IMPLEMENTASI WEWENANG KPU PROPINSI DALAM PEMILU

Posted: 28 Juli 2009 in akademik, Hukum, pemilu
Tag:, ,

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia merupakan manifestasi demokrasi. Dalam pemilihan umum, masyarakat diberi ruang apresiasi dalam menentukan hak politiknya untuk agenda lima Tahun perjalanan suatu negara.

Pemilihan umum merupakan momentum tepat dalam mengimplementasikan hak warga negara untuk menjalankan kedaulatan. Bahwa pada pemilihan umum menjadi sebuah harapan kiranya masyarakat berpartisipasi aktif pada pemilihan umum sehingga terwujud masyarakat yang demokratis dan berkedaulatan rakyat.
Pada pemilihan umum menjadi sebuah harapan bahwa masyarakat dapat melaksanakan kedaulatannya untuk memilih wakil-wakilnya yang akan duduk pada Lembaga Perwakilan Rakyat (Legislatif), bagi yang telah memenuhi syarat untuk menyalurkan hak suaranya. Demikian pada pemilihan umum legislatif Tahun 2004 Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan harapan masyarakat yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih akan melakukan pemilihan.

Bahwa Komisi Pemilihan Umum yang terstruktur mulai dari tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, yang diberi kewenangan untuk melaksanakan pemilihan umum. Sebagai persiapannya adalah melakukan pendataan untuk calon pemilih. Dalam pendataan pemilih diharapkan seluruh masyarakat yang memenuhi syarat yaitu yang telah berumur 17 ke atas atau telah menikah. Harus terdaftar sebagai pemilih. Bahwa seluruh rakyat tanpa kecuali, yang telah memenuhi syarat maka berhak untuk memberikan hak pilihnya,

Hak masyarakat yang dimaksud adalah menjadi kewajiban penyelenggara pemilhan umum untuk meyediakan fasilitas, pelayanan kiranya dapat memeberikan hak pilihnya. Dan juga secara prosedural penyelenggara pemilihan umum melakukan pendataan jumlah potensi pemilih dengan professional kiranya yang telah memenuhi syarat didaftar sebagai pemilih tetap.
Maka pada pendaftaran pemilih tetap, kinerja awal KPU Kabupaten/Kota harus lebih lihai dan penuh kehati-hatian, sebab sangat potensial untuk tidak terlaksananya demokrasi secara umum. Akan dimungkinkan masyarakat berhak memberikan hak pilihnya akan tetapi tidak terdaftara sebagai pemilih .
Kinerja awal KPU Kabupaten/Kota dimaksudkan adalah guna membantu KPU Kabupaten/Kota maka ditingkat kecamatan dan desa/Kelurahan yang dibentuk Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) dan Panitia pemungutan suara (PPS). Baik buruknya kinerja PPK dan PPS adalah sangat menentukan implemenatsi hak masyarakat dalam memberikan hak pilihnya.
Bayak kemungkinan masyarakat tidak meberikan hal pilihnya karena masyarakat tidak terdaftar sebagai pemilih, meninggalkan tempat sehingga ditempat lain tidak melapor ke TPS sebagai pemilih, terdaftar sebagai pemilih akan tetapi mendapatkan figure yang diaggap lyak untuk dipilih hal tersebut juga merupakan pilihan/bagian dari demokrasi.
Demikaian juga pada pendaftaran peserta Pemilihan Umum legislatif tingkat Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dapat menseleksi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana aturan yang telah ditetapkan. Komisi Pemilihan Umum tidak diskriminatis, bahwa siapapun calon legislatif yang memenuhi syarat sebagaimana dalam peraturan, maka diberikan ruang untuk menjadi calon legislatif.
Bahwa system pemilihan umum senantiasa mengalami perubahan, adalah sesuai dengan kondisi sosio, kultur, dan politik masyarakat saat itu. Pertama kali dilaksanakan Pemilihan Umum adalah pada bulan Desember 1955, sebagai payung hukum undang undang No 7 Tahun 1953. Pemilihan umum berdasarkan undang undang No 7 Tahun 1953 dimaksudkan adalah untuk memilih anggota DPR dan memilih anggota dewan konstituante.
Hasil dan proses pemilihan umum Tahun 1955, patut dijadikan sebagai landasan demokratisasi di Indonesia, sebab Indonesia baru pertama kali melaksanakan pemilihan umum dan hasilnya adalah sangat baik; aman, jujur, dan adil. Dilain sisi, tidak adanya pejabat negara yang kebetulan menjadi kandidat menggunakan fasilitas negara, demikian juga dengan kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki tidak dipergunankan dalam mengarahkan pemilih untuk kepentingan politik partainya. Apresiasi hasil demokrasi yang berjalan pada Tahun 1955 mendapat pujian dari kalangan pribumi dan juga adalah pengamat asing, yang kebetulan menyaksikan jalannya pemilihan umum Tahun 1955.
Kekecewaan masyarakat terhadap proses demokrasi dalam pemilihan umum yang lalu karena banyaknya janji-janji politik yang dilakukan oleh politisi, masyarakat sudah sadar akan janji –janji politik sehingga memutuskan untuk tidak memilih (golput).
Ekspresi golongan putih (golput), juga telah menjadi bagian demokrasi, tentu tidak bisa dielakkan dalam setiap momen pemilihan umum. Menurut persepsi ahli-ahli politik, golput itu sendiri adalah sebagai bentuk menifestasi dari demokrasi. Melakukan sikap golput karena tidak ada pilihan baginya baik terhadap partai maupun terhadap kandidat yang diusung dan atau ditetapkan KPU. Itulah sebabnya diperlukan penguatan sistem kepartaian dalam rangka perjalanan sebuah sistem politik yang demokratis. Walaupun secara internal, partai politik (parpol) masih banyak menyisakan masalah yang pelik terkadang sungguh amat ironis, karena gagal mempraktekkan demokrasi internal mereka sendiri.
Demikian pada pemilihan umum legislatif di Provinsi Sulawesi Selatan bahwa tidak sedikit warga masyarakat memilih untuk tidak memilih pada pemilihan anggota legislatif atau diistilahkan dengan golput.
Oleh karena itu Komisi Pemilihan Umum Provinsi harus mengoptimalkan fungsi dan perannya secara baik, khususnya dalam konteks pendidikan politik, sosaialisasi dan publikasi kepada masyarakat, melakukan pendataan secara akurat untuk mempersiapkan warga masyarakat melakukan hak pilihnya.
Hakekat demokrasi adalah rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Masyarakat sebagai kekuatan utama demokrasi harus turut mengawasi proses pemilihan umum, masyarakat harus berpartisipasi dalam pemilihan umum, dalam momen politik tidak diposisikan sebagai penonton tetapi menjadi actor utama demokrasi. Meminjam istilah Eep Saifulah Fatah (2005 : 4) bahwa “penyelenggaraan pemilihan kepala daerah langsung sangat erat kaitannya dengan demokrasi di mana kedaulatan terletak ditangan rakyat”. Seharusnya rakyat adalah subyek yang menentukan, bukan obyek yang ditentukan, baik dalam lingkup perpolitikan nasional maupun lokal (daerah).
Fenomena lain bahwa penyelenggaraan pemilihan umum memang diakibatkan nihilnya pengetahuan anggota Komisi Pemilihan Umum tentang norma yang harus dijalankan berdasarkan aturan yang ada. Hal ini bisa terjadi akibat kredibilitas dan disiplin ilmu yang tidak berbasis hukum,
Pada Pemilihan Umum adalah adanya calon legislatif (peserta pemilihan umum) yang menggunakan ijasa palsu, dimaksudkan adalah adanya penggunaan ijasah yang tidak mempunyai legalisir, ijazah yang tidak ada stample, dan tidak mempunyai keterangan dari instansi bersangkutan.
Demikian juga dengan bolak baliknya berkas calon anggota legislatif dari partai untuk didaftarkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi. Bahwa penentuan calon legilatif adalah dilaksanakan oleh partai politik bukan KPU Provinsi sebagai penyelenggara pemilihan umum di di provinsi.
Sistem pendataan dan pendaftaran pemilih untuk pemilihan umum tidak dilakukan secara cermat oleh petugas pencatat pemilihan. banyak anggota masyarakat yang tidak terdaftar sehingga tidak dapat menyalurkan aspirasinya dalam pemilihan umum legislatif di Sulawesi Selatan.
Memlih sikap golput merupakan bagian dari demokrasi, akan tetapi bukan sikap demokratis ketika seseorang atau sekelompok orang mengajak/menyerukan untuk memilih golput. Demokrasi yang baik adalah kedaulatan dikembalikan kepada person-person kedaulatan masyarakat, bukan karena titipan, atau karena pengaruh yang lahir dari luar. Sebagaimana dipahami bahwa makna demokrasi adalah kedaulatan ada di tangan rakyat. rakyat dimaksudkan adalah person yang melakukan sikap untuk memilih atau tidak memilih.
Menurut Ahmad Nadir, (2005 : 32) civil society pada dasaranya mencerminkan hakikat demokrasi yang sesungguhnya, hanya saja proses dan sistem demokrasi harus mencerminkan aspirasi rakyat. Paling tidak yang menjadi ukuran aspirasi rakyat adalah sebagaimana asas pemilihan umum yaitu langsung, umum, bebas, rahasia (luber) jujur, dan adil (jurdil). Penyelenggara pemilihan umum dalam hal ini adalah KPU, harus independent dan mengimplementasikan asas pemilihan umum.
Sebagai cara guna dalam pelaksanaan pemilihan umum mencerminkan independensi maka anggota KPU yang dilibatkan adalah warga Negara yang non porpol, kalangan akademis, dan Non government Orgnization (NGO).
Tidak heran jika muncul keinginan menempatkan kembali unsur partai politik dalam KPU, seperti digagas Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Oleh Sidik Pramono (Kompas, Selasa, 11 Oktober 2005). Karena adanya kasus yang terungkap dikalangan internal Komsi Pemilihan Umum, pada proses pelaksanaan pemiliha umum.
Pada pemilihan umum seharusnya rakyat adalah subyek yang menentukan, bukan obyek yang ditentukan, baik dalam lingkup perpolitikan nasional maupun lokal. Masyarakatpun telah amat paham bahwa Indonesia bukan Negara kerajaan (monarkhi), tetapi negara modern yang mendasarkan sistem politiknya pada sistem demokrasi. Dalam konstitusi (Undang Undang Dasar NRI Tahun 1945) ditegaskan, kedaulatan terletak ditangan rakyat, bahwa rakyatlah penentu segala-galanya sedangkan pemerintah hanya sebagai pelaksana atas mandat dan tanggungjawab yang diamanahkan sesuai dengan keinginan rakyat.
Pemilihan umum sebagai momen demokrasi yang penting dan tepat dalam menyalurkan aspirasi. Demikian juga seluruh elemen masyarakat harus memberikan warna secara demokratis dalam memilih wakil-wakil rakyat di DPRD. Maka wakil-wakil rakyat harus sejalan dengan keinginan mayarakat konstituen. Demokrasi langsung yang seperti saat ini diharapkan maka masyarakat mengetahui program pemerintah yang akan diterapkan, tentunya adalah untuk kepentingan masyarakat. Tidak ada lagi program pemerintah di arahkan untuk kepentingan individu atau golongan tertentu,
Ironis adanya ketika sistem demokrasi langsung kemudian, kebijakan hanya dikeluarkan dan dilaksankan untuk kepentingan penguasa (monarkhi), adalah suatu kemunduran. Dalam kemoderenan ini adalah tugas politik untuk menjawab kesemuanya. Tepat apa yang dikatakan Fukuyama, (2005 : 2)
Tugas politik modern adalah menjinakan kekuasaan negara, mengarahkan kegiatan-kegiatannya kearah tujuan-tujuan yang dianggap sah oleh rakyat yang dilayaninya, dan menjalankan kekuasaan di bawah aturan hukum.
Anggota KPU pasca lahirnya UU pemilihan umum No 12 Tahun 2003 bahwa untuk tidak secara bersamaan memegang jabatan apapun di dalam kepegawaian negeri (termasuk mengajar di Universitas negeri), jumlah anggota KPU adalah 11 untuk KPU Pusat (Nasional), dan masing –masing lima untuk anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota.
KPU merupakan lembaga yang bersifat Nasional, permanent dan independent, yang secara hirarkis diorganisir pada tingkat pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Independensi KPU adalah bebas dari pegaruh pihak manapun disertai dengan transparansi yang jelas dan pertanggungjawaban yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan berdasar pada asas pelaksanaan pemilihan umum oleh KPU yaitu asas langsung, umum, bebas,rahasiah, jujur, dan adil.
Lembaga KPU selain kritik terhadap individu yang masuk dalam lembaga Komisi Pemilihan umum, juga tidak sedikit kita saksikan kekecewaan masyarakat terhadap kinerja KPU yang seolah-olah terkooptasi dengan kepentingan politik, keberpihakan, ketidak terbukaan KPU. Atau jelasnya KPU kurang menerapkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam melaksanakan tugas dan kewenagannya pada pelaksanaan pemilihan umum.
Secara realistis, kritik, kontroversi dan penyimpangan yang terjadi baik dikalangan KPU dan di luar KPU pada rekruitmen anggota legislatif, persoalan partai politik, persoalan hak demokrasi masyarakat, keadilan dan keterbukaan masih nampak dibeberapa kalangan masyarakat. Sehingga dapat diasumsikan bahwa demokrasi belum dilaksankan secara baik dalam momen pemilihan umum.
Pada tesis ini diharapkan adanya gagasan-gagasan baru kiranya bermanfaat bagi upaya pelaksanaan pemilihan umum legislatif yang demokratis dan berkedaulatan rakyat. dan dipergunakan oleh pihak-pihak pelaksana pemilihan umum, terkhusus yang berkecimpung dalam tugas dan wewenang pelaksanaan pemilihan umum yaitu komisi pemilihan umum. Juga diharapkan ditemukan gagasan pemikiran bagaimana masyarakat berperan dalam proses demokratisasi pada pemilihan umum, khususnya di Sulawesi Selatan.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas, pelaksanaan pemilihan umum belum sepenuhnya dilaksanakan sebagaimana harapan masyarakat, sebab masih ada kesenjangan das sein (pelaksanaan) dan das sollen (harapan).
Kesadaran pentingnya pelaksanaan pemilihan umum legislatif yang demokratis dan berkedaulatan rakyat. Pada pemilihan umum menjadi titik tolak perubahan negara Indonesia kearah yang lebih mapan demi terwujudnya adil dan kemakmuran. Hal ini dititik beratkan kepada lembaga KPU yang mengimplementasikan kewenangannya pada proses pelaksanaan pemilihan umum.
Dalam penelitian ini, penulis merumuskan pokok masalah yang akan dikaji kaitannya dengan implementasi wewenang KPU Provinsi dalam pelaksanaan pemilihan umum legislatif di Sulawesi Selatan Rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana pelaksanaan wewenang KPU Provinsi dalam pendaftaran dan penetapan pemilih pada pemilihan umum legislatif di Sulawesi Selatan?
2. Bagaimana pelaksanaan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan dalam Pencalonan Anggota DPRD Provinsi?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui dan mengungkapkan tentang implementasi kewenangan KPU Provinsi pada pendaftaran pemilih pada pemilihan umum legislatif di Sulawesi Selatan tahun 2004 secara demokratis dan berkedaulatan rakyat.
2. Memberikan penjelasan dan pemahaman tentang wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam proses pencalonan DPRD Provinsi pada pemilihan umum yang demokratis dan berkedaulatan rakyat

TINJAUAN PUSTAKA


A. Pengertian Wewenang
Menurut, Lubis (2002 : 56) Secara etimologis, istilah kewenangan berasal dari kata wewenang
Sedang menurut Bagir Manan (2000 : 1) istilah wewenang dengan kekuasaan Macht itu berbeda. Kekuasaan menurutnya hanya digambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Sedangkan wewenang memiliki pengertian yang lebih luas meliputi hak dan kewajiban (rechten en plichten).
Secara teoritik, mengenai kewenangan dapat dilihat pendapat H.D. Stout (Ridwan HR 2006 : 101) mengatakan
”Bevoegheid is een begrip uit het berstuurlijke organisatierecht, wat kan worden omschreven als het geheel van regels betrekking heft op de verkrijging en uitoefening van bertuursrechstelijike bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuursrechtelijke rechtsverkeer” (wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelasakan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum public”
Menurut F.P.C.L Tonnaer dalam Ridwan HR (2006 : 101);
“Overheidsbevoegdheid wordt in dit verband opgevat als het vermoge om positief recht vast te stellen en Aldus rechtsbetrekkingen tussen burgers onderling en tussen overhead en te scheppen” (kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu, dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga Negara). Dalam Negara hukum, wewenang itu berasal dari peraturan pemerintah.
Menurut R.J.H.M. Huisman (Ridwan HR 2006 : 103)
“Een bestuursorgaan kan zich geen bevoegdheid toeeigenen. Slechts de wet kan bevoegdheden verlenen. De wetgever kan een bevoegdheid niet allen attribueren aan een bestuursorgaan, maar ook aan ambtenaren (bujvoorbeeld belastinginspecteurs, inspecteur voor het pachtkamer), of zelfs aan privaatrechtelijke rechtspersonen” (oragan pemerintahan tidak dapat menganggap bahwa ia memiliki sendiri wewenangn pemerintahan. Kewenangan hanya diberikan oleh undang-undang. Pembuat undang-undang dapat memberikan wewenang pemerintah tidak hanya kepada organ pemerintahan, tetapi juga terhadap para pegawai {misalnya inspektur pajak, ispektur lingkungan, dan sebagainya} atau terhadap badan khusus {seperti dewan pemilihan umum, pengadilan khusus untuk perkara sewa tanah}, atau bahkan terhadap badan hukum privat).
Pandangan yang melihat lebih jauh pada sisi tindakan yaitu ungkapan P. Nicolai dalam Ridwan HR (2006 : 102)
“het vermoge tot het verrichten van bepaalde rechtshandelingen (handelingen die op rechtsgevolggericht zijn en dus ertoe strekken dat bepalde recchtsgevolgen onstaan of tenien gaan). Een recht houdt in de (rechtens gegeven) vrijheid om een bepaalde feitelijke handeling te verrichteen of n ate laten, of de (rechtens gegeven) aanspraah op het verrichten van een handelign door een ander. Een plicht impliceert een verplichting om een bepalde handeling te verrichten of te laten” (kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu {yaitu tindakan-tindakan yang dilakuakn untuk mengakibatkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum}. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tindakan melakukan tindakan tertentu, atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tetentu).
Sebagaimana diungkapkan F.A.M Stroink dan J.G. Steenbeek dalam Ridwan HR (2006 : 101-102) meyebutkan sebagai inti Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi bahwa “het begrip bevoegdheid is dan ook een kernbegrip in het staats-en administratief recht” (kewenangan yang didalamnya terkandung hak dan kewajiban). Dalam hal ini dibagi atas dua cara organ pemerintah memperoleh wewenang, yaitu dengan cara atributif dan delegasi; bahwa atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain); jadi delegasi secara logis selalu didahului oleh atribusi.
Menurut H.D Van Wijk Willem Konijnenbelt dalam Ridwan HR (2006 : 104) mendefinisikan:
1. Attribustie: toekenning van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan bestuursorgaan, (atribusi adalah pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan).
2. delegatief; overdracht van een bevoegheid van het ene bestuursrgaan aan een ander, (delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintah lainnya).
3. mandaat; een berstuursorgaan laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een ander, (mandat terjadi etika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya).
Indroharto dalam Ridwan HR (2006 : 110) mengatakan wewenang dibagi atas 3 bagian,
a. wewenang pemerintah yang bersifat terikat, yakni terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana wewenang tersebut dapat digunakan atau peraturan dasarnya sedikit banyaknya menentukan tentang ini dari keputusan yang harus diambil.
b. Wewenang fakultatif, terjadi dalam hal badan atau pejabat tata usaha Negara yang bersangkutan tidak wajib menerapkan wewenangnya atau sedikit banyak masih ada piliha, sekalipun pilihan itu hanya dapat dilakukan dalam hal-hal atau keadaan-keadaan tertentu sebagaimana ditentukan dalam peraturan dasarnya.
c. Wewenang bebas, yakni terjadi ketika [eraturan dasarnya memberi kebebasan kepada basan atau pejabat tata usaha Negara untuk menentukan sendiri mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkannya atau peraturan dasarnya memberikan ruang lingkup kebebasan kepada pejabat tata usaha negara yang bersangkuta.
Dalam Pasal 22E (5) Undang Undang Dasar NRI 1945 Pemilihan Umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Ayat (6) bahwa ketentuan lebih lanjut tentang Pemilihan Umum diatur dengan undan-undang.
Sedangkan tugas dan kewenangan KPU Provinsi menurut Pasal 28 Undang-undang No 12 Tahun 2003 adalah
a. merencanakan pemilihan umum di Provinsi;
b. Melaksanakan Pemilihan umum di Provinsi;
c. Menetapkan hasil pemilihan umum di Provinsi;
d. Mengkoordinasi kegiatan KPU Kabupaten/Kota;
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan KPU;
Dalam hal kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilihan Umum adalah melaksanakan Pemilihan Umum di Provinsi, Sebagai penjelasan lebih lanjut sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 100 Tahun 2003 tentang tahapan, Program dan jadwal waktu penyelenggaraan pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2004. disebutkan
Pertama, tahapan program dan jadwal waktu penyelenggaraan pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah Tahun 2004, selanjutnya disebut Tahapan, Program dan jadwal waktu penyelenggaraan pemilihan umum Tahun 2004.
Kedua, tahapan program dan jadwal waktu penyelenggaraan pemilihan umum Tahun 2004 sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama, meliputi:
1. Tahapan persiapan;
2. Tahapan pelaksanaan.
Ketiga, Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua, meliputi kegiatan :
a. Penataan organisasi Komisi Pemilihan Umum;
b. Penyuluhan, sosialisasi dan rapat kerja;
c. Pembangunan sistem informasi teknologi.
Keempat, Tahapan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua, meliputi kegiatan :
1. Pemilih dan pendataan penduduk berkelanjutan;
2. Penelitian dan penetapan peserta Pemilu, terdiri dari :
a. Peserta pemilu dari partai politik, untuk pemilihan umum anggota DPR dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota;
b. Peserta pemilu dari perseorangan, untuk pemilihan umum anggota DPD;
3. Penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi untuk setiap daerah pemilihan anggota DPR dan DPRD;
4. Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
5. Kampanye Pemilu;
6. Pemungutan dan penghitungan suara, tediri dari :
a. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan TPSLN;
b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS, PPK, PPLN, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi.
7. Penetapan hasil pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
8. Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
9. Pengucapan sumpah/janji keanggotaan :
a. DPRD Kabupaten/Kota;
b. DPRD Provinsi;
c. DPR dan DPD.
B. Konsep Demokrasi & Kedaulatan
1. Demokrasi
Isitilah “demokrasi” berasal dari Yunani Kuno yang diterapkan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembanganya sistem “demokrasi” di banyak negara.
Kata “demokrasi” berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara.
Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 amandemen dicantumkan kedaulatan berada di tangan rakyat, sedangkan UUD 1945 sebelum perubahan menyebutkan kedaulatan adalah di tangan rakyat. Ini menegasakan bahwa Indonesia menetapkan prinsip pemerintahan oleh rakyat atau demokrasi.
Demokrasi yang pertama kali diterjemahkan oleh Socrates adalah demokrasi langsung. Di mana secara keseluruhan warga negara dengan nyata ikut serta dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijakan umum atau undang-undang. Pandangan realis demokrasi adalah akronium Yunani yang paling absurd, bahwa bagaimana mungkin demos (rakyat) dan Kratos (otoritas/peemerintahan), atau sebutlah kekuasaan rakyat, bisa terwujud secara absolute dan kongkrit? sedangkan dalam pemilihan umum, yang diakui sebagai mekanisme paling modern untuk mengendalikan suara rakyatpun, sesungguhnya hanya mewakili sebagian dari keseluruhan.
Konsep demokrasi yang pertama kali dicetuskan oleh Socrates dalam Ahmad Nadir (2005 : 24) adalah pemilihan langsung namun demikian Plato justru kurang sepakat dan menganggap bahwa yang tepat adalah meritokrasi, bahwa masyarakat dipimpin oleh orang-orang yang mempunyai keahlian yang tinggi dibidang yang dibutuhkan oleh lembaga-lembaga kekuasaan. Plato mengatakan bahwa demokrasi adalah bentuk terburuk dari sistem negara. Polemik tentang demokrasi tetap terjadi, namun sampai saat ini tetap dilaksanakan oleh beberapa negara terutama negara-negara modern.
Menurut Alfan alfian (2005 : 8) bahwa demokrasi adalah seperangkat nilai, yang dimaksud nilai adalah demokrasi subtansial, yaitu
a. kedaulatan rakyat.
b. Jaminan hak asasi manusia
c. Pemilihan yang bebas dan jujur.
d. Persamaan didepan hukum
e. Proses hukum yang wajar
f. Pluralisme social, ekonomi dan poitik.
g. Nilai-nilai toleransi, kerjasama dan mufakat
h. Pemerintahan yang berdasarkan persetujuan dari yang diperintah
i. Pembatasan pemerintahan secara konstitusional
j. Kekuasaan mayoritas yang menjamin hak-hak minoritas.
k. Check and balance (Kontrol dan keseimbangan)
Pandangan tentang demoktrasi tidak pernah lepas dari pada kedaulatan (kekuasaan) bahwa demokrasi kekuasaan ada ditangan rakyat, sebagaimana pengertian kekuasaan secara terpisah diberikan pengertian di bawah ini
2. Kedaulatan
Menurut C.S.T. Kansil (1983 : 7) bahwa kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang berlaku terhadap seluruh wilayahnya dan segenap rakyat dalam negara itu. Kedaulatan juga adalah kekuasaan penuh untuk mengatur seluruh wilayah negara tanpa campur tangan dari pemerintah negara lain.
Beberapa teori kedaulatan yang terkenal, yaitu
1. Teori kedaulatan Tuhan (Theokrasi) adalah pemerintah/kekuasaan yang tertinggi dari Tuhan.
2. Teori kedaulatan rakyat bahwa negara memperoleh kekuasaan dari rakyatnya dan bukan dari Tuhan atau raja.
3. Teori kedaulatan Negara bahwa adanya negara itu adalah kodrat alam, demikian kekuasaan tertinggi yang ada pada pemimpin Negara itu. Adapun kedaulatan itu sudah ada sejak lahirnya suatu Negara. Jadi jelaslah, bahwa Negara itu merupakan sumber daripada kedaulatan.
4. Teori kedaulatan hukum supremacy of law adalah kedaulatan bersumber dari hukum, yang berkedaulatan adalah hukum. Bahwa Hukum itu mengikat karena yang demikian dikehendaki oleh Negara yang menurut kodrat mempunyai kekuasaan mutlak.
Jimly Assidiqie (2005 : 142) bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara dianggap berada di tangan rakyat itu sendiri. Kekuasaan itu pada hakekatnya berasal dari rakyat dikelolah oleh rakyat, dan untuk kepentingan seluruh rakyat itu sendiri. Sedangkan menurut J. Jacques Rousseau dalam Jimly Assidiqie (2005 : 126) bahwa konsep kedaulatan itu bersifat kerakyatan dan atas kemauan umum (Volunte generale) rakyat yang menjelma menjadi perundang-undangan. Oleh sebab itu menurunya konsep kedaulatan mempunyai sifat :
1. kesatuan (unite) bersifat monistis. (bahwa semangat rakyat dan kemauan umum rakyat itu adalah suatu kesatuan dimana mereka sebagai kesatuan berhak memerintah dan berhak untuk menolak diperintah.
2. bulat dan tak terbagi (indivisibilite) adalah rakyat adalah satu maka Negara juga adalah satu, maka kedaualatan itu juga bulat dan tak dapat dipecah-pecah.
3. tak dapat dialihkan (inalienabilite) adalah kekuasaan tidak mungkin diberikan pihak lain.
4. tidak dapat berubah (imprescriptibilite) kedaulatan adalah milik semua bangsa yang dimiliki secara turun temurun.
Menurut Jean Bodin dalam Jimly Assidiqie (2005 : 126) kedaulatan meliputi tiga unsur, yaitu
a. kekuasaan itu bersifat tertinggi, tidak ada kekuasaan lebih tinggi dan asli dalam arti tidak berasal dari atau bersumber dari pada kekuasaan lain yang lebih tinggi.
b. Mutlak dan sempurna dalam arti tidak terbatas dan tidak ada kekuasaan lain yang membatasinya.
c. Utuh, bulat dan abadi dalam arti tidak terpecah-pecah dan tidak terbagi-bagi
Dalam Pasal 1 ayat (1) UUD NRI 1945 disebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar.
C. Pemilihan Umum
Morissan (2005:17) pemilihan Umum (pemilu) merupakan salah satu hak asasi warga negara yang sangat prinsipil sebagai perwujudan kedaulatan rakyat. Pemilihan umum adalah cara atau sarana untuk mengetahui keinginan rakyat mengenai arah dan kebijakan negara kedepan. Paling tidak ada tiga maca tujuan pemilihan umum, yaitu
1. memungkinkan peralihan pemerintahan secara aman dan tertib
2. untuk melaksanakan kedaualatan rakyat
3. dalam rangka melaksanakan hak asasi warga Negara.

Jadi pemilihan umum adalah suatu cara untuk memilih wakil-wakil rakyat sebagai cirri dari negara demokrasi.
Dalam jurnal Afkar, Vol. IV. No.2, 1997 Abd Rohim Ghazali (1997:68) mengatakan bahwa ada tiga aspek yang harus diagendakan dalam menjadikan pemilu sebagai penunjang demokrasi adalah:
1. pada aspek filosofi konseptual, pemilih harus diberi makna dinamik.kontekstual dengan multiperspektif. Pemilu yang moNolik hanya akan menjadi bagian dari proses hegemonic makna yang memperbodoh masyarakat.
2. pada aspek legal konstitusional, undang-undang dan peraturan bagi pelaksanaan pemilu harus diubah, disesuaiakn dengan aspek filosofi kontekstual.
3. pada aspek sosiokultur, setiap parpol harus diberikan kewenangan untuk mengeksoresikan dan melaksanakan program-programnya secara mandiri. Parpol bukan pengumpul suara legitimasi bagi pemerintahan yang sedang berjalan, namun merupakan instrument penggerak kearah demokrasi.

Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 disebutkan pemilihan umum dilaksankan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Ayat (2) Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Daerah. Ayat (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Ayat (6) bahwa ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undan-undang.
Berdasarkan konsederan Undang-undang No. 12 Tahun 2003, ditegaskan terhadap pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, sebagaimana dimanatkan Undang-udang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada bagian b disebutkan pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
D. Legislatif
CF. Strong (2004:11) mengemukakan bahwa lembaga legislatif adalah kekuasaan pemerintah yang mengurusi pembuatan hukum, sejauh hukum tersebut memerlukan kekuatan undang-undang (Statutory Force). Logikanya, pembuatan hukum selalu dilakukan sebelum pelaksanaan hukum tersebut.
Dalam Pasal 2 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggta Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan Umum dan diatur lebih lanjut dengan undang undang.
Dalam Undang-undang . 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditentukan bahwa DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
E. Komisi Pemilihan Umum
Pasal 22E ayat (5) UUD NRI 1945 mengatur bahwa Pemilihan Umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat Nasional, tetap dan mandiri. KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan (meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu) dan bebas dari pengaruh pihak manapun disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pemilihan umum diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota adalah pelaksana Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang merupakan bagian dari KPU.
Komisi pemilihan umum Provinsi dan komisi pemilihan umum Kabupaten/Kota merupakan bagian dari KPU yang melaksanakan pemilihan umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Tugas dan wewenang komisi pemilihan umum Provinsi, diatur dalam Pasal 28 undang undang No. 12 tahun 2004 bahwa tugas dan wewenang KPU Provinsi adalah
a. merencanakan pelaksanaan pemilu di Provinsi
b. melaksanakan pemilu di Provinsi
c. menetapkan hasil pemilu di provisi
d. mengkoordinasi kegiatan KPU Kabupaten/Kota
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU.
sedangkan tugas komisi pemilihan umum Kabupate/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 31 tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota;
a. Merencanakan pelaksanaan pemilu di Kabupaten Kota
b. Melaksanakan pemilu di Kabupaten/Kota
c. Menetapkan hasil pemilu di Kabupaten/Kota
d. Membentuk PPK,PPS,dan KPPS dalam wilayah kerjanya
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi.
Sebagai perbandingan lahirnya undang undang nomor 22 Tahun 2007 tentang penyeleggaraan pemilihan umum menyebutkan bahwa komisi pemilihan umum Privinsi dan komisi pemilihan umum Kabupaten/Kota adalah disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dengan masing -masing tugas dan wewenang adalah sebagaimana Pasal 9 undang undang Nomor 22 Tahun 2007 (1) Tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:
a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di provinsi;
b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
c. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh KPU Kabupaten/Kota;
d. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
e. Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU;
f. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
g. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;
h. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Provinsi, dan KPU;
i. Menerbitkan Keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan mengumumkannya;
j. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
k. Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota;
l. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Provinsi;
m. Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Provinsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
n. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
o. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
p. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau undang-undang.
Sedangkan Pasal 10 (1) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:
a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
c. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
d. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
f. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
g. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
h. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
i. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
j. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
k. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
l. Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS;
m. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
n. Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
o. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
p. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
q. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau undang-undang.
¬F. Sistem Pemilihan Di Indonesia
Menurut Andrew Reynolds dan Ben Reilly dalam buku terjemahan “Sistem Pemilu” yang diterbitkan kerjasama IDEA, United Nations, IFES Tahun 2002 Sistem pemilihan yang saat ini dipakai diseluruh dunia, dapat dikelompokan dalam tiga kelompok besar, yaitu
1. Sistem Pluralitas mayoritas adalah Pluralitas mayoritas karakter yang paling menonjol adalah bahwa sistem tersebut hampir selalu menerapkan sistrik tunggal,
Dalam kelompok sistem pluralitas mayoritas terbagi atas empat kelompok yaitu :
a. First Past the Post (FPTP) dalam sistem ini dimaksudkan calon legislatif yang menang adalah yang mendapatkan suara terbanyak. Secara teoritis, seseorang caleg dapat dipilih dengan dua suara saja, jika caleg-caleg yang lain hanya mendapatkan satu suara.
b. Blok Vote (BV) dimaksudkan adalah para pemilih diberi kesempatan untuk memilih sebanyak kursi yang akan diisi, dan biasanya mereka bebas memilih caleg tanpa memprtimbangkan afiliasi partainya.
c. Alternatif vote (AL) dimaksudkan bahwa para pemilih dapat mengurutkan caleg sesuai dengan pilihan mereka, dengan memberi tanda “1” untuk caleg yang paling disukai, “2” untuk yang dibawahnya, “3” yang lebih renda lagi, dst. Siste pemilihan ini disebut “Prefential voting” (pemilihan berdasarkan preferensi). (Ben Reilly)
d. Two Fund Sistem (TRS) yaitu bukan sekali pilihan saja, akan tetapi dua putaran. Putaran pertama dilaksanakan sama seperti model FPTP jika seseorang caleg mendapatkan suara mayoritas absout, maka mereka secara langsung terpilih, dan tidak diperlukan putaran kedua. Tetapi, jika tidak ada caleg yang mendapatkan mayoritas absolut, maka putaran kedua dilaksanakan, dan pemenang dari putaran ini dinyatakan terpilih. (Ben Reilly dan Andrew Reynolds)
2. Sistem Semi Proporsional merupakan sistem yang mengkonvensi suara menjadi kursi dengan hasil yang berada di antara proporsionalitas sistem perwakilan proporsional dengan mayoritarian dari sistem mayoritas-pluralitas.
Pada sistem pemilihan semi proporsional terbagi atas tiga komponen. yaitu
a. Single Non Transtroble Vote (SNTV) yaitu setiap pemilih memilih satu suara, tetapi ada beberapa kursi yang harus diisi dalam distrik tersebut, dan caleg yang memperoleh suara terbanyak dapat mengisi kursi tersebut. (Andrew Reynolds)
b. Sistem Paralel (atau campuran) yaitu menggunkan baik daftar-daftar representasi proporsional maupun distrik-distrik mayoritas-pluralitas. “pemenang mengambil semuanya” (Andrew Reynolds)
c. Limited Vote (LV) yaitu sistem ini terletak antara SNTV dan Block Vote Karen dalam sistem ini ada sistrik wakil majemuk, dan para caleg yang menang semata-mata adalah mereka yang megumpulkan paling banyak suara. Para pemilih dapat memberikan suara yang jumlhanya lebih sedikit dari jumlah kursi yang diisi, tetapi lebih dari satu suara. (Andrew Reynolds)
3. Sistem Representasi Proporsional adalah sistem pemilihan yang segaja mengurangi kesenjangan antara perlehan suara partai secara nasional dengan perolehan kursinya di parlemen.
Sistem representasi proporsional terdiri atas tiga kelompok,yaitu
a. Representasi Proporsional Drafter (RPD) yaitu setiap partai yang menyajikan daftar nama caleg kepada pemilih, kemudian pemilih memilih satu partai; dan partai memperoleh suara sebading dengan perolehan suara secara nasional. Para caleg yang menang diambil secara berurutan dari daftar tersebut.
b. Mixed Member Proportional (MMP) yaitu apabia sebuah partai memenangkan sepuluh persen suara nasional tetapii tidak mendapatkan kursi berdasarkan sistem distrik, kemudian partai tersebut akan diberikan kursi yang seimbang dari daftar Representasi proporsional (RP), sehingga perwakilan mereka dalam perlemen menjadi sepuluh persen.
Single Transterable Vote (STV) yaitu mengunakan sistem majemuk, di mana pemilih mengurutkan caleg berdasarkan kesukaan (preferensi) mereka dalam kertas suara sama seperti yang dilakukan Alternative vote.
Morissan, (2005 : 220) bahwa; tata cara melaksanakan pemilihan umum pada dasarnya sangat ditentukan oleh bentuk lembaga perwakilan, partai politik yang ada, dan sistem politik pada suatu Negara.
Secara demokrasi sistem pemilihan umum adalah sesuai dengan keinginan masyarakat untuk menentukan pilihan atau berhak untuk mencalonkan diri, dan dalam pemilihan umum suara individu sangat diperhitungkan.
Menurut Morissan (2005 : 221) dikenal dua cara untuk mengisi kenggotaan lembaga perwakilan yaitu:
1. Melalui sistem pemilihan organis. Dalam sistem ini rakyat diangap sebagai individu-idividu yang bergabung dalam beberapa persekutuan-persekutuan hidup baik berdasarkan lapisan social, profesi maupun asal atau keturunan misalnya kelompok tani, guru buruh dan lain-lain. Dalam persekutuan ini memiliki hak politik untuk menunjuk akilnya di lembaga perwakilan sesuai dengan yang diminta oleh konstitusiatau undang-undang yang mengatur lembaga perwakilan tersebut.
2. Sistem pemilihan mekanis. Dalam sistem ini rakyat dianggap sebagai individu-idividu yang berdiri sendiri, dimana satu orang adalah mempunyai satu suara. Pada sistem ini biasanya dikenal dua cara, yaitu
a. Sistem perwakilan distrik
Sistem pemilihan distrik atau disebut segai sistem mayoritas (single member constituency). Dalam sistem ini wilayah Negara dibagi-atas distrik-distrik pemilihan yang jumlahnya sama dengan jumlah kursi yang tersedia di parlemen untuk diperebutkan dalam suatu pemilihan umum.
b. Sistem perwakilan proporsional
Sistem perwakilan proporsional atau disebut juga dengan sistem pemilihan berimbang (multy member constituency), dengan sistem ini kursi di parlemen pusat diperebutkan dalam satu pemilihan umum sesuai dengan imbangan suara yang diperoleh partai. Kelemahan sistem ini adalah calon-calon kurang dikenal oleh constituent karena wakil rakyat ditentukan oleh partai, sehingga program yang ditawarkan adalah program partai bukan program calon.
Sedangkan CF. Strong (2004 : 95-96) sistem pemilihan dibagi atas dua jenis sistem pemilihan; dari sudut pandang hak pilih atau hak suara dan kedua dari sudut pandang konstituensi (daerah pemilihan) atau jumlah pemilih, yaitu
1. Jenis Hak suara, pertama-tama, berkenan dengan sistem pemilihan, negara-negara konstitusional kini dapat dibagi menjadi dua: Negara dengan pemilih dewasa berarti hak pilih hanya dimiliki semua orang dewasa baik pria maupun wanita dalam batasan umur tertentu, syarat-syarat yang sama dan tanpa persyaratan khusus, terlepas dari pencabutan hak suara karena melakukan tindakan kejahatan, hilang ingatan, dan sebagainya.
2. Jenis konstituensi (daerah pemilihan) bentuk konstituensi memberikan dasar pembedaan lebih lanjut dari sudut pandang sistem pemilihan di antara negara-negara konstitusional yang sudah ada.
Perbedaan ini terletak di antara negara-negara konstituensinya menghasilkan satu orang (atau paling banyak dua orang) dengan negara yang konstituenya menghasilkan beberapa anggota. Konstituen yang terakhir ini umumnya dikaitkan dengan inovasi demokrasi yang dikenal sebagai perwakilan proporsional (proportional representation). Proporsional bertujuan untuk menjamin perwakilan kaum monoritas yang di tempat lain mungkin tidak memiliki suara dalam majelis terpilih.
Pada umumnya, sistem pemilihan dapat dilakukan pada dua cara yaitu melalui pengangkatan (penunjukan) yang biasa disebut dengan sistem pemilihan organis. Kedua, dengan cara pemilihan umum atau disebut dengan sistem pemilihan mekanis. Namun cara tersebut adalah tidak sama disemua negara, sebab tergantung dari negara masing-masing.
Menurut Wolhoff dalam Ni’matul Huda (2005 : 270) bahwa dalam sistem organisme, rakyat dipandang sebagai jumlah individu-individu yang hidup bersama-sama dalam beraneka warna persekutuan hidup seperti geneologi (rumah tangga), territorial (desa, kota,daerah), fungsional spesial (cabang industri), lapisan-lapisan, dan sebagainya. Masyarakat dipandang sebagai suatu organisasi yang terdiri dari organ-organ yang mempunyai kedudukan dan fungsi tertentu dalam totaliter suatu organisasi, yaitu persekutuan-persekutuan hidup di atas. Peresekuatuan inilah sebagai pengendali hak pilih, atau lebih tepat sebagai hak untuk mengutus wakil-wakil kepada perwakilan masyarakat (rakyat).
Lebih lanjut dikatakan Wolhoff bahwa rakyat dipandang sebagai massa individu-individu yang sama. Sistem pemilihan mekanis biasanya dilakukan pada dua sistem pemilihan umum, yaitu
a. Sistem proporsional adalah sustau sistem pemilihan di mana kursi yang tersedia di parlemen dibagikan kepada partai-partai politik (organisasi peserta pemilihan umum), sesuai dengan imbangan perolehan suara yang didapat oleh partai politik/organisasi peserta pemilihan bersangkutan. Oleh Karena itu sistem pemilihan ini disebut “sistem berimbang”
b. Sistem pemilihan distrik adalah suatu sistem pemilihan yang wilayah negaranya dibagi atas distrik-distrik pemilihan, yang jumlahnya sama dengan jumlah kursi yang tersedia di parlemen. Setiap distrik pemilihan hanya memilih satu orang wakil dari calon yang diajukan oleh masing-masing partai politik/organisasi peserta pemilihan umum. Oleh karena itu sistem pemilihan ini disebut single-member constituency. Pihak yang menjadi pemenangnya (calon terpilih) adalah yang memperoleh siaran terbanyak (mayoritas) dalam distrik tersebut.
Sri Soemantri dalam Ni’matullah Huda (2005 : 271) menyebutkan bahwa jumlah kursi yang diperebutkan pada masing-masing daerah pemilihan lebih dari satu, karena itu sistem proporsional ini disebut dengan multi member constituency. Sisa suara dari masing-masing peserta pemilihan di daerah pemilihan tertentu tidak dapat lagi digabungkan dengan sisa suara di daerah pemilihan lainnya.
Untuk konteks Indonesia seringnya dicampur adukan antara system electoral law dengan system electoral prosses. Dalam ilmu politik electoral law sebagaimana Douglas Rae dalam Ni’matullah (2005 : 274), menyatakan bahwa;
The electoral system is those which govern the processes by which electoral preferences are articulated as votes and by which these votes are translated into distribution of gonvernmental authority (typically parliamentary seats) among the competing political parties. Artinya, sistem pemilihan dan aturan yang menata bagaimana pemilihan umum dijalankan serta distribusi hasil pemilihan umum. Sementara electoral process adalah mekanisme yang dijalankan di dalam pemilihan umum, seperti misalnya mekanisme penentuan calon, cara berkampanye, dan lain-lainnya.
Menurut Affan Gaffar dalam Ni’matullah (2005 : 275), sistem pemilihan electoral law tidak mempunyai sistem kepartaian di Indonesia. Sistem demokrasi juga disebut demokrasi procedural sebagaimana Eep Saepulloh Fatah (2005 : 8) mangatakan bahwa demokrasi procedural merupakan model sistem distrik (dengan berbagai variannya) ada juga dengan sistem proporsional (dengan berbagai variannya). Demikian pula atas sistem pemerintahan yang dipilih “apakah presidensial atau parlementer. Secara procedural, banyak pilihan yang dapat dikembangkan, yang penting tidak mengingkari aspek demokrasi subtansial.
Kelompok minoritas, seperti agama dan etnis, jumlahnya cukup banyak. Pemisahan yang tajam antar kelompok minoritas atau mayoritas terdapat disejumah daerah. Dengan sistem pemilihan umum saat ini, khususnya untuk anggota DPRD, proporsional dengan daftar calon terbuka memeperhatikan hal ini karena sifatnya yang inklusif. Tetapi sifat inklusif itu masih akan tetap dipengaruhi oleh besar kecilnya suatu daerah pemilihan akan memiliki 3 (tiga) sampai 12 kursi perwakilan. Semakin banyak daerah yang mempunyai kursi sedikit, kearah 3 (tiga), akan semakin sedikit parpol yang terwakili di DPRD Provinsi, sebaliknya dengan semakin besar daerah pemilihan dengan lebih banyak kursi, akan ada peluang lebih luas untuk keterwakilan yang lebih luas pula. Artinya akan lebih bersifat eksklusif. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (1) UU No. 12 Thn 2003 bahwa “Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional dengan daftar calon tebuka ”bahwa sistem proporsionl secara relatif akan mendorong keterwakilan yang inklusif, adalah tergantung besarnya daerah pemilihan”.

DAFTAR PUSTAKA

  1. Afandi Emilianus, 2005 Menggugat Negara Rasionalitas Demokrasi, HAM dan Kebebasan, Penerbit PBHI dan Europen Union: Jakarta.
  2. Affan Gaffar, 1997 Membangun Budaya Politik Melalui Pemilu, Afkar, IV: 38-56
  3. Ahmad Nadir, 2005. Pilkada Langsung Dan Masa Depan Demokrasi Averroes Press, Malang
  4. Alfan Alfian, M., Dkk 2005 Bagaiman Memenangkan Pilkada Langsung, Akbar Tanjung Institute, Jakarta.
  5. Apeldoorn Van, 1954 Pengantar Ilmu Hukum PT. Pradnya paramita: Jakarta
  6. Bagir Manan, 2002 Jalan Berbelit Menuju Pemerintahan Yang Baik Makalah Universitas Padjajaran: Bandung
  7. Dede Rosyada, Dkk. 2003 Demokrasi Hak asasi Manusia dan Masyarakat Madani ed. Revisi, ICCE UIN Syarif Hidayatulah, Jakarta,
  8. Fahmal, Muin, 2006. Peran Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih Diterbitkan UII Press
  9. Fatah, Eep Saifullah, 1999 Membangun Oposisi: Agenda-Agenda Perubahan Politik Masa Depan, Remaja Rosda Karya: Bandung
  10. Fukuyama Francis, 2005 Memperkuat Negara Tata Pemerintahan Dan Tata Dunia Abad 21, Pt. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
  11. Haris, Syamsuddin, 1994 Demokrasi di Indoensia: Gagasan dan Pengalaman, diterbitkan LP3S: jakarta
  12. Harjon, Philipus M., 1987. Perlindungan Bagi Rakyat Di Indonesia, PT. Bina Ilmu: Surabaya
  13. John Gilissen Emiritus, Dkk. 2005 Sejarah Hukum suatu Pengantar, PT. RAfika Aditama: Jakarta Martimer Edwar, Islam Dan Kekuasaan, Mizan: Jakarta
  14. Kansil, C.S.T 1983 Sistem Pemerintahan Indonesia Aksara Baru: Jakarta
  15. Kranenburg, Dkk. 1955 Ilmu Negara Umum, Pradnya Paramitha: JakartaMahenra, Yusril, Ihza, 1996. Dinamika Tata Negara Indonesia, gema insani press Jakarta
  16. Maskuri, Abdul, 1999. Demokrasi Dipersimpangan Makna; Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi, Tiara Wacana: Jakarta
  17. Morissan,. 2005 Hukum tata negera era reformsi Ramdina Prakarsa, Jakarta
  18. Mulia, Musda 1999, Modul Pemberdayaan Muballighat diterbitkan Korps Eanita MDI-The Asia Foundation: Jakarta
  19. Muis, Asda, RMS 2007, KPU Sulsel Tepi Badai diterbikan Citra Pustaka. Yogyakarta.
  20. Ni’matul Huda,. 2006. Hukum Tata Negara Indonesia PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
  21. Oka Mahendra, A. A., 2005 Pilkada Di Tengah Konflik Horizontal PT. Dyatama Milenia, Jakarta
  22. Ridwan, HR. 2006. Hukum Administrasi Negara PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
  23. Sieimen, Aan, DKK, 2002 Penyusunan Rancangan Undang-undang Dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis Elips
  24. Wignjodipoero, Soerojo, 1985. Pengantar Ilmu Hukum, Gunung Agung : Jakarta
  25. Bacaan Lain :
    • Jurnal Politika Bulanan Eksperimentasi Politik Pilkada Langsung dan Masa Depan Demokrasi Vol No.1 Mei 2005
    • Jurnal Amanagappa Vol 13 Nomor 2 Juni 2005
    • UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
    • Undang Undang No 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum
    • Keputusan KPU Nomor 172 Tahun 2003 tentang organisasi dan tata kerja panitia pemungutan suara dan elompok penyelenggara pemungutan suara
    • Keputusan KPU Nomor 165.2 Tahun 2002 tentang pelaksanaan pendafataran pemilih dan pendataan penduduk berkelanjutan.
    • Keputusan Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2003 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan KOmisi Pemilian Umum Kabupaten/kota
    • Keputusan KPU Nomor 675 Tahun 2003 tentang tata cara pencalonan pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, da dewan perwakilan rakyat daerah Provinsi, dan dewan pewakilan rakyat daerah Kabuaten/Kota
    • Keputusan KPU Sulawesi Selatan Nomor 434/KPU-SS/XII/2003 tentang pembentukan panitia dan sekertaris pendaftaran dan penelitian calon anggota DPRD Provinsi pemilu 2004 Perovinsi Sulawesi Selatan
    • Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 237/KPU-SS/IX/2003 Tentang pembentukan Panitia Pendaftaran, penelitian dan pnetapan partai politik sebagai peserta Pemilu 2004.
    • Keputusan KPU Nomor 100 Tahun 2004 Tentang Tahap Penyelenggaraan
    • Keputusan KPU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas keputusan Nomor 16 Tahun 2004 tentang jumlah penduudk dan jumlah tempat Pemungutan suara (TPS) dalam pemilihan Umum Tahun 2004
    • Keputusan KPUD Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 193/KPU-SS/VIII2003 Tentang pembentukan divisi pembidangan Tugas anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan.
    • Surat Keputusan KPU Nomor 174 Tahun 2003 Tentang Pengangkatan ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan
About these ads
Komentar
  1. rizky akmalia mengatakan:

    huuuuuuuh…… thank’s ea udh bkin tgas q gampang……
    hbis q bngung mw cri dmana tugas2 dan wewenang KPU dll, but y law bisa s x an jha dg kwajiban nha…. hehehehe thank u so much…. :))

  2. ronald dasem mengatakan:

    salam hormat dari kota salatiga….ni aku mau tanya…gimana yach…nasib calon kepala dan wakil kepala daerah yang tidak diloloskan KPUD dalam verifikasi administrasi..hal2 apa yg mendasari kebijakan KPUD tersebut…padahal kewajiban KPUD dalam UU 32 Tahun 2004 khusus untuk kewajiban KPUD salah satunya memperlakukan calon kepala daerah secara adil dan merata khan…ini brarti hak konstitusional calon telah hilang kalo seperti ini kira2 harus ditempuh dengan jalur apa yach….trimakasih…saya tggu balasannya,,,,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s