dalam suatu negara yang sedang melaksanakan pembangunan;
• Bagaimana penempatan penduduk untuk mempengaruhi pembangunan;
• Bagaimana ideologi politik dan ruang berkaitan satu sama lain;
• Bagaimana dan apa pengaruh strategi spasial yang dilakukan oleh elit politik tertentu.

Sehubungan dengan tema-tema tersebut maka suatu pemekaran daerah otonom haruslah dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan sosial, budaya, ekonomi dan politik serta ideologi masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Etnisitas dan entitas merupakan suatu faktor yang harus dipertimbangkan dalam mengelompokkan masyarakat atau geografi sebagai suatu daerah yang memiliki batasan yurisdiksi tertentu (Nurmandi, 1999).
Berkaitan dengan kebijakan pembentukan daerah atau penambahan daerah otonom tertentu maka perlu diidentifikasi variabel-variabel yang turut mempengaruhi implementasi dari kebijakan tersebut. Nurmadi menyebutkan variabel-variabel tersebut seperti variabel etnisitas yaitu yang berkaitan dengan konsep kesatuan ruang dari etnis yang menetap; variabel keluasan dan batas geografis daerah tersebut; variabel efisiensi pelayanan publik serta variabel kesadaran dan tuntutan masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik yang cepat dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

  • Bryant, Coralie dan Louise G. White, 1987, Manajemen Pembangunan untuk Negara Berkembang, LP3ES, Jakarta.
  • Considine, Mark, 1994, Public Policy: A Critical Approach, Macmillan Education Australia PTY LTD, Melbourne.
  • Danim, Sudarwan, 2000, Pengantar Studi Penelitian Kebijakan, Bumi Aksara, Jakarta.
  • Darwin, Muhadjir, 1995, Tahap-tahap Perumusan Masalah, Makalah disampaikan pada Pelatihan Analisis Kebijakan Sosial, Pusat Penelitian Kependudukan UGM Yogyakarta.
  • Dunn, William N, 2000, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, UGM Press, Yogyakarta.
  • Dwiyanto, Agus, 1995, Manfaat Pengembangan Studi Kebijakan Publik untuk Pembangunan Daerah, Makalah disampaikan pada Pelatihan Analisis Kebijakan Sosial, Pusat Penelitian Kependudukan UGM Yogyakarta.
  • Dye, Thomas R, 1972, Understanding Public Policy, Englewood, Cliffs, New Jersey Prentice Hall, Inc.
  • Imawan, Riswandha, 2000, Metode Penelitian Sosial, Program Studi Ilmu Politik, Konsentrasi Politik Lokal dan Otonomi Daerah UGM, Yogyakarta.
  • Islamy, Irfan, 2001, Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara, Bumi Aksara, Jakarta.
  • Jones, Charles O, 1994, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Rajawali Press, Jakarta.
  • Kaho, Josef Riwu, 2002, Prospek Otonomi Daerah: Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya, Rajawali Press, Jakarta.
  • Keban, Yeremias T, 1995, Analisis Peran Dalam Seleksi Alternatif Kebijakan, Makalah disampaikan pada Pelatihan Analisis Kebijakan Sosial, Pusat Penelitian Kependudukan UGM Yogyakarta.
  • Keban, Yeremias T, 1995, Teknik Forcasting Dalam Analisis Kebijaksanaan, Makalah disampaikan pada Pelatihan Analisis Kebijakan Sosial, Pusat Penelitian Kependudukan UGM Yogyakarta.
  • Keban, Yeremias, T, 1995, Modul Kuliah Isu dan Kebijakan Perkotaan, MAP UGM Yogyakarta.
  • Kelman, Steven, 1987, Making Public Policy, A Hopeful View of American Government, BasicBooks, United States Of America.
  • Koswara, E, 1998, Kebijaksanaan Desentralisasi Dalam Rangka Menunjang Pembangunan Daerah, dalam Pembangunan Administrasi Indonesia, LP3ES, Jakarta.
  • Kuncoro, Mudrajad, 2001, Metode Kuantitatif: Teori dan Aplikasi Untuk Bisnis dan Ekonomi, UPP AMP YKPN, Yogyakarta
  • Lindblom, Charles E, 1980, The Policy Making Process, Prentice Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey.
  • Mardiasmo dan Akhmad Makhfatih, 2000, Penghitungan Potensi Pajak dan Retribusi Di Kabupaten Magelang, Pemerintah Kabupaten Magelang dan PAU Studi Ekonomi, UGM Yogyakarta.
  • Moeljarto, T, 1995, Politik Pembangunan: Sebuah Analisis Konsep, Arah dan Strategi, Tiara Wacana, Yogyakarta.
  • Moleong, Lexy, 2000, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung.
  • Mulyana, Yaya, Dimensi Gerakan Dalam Proses pembentukan Propinsi Banten dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 5 Nomor 1 Juli 2001 FISIPOL UGM Yogyakarta.
  • Musa’ad, Muhamad A, 2002, Penguatan Otonomi Daerah Dibalik Bayang-Bayang Ancaman Integrasi, ITB, Bandung.
  • Nasution, S, 2002, Metode Research, Bumi Aksara, Jakarta.
  • Nawawi,1992
  • Nurmandi, 1999, Manajemen Perkotaan,
  • Osborne dan Gaebler, 2000, Mewirausahakan Birokrasi : Mentrasformasi Semangat Wirausaha ke dalam Sektor Publik, LM PPM dan Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta.
  • Pamudji, 1985, Pembinaan Perkotaan di Indonesia: Tinjauan dari Aspek Administrasi Pemerintahan, Bina Aksara, Jakarta.
  • Prijono dan Pranarka, 1996, Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi, CSIS, Jakarta.
  • Pujipurnomo,1994, Metodologi Penelitian, Bina Aksara, Jakarta.
  • Putra, Fadillah, 2001, Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
  • Ripley, Randall B, 1985, Policy Analysis in Political Science, Nelson-Hall Publishers Chicago.
  • Rasyid, Ryaas, 1998, Desentralisasi Dalam Rangka Menunjang Pembangunan Daerah dalam Pembangunan Administrasi Indonesia, LP3ES, Jakarta.
  • Rumajar, Jefferson, 2002, Otonomi Daerah: Sketsa, Gagasan dan Pengalaman, Media Pustaka, Manado.
  • Sidik, 2001
  • Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, 1995, Metode Penelitian Survai, LP3ES, Jakarta.
  • Smith, B.C, 1985, Decentralization : The Territorial Dimension of The State, London George Allen & Unwin, Boston Sydney.
  • Soenarko, SD, 1998, Public Policy: Pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah, Papyrus, Surabaya.
  • Sumodiningrat, 1999, Pemberdayaan Masyarakat dan JPS, Gramedia, Jakarta.
  • Suparlan, Parsudi, 1991, Kemiskinan Perkotaan, Sinar Harapan Jakarta.
  • Surrachmad, 1980, Metode Penelitian, Ganesha, Bandung
  • Suwandi, Made, 2002, Otonomi Daerah dan Revisi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Makalah disampaikan pada Forum Kebijakan MAP UGM, Yogyakarta
  • Syaukani, HR, Afan Gaffar, Ryaas Rasyid, 2003, Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
  • Usman, Sunyoto, 1998, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
  • Utomo, Warsito, 1997, Implementasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah Tingkat II Masa Orde Baru (Studi Kasus di Dati II Cilacap dan Dati II Kudus) dalam JKAP Volume 1 Nomor 2 (Juli 1997) MAP UGM Yogyakarta.
  • Wahab, Solichin Abdul, 2002, Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Bumi Aksara, Jakarta.
  • Wibawa, Samodra, 1994, Kebijakan Publik : Proses dan Analisis, Intermedia, Jakarta.
  • Winarno, Budi, 2002, Teori dan Proses Kebijakan Publik, MedPress, Yogyakarta.
  • Yudoyono, Bambang, 2001, Otonomi Daerah : Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Pemerintah Daerah dan Anggota DPRD, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
  • Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
  • Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004
  • Undang-undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah Kota Tomohon dan Kabupaten Minahasa Selatan
  • Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah
About these ads

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s