EVALUASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE

Posted: 9 Maret 2009 in ilmu negara

PATAWARI, S.Hi., c.MH.

Asal mula lahirnya Algemene Beginselen Van Behoorlijk Bestuur (ABBB). Atau asas-asas pemerintahan yang layak berawal diajukan oleh Komisi ‘De Monchy’ di Belanda pada Tahun 1946, yang memandang perlu adanya Verhoogde redhtsbescherming bagi warga (atau subjectum pegawai). ABBB bersifat tidak tertulis sebagaimana lazimnya. Muin Fahmal (2005 : x)
Filosofi pemerintahan yang baik adalah “untuk mendinamisasi pemerintahan yang baik sehingga lebih fleksibel untuk dapat mengikuti perkembangan masyarakat”.

Bahwa pemerintahan tidaklah monoton dalam proses pengelolaan suatu negara, namun harus senantiasa seiring sejalan dengan keinginan-keinginan masyarakat, keinginan masyarakat tersebut juga harus senantiasa sejalan dengan aturan atau norma yang telah menjadi aturan yang sah untuk dijalankan.

Sebagaimana Francis Fukuyama, (2005 : 2) bahwa “tugas politik modern adalah menjinakan kekuasaan Negara, mengarahkan kegiatan-kegiatannya kearah tujuan-tujuan yang dianggap sah oleh rakyat yang dilayaninya, dan menjalankan kekuasaan di bawah aturan hukum”.

Good Governance dan Good Governmant adalah sebuah wacana dan enak kedengaran. Di mana mana masyarakat dan beberapa kelompok masyarakat membicarakan Good Governance. Keinginan lahirnya sebuah pemerintahan yang baik ini tentu didasarkan oleh adanya pemerintahan yang selama ini dimaksudkan kurang menjalankan pemerintahan yang baik.

Sebab seandainya selama ini pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya maka Good Governance tidaklah menjadi istilah yang asik kedengaran. Sehingga menjadi sebuah harapan kiranya pemerintah menjalankan pemerintahan secara baik dan berdasaran rosedur yang sesungguhnya.

Pemerintahan yang baik atau Good Governance mencakup manifestasi proses interaksi dari unsur-unsur administrasi dengan persyaratan adalah keterbukaan (openness) keterbukaan bagi situasi, terhadap prosedur dan terhadap registrasi. Persyaratan lain adalah transparan (tranvsparancy) dan peran serta. dan terhadap registrasi. asas legalitas menjadi priadonanya.

Good Governance dimaksudkan adalah
pertama. Good Governmant terdiri atas dua yaitu (Clean Trong governance dan good governance ) kedua. Good coorporate governance.Ketiga. Good non governance organisation (NGO) Governance.

Penjelasan lebih jauh tentang Good Governance atau pemerintahan yang baik adalah bukan hanya dimaksudkan kepada pemerintah yang selaku elemen yang menjalankan pemerintahan, akan tetapi juga dimaksudkan adalah masayarakat secara umum dan elemen swasta (NGO). Sebab Good Governance bukan diartikan “pemerintah” tetapi “pemerintahan” sehingga dalam pemerintahan masyarakat juga termasuk dalam lingkup pemerintahan yaitu elemen yang diperintah, Jadi Good Governance dimaksudkan adalah ada tiga yaitu; Pemerintah Goernance, Swasta yang baik, Masyarakat umum.

Dalam UUD 1945 kajian filosofis budi pekerti yang luhur asas pemerintahan yang baik tediri atas 13 makna yaitu; 1. asas kepastian hukum 2. asas kesamaan 3. asas keseimbangan 4. asas tertib cermat 5. asas kepercayan 6. asas jujur 7. asas motifasi 8. asas adil 10. asas bijakasanaan 11. asas kepentingan umum 12. asas keterbukaan 13. mencakup kewenangan.

Yang dinormatifkan dalam Undang-undang adalah baru terdapat 9 asas. Sebagaimana dalam, UU No. 28/99 tentang pemerintahan yang bersih dari KKN, UU No. 9/2004 Peradilan tata usaha negera, juga terdapat dalam UU No 32. Tahun 2004.

Dalam kajian akademis fungsi dari pada Goo Governance, yaitu
– merupakan sarana perlindungan hukum dari hukum yang menindas.
– Dasar penilaian bagi hakim / untuk menggugat instansi pemerintahan
– Pedoman dalam melakukan penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan undang-undang yang bersifat sempit, atau tidak jelas.
– Sebagai rambu-rambu dala hati pemerintah dan masyarakat, sebagai pencari keadilan dapat dipegangi sebagai dasar gugatan.
– Bagi legislator berguna untuk merancang undang-undang atau perda.

Timbul pertanyaan yaitu bagaimana pelaksanaan asas-asas Good Governance di Indonesia ? tinjauan secara potensi akademik/intelektualitas. Bahwa bangsa indonesia bukanlah bangsa yang sedikit memiliki potensi intelektual, sebab distruktur ketata negaraan Indonesia, banyak yang berpredikat dalam tingkat pendidikan bahkan sampai pada Professor.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kegagalan dalam melaksanakan Good Governance terutama pada penegakan hukum, kegagalannya bukan pada kebodohan tetapi integritas moral.

Wassalam

Watampone, 24/04/07

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s