Oleh Iccu Penyunting Patawari PENGERTIAN OTONOMI DAERAH Pengertian otonomi daerah terdapat dalam pasal 1 angka 5 Undang-undang No 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yaitu : Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dankepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Arsip untuk ‘pemilu’ Kategori
FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Posted: 27 Oktober 2010 in akademik, bahan HTN, demokrasi, ilmu negara, kota/kabupaten, mahasiswa, otonomi daerah, pemiluTag:fungsi dprd, fungsi legislatif
IMPLEMENTASI WEWENANG KPU PROPINSI DALAM PEMILU
Posted: 28 Juli 2009 in akademik, Hukum, pemiluTag:implementasi kpu, kpu propinsi, wewenang kpu
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia merupakan manifestasi demokrasi. Dalam pemilihan umum, masyarakat diberi ruang apresiasi dalam menentukan hak politiknya untuk agenda lima Tahun perjalanan suatu negara. Pemilihan umum merupakan momentum tepat dalam mengimplementasikan hak warga negara untuk menjalankan kedaulatan. Bahwa pada pemilihan umum menjadi sebuah harapan
oleh ; patawari, shi.mh. PENDAHULUAN Pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara langsung oleh rakyat, merupakan manifestasi dari tuntutan demokrasi rakyat, rakyat diberikan ruang demokrasi guna melaksanakan hak-hak politiknya. Merupakan antitesa dengan pemilihan perwakilan yang dilaksanakan sebelumnya, rakyat hanya dijadikan alat demokrasi untuk dilegitimasi oleh wakil rakyat.
meretas polemik suara terbanyak
Posted: 25 Februari 2009 in demokrasi, pemiluTag:pemilu, polemik, suara terbanyak
Oleh: Patawari, S.Hi., M.H. Siring dengan penetapan MK tentang pencabutan pasal 214 UU No. 10 Tahun 2008 tentang pemilihan Umum legisltatif, maka berbagai kalangan baik politisi, akademik demikian juga masyarakat umum menjadikan perdebatan akhir-akhir ini tentang pemahaman suara terbanyak hasil judicial review yang dilakukan oleh MK.
Patawari, S.Hi., M.H. Bangsa yang belajar adalah bangsa yang setiap waktu senantiasa berbenah diri dalam melakukna perubahan-perubahan kearah yang lebih sempurna. Pemerintah Indonesia telah berusaha membenahi sistem yang telah ada dengan landasan untuk mengedepankan kepentingan rakyat.
Perhitungan suara caleg Kab.Kota
Posted: 16 Februari 2009 in demokrasi, pemilu, politikTag:Artikel, caleg, perghitungan caleg, suara caleg
Oleh; Patawari,S.HI.,M.H. Pasca judicial review oleh MK tentang penetapan suara terbanyak dalam pemilihan calon legislatif (caleg), dalam tulisan ini singkat menggambarkan tentang bagaimana langkah perhitungan suara pada tanggal 9 April 2009. Bagaimana menghitung suara caleg?
POTENSI PELANGGARAN DALAM PILKADA
Posted: 16 Februari 2009 in demokrasi, Hukum, pemilu, politikTag:Artikel, pelanggaran pilkada, pilkada
Oleh: Patawari, S.Hi. MH Penyeleggaraan Pemilu kepala daerah merupakan babak baru demokrasi yang dilaksanakan di Indonesia. Seluruh masyarakat yang memenuhi syarat diberikan hak dalam menentukan pilihan kepala daerah. Pemilihan umum kepala daerah merupakan sistem pemilihan yang sangat demokratis dan berkedaulatan rakyat.
Pilkada&Tanggung Jawab Sosial
Posted: 16 Februari 2009 in demokrasi, pemilu, politik, sosiologiTag:Artikel, pilkada, sosial, tanggung jawab
Oleh : Patawari, S.Hi., M.H. Salah satu unsur demokrasi yang sangat berpengaruh bagi kemandirian politik masyarakat adalah pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung dilaksanakan oleh rakyat. Baik buruknya pilihan masyarakat adalah konsekuensi dari sebuah pilihan langsung. Sehingga masyarakat dituntut untuk menjalankan demokrasi sesuai dengan aturan yang berlaku dan norma-norma yang hidup ditengah-tengah masyarakat setempat.
IMPERIUM KORPORATOKRASI PEMILU
Posted: 8 Februari 2009 in demokrasi, pemiluTag:imperium, korporaktokrasi, pemilu
oleh Patawari, S.HI., M.H. Politik dan finansial ibarat sisi mata uang yang sulit dipisahkan, siapapun yang akan memenangkan suatu pertarungan dalam politik maka kekuatan finansial menjadi prioritas utama. Sistem pemilihan secara langsung, terjadi pembengkakan finansial yang dibutuhkan figur dalam proses sosialisasi karena programnya harus bersentuhan langsung dengan masyarakat sebagai pemilik kedaulatan