Fanatisme Golongan

Posted: 16 Februari 2009 in budaya
Tag:

Oleh: Patawari_IAIN Alauddin

Bangsa Indonesia pada dasarnya telah menangkap wacana pluralitas sejak tahun 1945. Hal ini dapat dilihat pada Motto : “Bhineka Tunggal Ika” (berbeda – beda tetapi tetap satu jua). Motto tersebut masih eksis dan relevan untuk dijadikan sebagai “roh” perjuangan menata masyarakat Bangsa menuju kemapanan.

Pluralitas sebagai simbol pejuangan dalam mencapai tujuan sebuah Negara. Namun disisi lain, nafas toleransi harus juga menjadi acuan dalam perjuangan. Tanpa toleransi, maka akan muncul sekat ataupun fanatisme golongan yang dapat menghancurkan keutuhan Bangsa. Akibatnya, perjuangan bangsa Indonesia akan set beck dan harus mulai dari titik nol lagi.

Namun, realitas hari ini membuktikan bahwa kurangnya sikap toleransi terhadap pluralitas sosial telah menyebabkan ketidak harmonisan dalam kehidupan masyarakat. Contoh kongkrit dalam hal ini adalah terjadinya sejumlah konflik yang bernuansa SARA diberbagai daerah. Kita sebut misalnya kontak fisik yang terjadi di Ambon dan Poso. Demikian juga di Palopo Sulawesi selatan dan mungkin juga didaerah lain diindonesia.

Sebuah ironi, semakin gencar diwacanakan toleransi, sikap fanatisme kelompok juga semakin kuat sehingga mengakibatkan konflik yang berkepanjangan. Tidak satupun kelompok yang mau disalahkan semua mempertahankan diri dalam cengkraman fanatisme, egoisme serta klaim -klaim kebenaran ada pada kelompoknya. Mereka seolah – olah menafikkan kehadiran dan eksistensi kelompok lain.

Toleransi antar umat beraagama

Toleransi atau tasaarauh ( arab ) berarti sikap tenggang rasa dan menghargai antara sesama manusia. Toleransi sudah lama diperbincangkan dan dilaksanakan oleh kalangan masyarakat yang menjunjung asas pluralitas. Namun demikian, masih ada juga masyarakat yang salah persepsi terhadap pemaknaan toleransi terselbut.

Sebetulnya, hidup dalam lingkungan yang plural adalah sah – sah saja, karena merupakan sunnatullah dan bagian dari kehidupan. Karena itu menjadi kewajiban manusia untuk mengedepankan sikap toleransi, solidaritas, dan kebersamaan dalam kehidupan masyarakat yang plural.
Berhubungan atau bergaul dengan penganut agama yang berbeda tetap harus saling memahami dan mengerti akan eksistensi ;agama masing – masing. Sebab, jalan itulah yang akan mengantar terwujudny.a kerukunan antar umat beragama. Namun untuk hal – hal yang prinsip, akidah atau ibadah, sebagai saran sebagaimana telah digariskan oleh komisi Fatwa MUI pada 1 jumadil awal 1401 / 7 maret 1981. MUI menegaskan bahwa mengikuti upacara Natal bersama bagi umat Islam haram. Sebab perayaan natal bagi penganut agama Kristen adalah ibadah. Jadi agama Islam dilarang mengikutinya.

Kondisi pedidikan
Tidak bisa dielakkan bahwa kondisi pendidikan indonesia saat ini sangat jauh terbelakang. Berdasarkan indeks pembangunan Manusi Human development- irtdeks Indonesia berada pada urutan ke-110 dunia. Dilain sisi “tingkat pendidikan pada program magister Indonesia itu tidak dapat disebandingkan dengan program Strata 1 (satu) di Negara maju seperti USA”. Sebetulnya ada harapan agar masyarakat sadar akan pentingnya pendidikan. Namu harus diakui bahwa itu mustahil terwujud ketika dilakukan sendiri oleh masyarakat. Sejatinya, semua harus saling mendukung, khususnya pemerintah.

Kondisi pendidikan masyarakat bangsa Indonesia tersebut sangat beipengaruh te’rhadap respon masyarakat dalam tiap fenomena dan dinamika kehidupan yang berkembang. Pengaruh lainnya adalah pada paradigma khusus pada masyarakat yang belum tersentuh sedikitpun pendidikan formal maupun nonformal. Akibatnya, masyarakat teras terkungkung dalam pola sikap dan pola pikir yang tradisional, primordial! , individualis, pragmatis dan fanatis yang tidak mencerminkan nilai – nilai toleransi. Pada akhimya, dengan gampang melakukan gerakan sporadis terhadap ketersinggungan yang terjadi pada diri dan kelompoknya.

Kondisi Ekonomi

Salah satu musibah yang telah melanda bangsa Indonesia hari ini adalah krisis multi dimensional yang tak kunjung terselesaikan. Hal ini telah menimbulkan gejalah dan berbagai permasalahan sosial. Pengangguran yang semakin tak tertanggulangi, semakin bertambahnya masyarakat yang hidup dalam garis kemiskinan, kerusuhan terjadi dimana – mana.

Aceh sampai saat ini hangat diperbincangkan membuat pemerintah dilema akan eksistensi aceh. Dilema yang dimaksud adalah antara penyelesaian masalah dengan cara atau langkali – langkah yang manusiawi atau tindakan kekerasan yang kelihatan sporadis, yang justra sampai sekarang ini semakin memperkeruh masalah. Demikian jiga dengan prilaku pencurian, perampokan, danberbagai tindak kriminal yang setiap harinya semakin meraja lelah. “Masyarakat” lebih “menyukai” barang orang lain ketimbang harus mendapatkan dengan keringat sendiri.

Menurut Drs. Anton Obey, berbagai permasalahan yang dihadapi terakumilasi dan tentunya dapat menimbulkan keresahan sosial, serta menciptakan; permasalahan baru dikemudian hari. Tentu, dalam hal ini mengganggu keharmonisan dan kerakunan sosial diantara sesama anak Bangsa dalam perspektif masyartakat yang majemuk.

Makassar ?
Kondisi Makassar hari ini, pada sisi ekonpmi sangat memprihatinkan dengan munculnya berbagai bangunan fisik seperti MAL – MAL, GTC, THM dan berbagai pusat belanja. Kesemua ini mengakibatkan pusat kota semakin sempit, kegiatan transaksi semua terpusat di kota, masyarakat tidak lagi punya kecenderungan melakukan transaksi di pasar-pasar tradisional. Mereka terbius dengan kemewahan mal yang tampak megah.

Sesungguhnya Perbedaannya hanya terletak pada sisi pelayanan saja. Akibatnya, masyarakat semakin hedonistik dan kapitalistik. Persaingan semakin ketat sehingga muncul kriminal.

Hubungan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan dalam menumbuhkan perekonomian Makassar. Pemerintah dalam hal ini walikota, seharusnya melakukan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, terhadap apa yang menjadi potensi masyarakat dan kepentingan masyarakat grass root. Tidak justru berpihak pada penguasa ekonomi dalam pembangunan fisik yang sangat megah namun justru meragikan masyarakat makassar. Tegasnya, pemerintah haras melihat makassar seratus tahun kedepan.

Memang benar bahwa sikap toleransi dan perhatian pemerintah’ stempat, bukan hanya pada pengusaha pribumi saja, namun juga non pribumi harus tetap dipertahankan dan saling menghargai. Namun pemerintah kota makassar harus mencoba mengeliminir terjadinya ketersingguingan sosial yang imbasnya justru lebih fatal. Wacana lokalisasi THM dipulau kayangan juga menjadi polemik berkepanjangan.

Wacana tersebut sangat baik untuk diterapkan sebagai solusi alternatif dalam memindahkan tempat prostitusi yang dapat merusak generasi Bangsa. Namun kecurigaan – kecurigaan juga semakin bertubi – tubi yang muncul baik pada kalangan masyarakat maupun pemerintah, yakni lokalisasi THM dipulau kayangan apa ada jaminan tidak ada lagi THM terselubung dalam kota ?. dilokalisasi tidaknya tempat Hiburan Malam ( THM ) semua bisa dilakukan. Persoalannya kemudian apakah ada niat dan keinginan pemerintah dan masyarakat kota makassar. ?

Jangan jadikan alasan makassar akan dijadikan kota megapolitan dengan harus mengorbankan generasi peneras. ###

(saat ketua UMUM BEM UIN Alauddin FAk. Syari’ah)
Dimut dalam buku “Bersatu diatas_ keragaman”, H.B, Amiruddin Maula. Penerbit LPPU ISBN: 979-98528-0-3. 2004.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s