BAHAN HUKUM DAGANG II

di sadur Oleh : Patawari I. PENGANTAR LANJUTAN Hukum dagang ialah hukum perikatan yang timbul khusus dari lapangan perusahaan, istilah “perusahaan” merupakan hal baru, dimana sebelumnya lazim disebut sebagai “perdagangan” Menurut Prof. Molengraaff bahwa perusahaan adalah

BAHAN HAM

oleh: Patawari Pengertian HAM Ham adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan dan fundamental sebagai suatu anugerah Allh SWT. Yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu masyarakat atau negara Azumardi azra (2005;200). Istilah yang dikenal di Dunia Barat dikenal sebagai Hak-Asasi Manusia ialah right of man yang menggantikan sebagai [...]

BAHAN POLITIK HUKUM

A. Pengertian Politik Hukum 1. Moh. Mahfud MD. Politik Hukum ( dikaitkan di Indonesia ) adalah sebagai berikut :  Bahwa definisi atau pengertian hukum juga bervariasi namun dengan meyakini adanya persamaan substansif antara berbagai pengertian yang ada atau tidak sesuai dengan kebutuhan penciptaan hukum yang diperlukan.  Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada , [...]

BAHAN HUKUM PERBANKAN

Oleh; Patawari Pengertian Bank Menurut kamus besar Bahasa Indonesia : Bank adalah usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa di lalulintas pembayaran dan peredaran uang. Menurut UU N0. 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan Pasal 1 (2) : “Bank [...]

IMPLEMENTASI WEWENANG KPU PROPINSI DALAM PEMILU

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia merupakan manifestasi demokrasi. Dalam pemilihan umum, masyarakat diberi ruang apresiasi dalam menentukan hak politiknya untuk agenda lima Tahun perjalanan suatu negara. Pemilihan umum merupakan momentum tepat dalam mengimplementasikan hak warga negara untuk menjalankan kedaulatan. Bahwa pada pemilihan umum menjadi sebuah harapan

BAHAN HUKUM TATA NEGARA

oleh : Patawari,SHI.,MH. Membicarakan tentang negara dalam arti kongkrit, dalam hal ini negara Republik Indonesia. Pembahasannya meliputi sumber-sumber hukum tata negara, asas-asas hukum, sejarah ketatanegaraan, wilayah negara, susunan organisasi negara, pemerintahan di daerah, kewarganegaraan dan hak-hak asasi manusia.

APA DAN BAGAIMANA ITU KONFLIK

Dalam literatur ilmu sosial ditemukan beberapa pengertian dari konflik. Edward Azar, yang memfokus perhatiannya tentang “konflik sosial yang ber larut-larut” (Protracted Social Conflict). Menurut Azar, konflik itu merepresentasikan “

KEBIJAKAN PEMEKARAN DAERAH

Agar diperoleh pemahaman yang baik tentang Implementasi Kebijakan Pemekaran Daerah, berikut ini dijelaskan terlebih dahulu bagaimana pengertian, ciri dan fase dari sebuah Kebijakan Publik. 1. Pengertian, Ciri dan Fase Kebijakan Publik

FASE PEMBENTUKAN KOTA

Menurut Anderson (Winarno, 2002:14), kebijakan atau policy dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Batasan lain yang dikemukakan oleh Thomas R. Dye (Ibid, 15) bahwa

Hubungan Eksekutif & Legislatif dalam Proses RANPERDA

Apabila politik diartikan sebagai gejala manusia dalam rangaka mengatur hidup bersama maka esensi politik sebenarnya juga suatu komumikasi. Komunikasi adalah hubungan antar manusia dalam rangka mencapai saling pengertian (Panuju, 1997). Shannon dan Weaver (1949) menyatakan bahwa komunikasi adalah