Membangun Kesadaran Hukum & HAM

Posted: 28 Januari 2009 in Hukum
Tag:, ,

oleh: patawari, S.HI.,M.H.

Sampai saat ini hukum sulit untuk ditemukan kesepakatan bersama tentang apa itu hukum yang sesungguhnya, sebab memang hukum sifatnya abstrak, ia (hukum) sesuatu yang ada tapi tidak nampak, tetapi dapat menjadi kontrol sosial, rekayasa sosial, yang disepakati masyarakat tertentu, dan mempunyai sanksi atas ketidaktaatan pada suatu aturan yang berlaku.

Namun demikian tidaklah sukar memahami maksud yang diinginkan para pendiri negara ini sebagai ketentuan yang mutlak bagi setiap elemen-elemen bangsa Indonesia. Apalagi negara ini dipenuhi pakar-pakar hukum yang setiap saat mengingatkan untuk selalu memahami bahwa konsep inilah yang paling ideal bagi kelangsungan bangsa ini.
Sisi dilematisnya karena pada perkembangannya negara Indonesia sebagai negara hukum hanya terus-menerus menjadi sebatas pemahaman belaka, tanpa dapat di implementasikan secara nyata.
Penegakan hukum dengan segala macam atributnya terus menerus menganak tirikan rakyat dengan merampas keadilan-keadilan ditengah-tengah mereka dan menjadikan keadilan itu sebagai upeti kebebasan bagi para kuroptor-kuroptor kelas kakap.
Penegakan hukum sepanjang perjalanan bangsa tidak dapat dijadikan cerita manis bagi generasi-genarasi pewarisnya. Diskriminasi hukum, penyimpangan hukum, permainan hukum oleh aparat penegak hukum, bobroknya moral aparat penegak hukum, sampai kepada mafia peradilan, merupakan serangkaian daftar hitam yang merupakan ciri khas sepanjang sejarah perjalanan penegakan hukum di negara yang kita cintai ini.
Hal tersebut diakibatkan tidak berjalannya sistem hukum yaitu terdiri atas unsur-unsur penegak hukum yang saling berkaitan dan mempunyai ketergantungan satu dengan yang lainnya. Hal tersebut yang tidak berjalan secara maksimal, sistem hukum hanya berfungsi sepihak sehingga supremasi hukum tidak dapat berjalan secara maksimal. Menurut Laoren Friedman terdiri atas 3 (tiga) sistem hukum yaitu:
1. materi hukum
2. struktur hukum dan
3. cultur / budaya hukum
Bahwasanya memahami pendapat tersebut di atas. Pertama Materi hukum bahwa tatkala hukum mau berjalan secara maksimal maka materi hukum harus jelas, seperti UU dan peraturan formil lainnya yang berlaku di dalam masyarakat. Tanpa materi hukum yang baik maka dapat menimbulkan interpretasi atau penafsiran sehingga hukum dapat melenceng daring subtansinya.
Kedua, struktur hukum seperti polisi, jaksa, hakim harus menjalankan fungsinya sebagaimana dalam UU dan peraturan lainnya, sebab lembaga tersebut sangat potensial untuk merusak dan menegakkan hukum itu sendiri.
Ketiga, selain materi hukum, struktur hukum maka masyarakat sebagai bagian dari sistem hukum, berperan penting dalam menaati aturan yang berlaku dalam lingkungan masyarakat.
Bagaimanapun Materi hukum, struktur hukum berjalan dengan baik, namun masyarakat malah sebaliknya, maka tentu hukum tidak dapat tujuannya yaitu kepartian hukum, keadilan dan kemanfaatan.
Pada saman rezim orde baru berkuasa memang seakan-akan rakyat tenang dan hanya sedikit gejolak yang terjadi baik diseluruh pelosok negeri ini. Namun keadaan ini bukan karena fungsi hukum yang dijalankan sebagai kontrol bagi masyarakat. Akan tetapi “keganasan” dan “keangkeran” penguasalah yang menciptakan kondisi demikian dengan dalih stabilitas negara, rezim orde baru memanfaatkan militer sebagai “body guard” serta “deep colector” yang dengan segala caranya berusaha menciptakan stabilitas negara.
Memang pada rezim ini hukum difungsikan sebagai alat kontrol dan pengatur tetapi hanya kepada rakyat saja, bukan kepada penguasa dengan kroni-kroninya, bukan kepada rakyat-rakyat kaya, karena mereka senantiasa menjadikan hukum sebagai “alas kaki” untuk melancarkan kepentingan dan usaha mereka.
Jatuhnya rezim orde baru dengan adanya reformasi memang merupakan angin segar bagi penegakan demokrasi di Indonesia, namun tidak ! bagi hukum. Nasib hukum pada masa yang dianggap karunia dari Tuhan ini tetap saja sama. Hukum tetap saja menjadi permainan kepentingan bagi penguasa, moral penegak hukumnya tetap saja tidak reformis, karena hanya sementara saja mereka menggunakan hati nuraninya selanjutnya tetap saja dengan moral bobrok yang mereka munculkan.
Tatanan dan pranata masyarakat yang terbangun secara alamiah selama perpuluh-puluh tahun menjadi hancur dalam sekejap dikarenakan masyarakat Indonesia yang memang belum pernah merasakan bukti-bukti nyata penegakan hukum dinegara yang berbentuk Negara Hukum, menjadi “buas” dan tidak terkontrol sehingga menciptakan kekacauan yang luar biasa di sebagian daerah.
Tindakan kriminal meningkat tajam dan tidak lagi hanya terjadi di daerah perkotaan namun telah menjadi trend di pedesaan orang saling bunuh, memperkosa, membunuh bayinya bahkan anak sendiri pun menjadi korban.
Situasi ini mungkin wajar saja karena selama ini rakyat Indonesia tidak pernah diajarka secara benar oleh pemimpinya bagaiman bernegara hukum secara benar, penguasa dengan sengaja menyembunyikan maksud prinsip yang menyatakan bahwa hukum adalah segala-galanya bagi bangsa ini, bahwa hukum merupakan supremasi tertinggi dalam bernegara.
Sehingga wajarlah pula kemudian jika masyarakat selalu bersikap skeptis dan antipati terhadap setiap program penegakan hukum yang diwacanakan oleh penguasa karena pada akhirnya hukum itulah yang dijadikan alat untuk mengatur mereka, tetapi bukan bagi penguasa beserta koruptor-koruptor kaya.
Situasi ini sangatlah memprihatikan jika pemerintah tidak melakukan upaya yang signifikan untuk dapat mengembalikan hak-hak dasar rakyat dengan menciptakan penegakan hukum yang semestinya serta menujukkan kewajibannya sebagai pemberi keadilan seperti yang diamanatkan oleh UUD.
Reformasi hukum tidaklah hanya sebatas mengganti peraturan-peraturan saja, mendirikan lembaga-lembaga penegakan hukum akan tetapi bagaimana moral penegak hukum dapat menjadi lebih baik serta lebih memihak kepada keadilan rakyat.
Pemerintah harus memperlihatkan niat tulus dalam menegakkan hukum yang merupakan pengejawantahan dari keadilan rakyat.
Hali ini akan dengan sendirinya memberikan nilai-nilai positif yang dapat mengarah kepada ketentraman dalam masyarakat. Sehingga pada gilirannya masyarakat akan kembali kepercayaan kepada hukum dan hukum dapat membumi ditengah-tengah masyarakat dengan mendapat manfaatnya.
Pada kesimpulannya dalam melaksanakan dan menjadikan hukum sebagai alat dalam mensejahterakan masyarakat, maka pemerintah dan masyarakat, di mana hukum harus dijadikan sebagai sesuatu yang patut untuk dilaksanakan dan dipecayai dapat melakukan perubahan kearah kehidupan masyarakat yang lebih sempurna, demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur.
Kesadaran individu dan masyarakat, serta pemerintah tidak pandang bulu dalam memberlakukan hukum ditengah-tengah masyarakat. Bukankah hukum kita sepakati secara bersama, sehingga kita tidak berhak untuk melanggar dari pada hukum itu senidiri. Kecerdasan dan atau intelektualitas bukan satu-satunya ukuran dari pada perubahan nasib masyarakat namun yang tak kalah pentingnya adalah moral #.
Wallahu wa’lam bissawaf

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s