meretas polemik suara terbanyak

Posted: 25 Februari 2009 in demokrasi, pemilu
Tag:, ,

Oleh: Patawari, S.Hi., M.H.

Siring dengan penetapan MK tentang pencabutan pasal 214 UU No. 10 Tahun 2008 tentang pemilihan Umum legisltatif, maka berbagai kalangan baik politisi, akademik demikian juga masyarakat umum menjadikan perdebatan akhir-akhir ini tentang pemahaman suara terbanyak hasil judicial review yang dilakukan oleh MK.

Perubahan pemahaman dari perolehan suara 30% dengan sistem nomor urut belum dipahami persis oleh sebagian kalangan masyarakat, kemudian muncul lagi perubahan yang dilakukan oleh MK tentang suara terbanyak, dengan otomatis 30% dan nomor urut tidak berlaku lagi.

Namun demikian, suara terbanyak pun kemudian menjadi polemik dalam hal ini apakah anggapan yang mengatakan bahwa suara terbanyak maka siapapun yang mempunyai suara terbanyak dalam suatu dapil maka dialah terpilih?,

Suara terbanyak

Pehitungan suara calon legislative pasca penetapan suara terbanyak oleh MK dilakukan dengan 3 (tiga) kali putaran, pertama, sebagai tahap awal tetap diberlakukan perhitungan Bilangan pembagi pemilih (BPP) yaitu jumlah suara sah di bagi jumlah kursi. artinya bahwa masing-masing partai politik untuk mendapatkan kursi maka dilakukan perhitungan jumlah suara partai yaitu BPP. Tatkala partai politik tidak mendapatkan BPP dalam suatu dapil tertentu maka tidak berhak mendapatkan kursi. Sebab BPP menjadi perhitungan mutlak untuk menentukan perolehan jumlah kursi di legislative.

Kedua, dengan adanya dasar dimana akumulasi suara partai politk mencukupi BPP dalam satu dapil, maka barulah kemudian dilakukan perhitungan suara terbanyak, artinya bahwa partai lolos BPP maka yang otomatis berhak duduk di legislative adalah suara yang terbanyak dari partai yang memperoleh BPP tersebut.

Ketiga, bahwasanya jumlah kursi tiap dapil mutlak harus terisi, dan kemudian tatkala terjadi suatu perhitungan suara dimana sisa pembagian BPP sudah tidak ada lagi maka BPP otomatis tidak berlaku lagi. Maka dilakukan perhitungan kembali perolehan sisa suara partai yang tidak memenuhi BPP, maka siapapu partai terbanyak suara dari sisa tersebut maka berhak mendapatkan kursi, tentunya yang mendapatkan adalah caleg yang mampunyai suara terbanyak dari partai tersebut.

Tanggungjawab KPU

Proses pemilihan umum legislative darii awal sampai akhir (pelantikan) menjadi tanggungjawab Komisi Pemilihan Umum, terutama pada sosialisasi kepada masyarakat, anggota KPU yang begitu kecil dengan job kerja yang begitu besar meliputi Kabupaten/Kota apakah KPU mampu memberikan sosialisasi dan atau pemahaman kepada masyarakat dengan waktu yang sempit ini?

Suatu tantangan berat yang dialami KPU dalam proses persta demokrasi kali ini, namun demikian apapu yang terjadi sukses tidak suskses adalah menjadi tanggung jawab KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu.

Pada kenyataannya, kinerja KPU lamban melaksanakan amanah sosialisasi pemilihan kepada masyarakat. Banyak dalih yang lahir di kalangan KPU sebagai cunter, salah satunya bahwa KPU bukan tidk mampu akan tetapi KPU mempunyai keterbatasan dana sosialisasi. Berbagai alasan lain juga hadir untuk menjustifikasi bahwa KPU adalah professional.

Namun demikian, professional atau tidaknya KPU tentunya masyarakat dapat meilihat dan menyaksikan kinerja KPU dari Proses sampa akhir pemilihan nanti tanggal 9 April 2009. bagi penulis kesuksesan KPU bukan hanya karena banyaknya pemilih ketimbang tahun 2004 akan tetapi sejauh mana tingkat keabsahan pemilih saat di TPS.

Kampanye Partai

Berdasarkan pada perhitungan jumlah suara tersebut maka secara strategi adalah mestinya calon legislative tidak jalan sendiri-sendiri, akan tetapi melakukan sosialisi partai politik kiranya mendapatkan BPP lebih banyak selanjutnya baru di sosialisasikan caleg masing-masing.

Bahwa dengan adanya pemenuhan suara BPP, baru kemudian berebut untuk mendapatkan kursi dari perolehan kursi dari BPP tersebut. Sebab sangat ironis jika yang terjadi adalah dimana caleg mendapatkan suara banyak namun partainya tidak memenuhi BPP, maka tentu tidak akan mendapatkan kursi.

Dari rumusan berdasarkan aturan bahwa syarat BPP menjadi syarat mutlak untuk mendapatkan kursi maka bagi penulis dimungkinkan terjadi adalah “suara 8.000 akan dikalahkan oleh 1 (satu) suara. Sebab yang penentu adalah jumlah suara partai kemudian diurut berdasarkan suara calon”. Artinya bahwa strategi yang tepat adalah Kempanye partai lebih utama dari pada kampanye caleg, apalagi dengan banyaknya calon legislative dalam suatu dapil tentu masyarakat dibingunkan, sedangkan memilih partai saja juga sah-sah saja (tidak batal).

Partai politik seharusnya tidak mengharapkan kepada KPU untuk sosialisasi akan tetapi partai politik harus berperan penting untuk melakukan pemahaman kepada masyarakat, dan itulah tugas penting dari pada partai politik untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

Metode memilih

Pada pemilihan legislative pada tahun 2004 metode pemilihan yang dilakukan dibilik suara dilakukan dengan mencoblos, namun demikian pada saat ini dengan hasil putusan KPU maka dilakukan dengan 3 (tiga) cara mencoblos, mencontreng, dan menggaris ketiga-tiganya benar/dianggap benar.

Dalam hal ini cara yang benar dalam mencontreng, mecoblos dan atau menggaris dalah pertama mencontreng, mecoblos dan atau menggaris satu tanda partai, kedua, mencontreng, mecoblos dan atau menggaris nomor caleg, mencontreng, mecoblos dan atau menggaris nama caleg. Hal tersebut dibenarkan atau sah. Namun ketika dilakukan diluar dari pada itu maka dapat dianggap batal dan atau tidak sah. ###

peneliti KPU

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s