Sinergi: Birokrasi, Swasta & Masyarakat dalam Formulasi Kebijakan Perencanaan

Posted: 13 Mei 2009 in ilmu negara, managemen, politik
Tag:

Dewasa ini dikalangan ilmuwan Indonesia sendiri, perhatian terhadap masalah proses perumusan kebijakan yang demokratis sangat beragam. Hal ini ditandai dengan banyaknya studi menyangkut proses perumusan kebijakan yang megharuskan keikutsertaan (partisipasi) masyarakat, dengan kata lain bahwa
Dewasa ini dikalangan ilmuwan Indonesia sendiri, perhatian terhadap masalah proses perumusan kebijakan yang demokratis sangat beragam. Hal ini ditandai dengan banyaknya studi menyangkut proses perumusan kebijakan yang megharuskan keikutsertaan (partisipasi) masyarakat, dengan kata lain bahwa proses itu tidak hanya dimonopoli oleh pemerintah (birokrat). Secara implisit, Fatah (2001, 5) mengemukakan bahwa posisi rakyat dalam suatu negara sebagai hakekat dari demokrasi, dimana mereka memiliki akses baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap suatu kebijakan publik. Fokus dari pemikiran ini adalah terdapatnya lembaga/intitusi (Partai Politik, LSM, organisasi kemasyarakatan, komite, parlemen dan lain-lain) yang mewakili rakyat dalam proses perumusan kebijakan publik. Lebih lanjut dikatakan, prinsip kerja institusi-institusi ini perlu diubah dari “perwalian”ke “perwakilan”.

Dalam konteks perwalian, pelaku (wali) merasa lebih tahu dari publik –bahkan dalam hal apa yang diinginkan publik– karena itu mereka merasa perlu membangun hubungan intens dengan publik. Sedangkan dalam konsep perwakilan, setiap pelaku memposisikan dirinya sebagai representasi atau wakil dari publik, sehingga mereka merasa perlu terus menerus berkonsultasi dengan publik bahkan ada ditengah publik guna mengetahui dinamika keinginan mereka. Dalam kerangka itulah, kerja institusi seyogianya diorientasikan dari model “pemanjaan publik” ke “pertanggungjawaban publik”. Studi lainnya dilakukan oleh Redjo (2001, 78) yang mengemukakan pandangan mengenai prasyarat-prasyarat institusional bagi pemerintahan yang demokratis dalam mengekspresikan kepentingan publik, diantaranya adalah pandangan yang menyebutkan bahwa demokrasi pada dasarnya menunjuk pada hak berpartisipasi dalam mempengaruhi atau menentukan pembuatan keputusan, terutama yang menyangkut kepentingan individu anggota masyarakat, sementara itu partisipasi hanya dapat terjadi apabila terdapat proses pemberdayaan oleh suatu kekuatan politik yang memiliki hak, dalam hal ini pemerintah.

Ilmuwan asing yang banyak melakukan studi tentang demokrasi, salah satunya adalah Robert Dahl (Said; 2001, 58). Doktrin republiken yang dikemukakannya menandai transformasi kedua dari perkembangan praktek demokrasi. Doktrin ini mengetengahkan bahwa suatu sistem politik baru sah, diinginkan dan bijak jika seluruh rakyat tanpa kecuali, memiliki hak partisipasi sepenuhnya dalam pemerintahan. Dalam konteks ini, proses demokrasi mengandung visi sistem politik hal mana para warganya memandang satu sama lain sederajat dalam kehidupan politik, secara bersama-sama berdaulat dan memiliki kapasitas sumber daya dan lembaga yang dibutuhkannya guna memerintah (govern) dari mereka sendiri.

Kajian yang lebih mendalam tentang proses perumusan kebijakan perencanaan yang demokratis dalam pelaksanaan otonomi daerah, dilakukan oleh Maskun (2001, 233). Kesimpulan dari studi ini adalah aspek perencanaan memiliki peranan penting dalam membina serta mengembangkan otonomi daerah, karena melalui perencanaan, jauh sebelum terjadi perwujudan pembangunan, masyarakat lebih banyak mengerti tentang situasi daerahnya dan peranannya untuk berpartisipasi. Lebih lanjut dikatakan bahwa perencanaan akan menjadi katalisator pembangunan daerah yang didukung oleh masyarakat setempat, masyarakat memahami tentang kebijakan pemerintah dan dapat memperhitungkan kemampuannya dalam mendukung pembangunan daerah atas dasar otonomi yang dimilikinya.

Dengan demikian, studi tentang pola penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) dalam era otonomi daerah yang dititik beratkan pada proses perumusan kebijakan yang demokratis sudah pernah dilakukan, bahkan penelitian yang lebih mutakhir dilakukan oleh Pusat Penelitian Kependudukan dan Kebijakan UGM melalui Governance and Decentralizations Survey (2002). Penelitian ini dilakukan pada 16 Propinsi dan 177 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, dengan tujuan mempromosikan good governance pada tingkat pemerintah daerah, melalui partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan. Akan tetapi hasil penelitian tersebut, sampai saat ini belum dipublikasikan, sehingga belum terungkap bagaimana peran para stakeholders dalam proses perumusan kebijakan publik di Daerah, disamping faktor-faktor apa saja yang dapat berpengaruh terhadap sinergi para stakehoders dalam proses perumusan kebijakan.

Walaupun demikian, studi terdahulu sangat bermanfaat untuk memahami lebih jauh tentang implementasi good governance dalam era otonomi daerah, dengan titik berat pada proses perumusan kebijakan yang demokratis, sehingga kerangka teori yang terkait dengan penelitian ini, adalah :

1. Kebijakan Publik
Dalam literatur ilmu politik dan administrasi negara, terdapat banyak definisi atau batasan tentang kebijakan publik. Namun demikian, untuk memudahkan analisis, akan dipergunakan beberapa batasan pengertian yang sesuai serta berhubungan dengan tema penelitian ini. Thomas R. Dye (1992, 2) menjelaskan bahwa “Public policy is whatever governments choose to or not to do” (Kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan). Richard Rose (Winarno, 1989 ; 3) menyarankan bahwa kebijakan dipahami sebagai “serangkaian kegiatan-kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan tersendiri.” Sedangkan Carl Friedrich (ibid, 3) mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu guna mengatasi hambatan-hambatan serta memanfaatkan kesempatan-kesempatan dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud.

Kebijakan publik sebagai suatu rangkaian kegiatan atau langkah tindakan, didalamnya terdapat proses yang divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu. Dunn (2000, 22) membagi proses pembuatan kebijakan dalam 5 (lima) tahapan, yakni :
• Penyusunan agenda kebijakan.
• Formulasi kebijakan.
• Adopsi kebijakan.
• Implementasi kebijakan.
• Penilaian kebijakan.
Lebih jauh tentang proses pembuatan kebijakan negara (publik), Chief J.O. Udoji (Wahab ; 2001, 17) merumuskan bahwa pembuatan kebijakan negara sebagai “The whole process of articulating and defining problems, formulating possible solutions into political demands, channelling those demands into the political systems, seeking sanctions or legitimation of the preferred course of action, legitimation and implementation, monitoring and review (feedback)”. Tahap-tahap tersebut mencerminkan aktivitas yang terus berlangsung yang terjadi sepanjang waktu. Setiap tahap berhubungan dengan tahap berikutnya, dan tahap terakhir (penilaian kebijakan) dikaitkan dengan tahap pertama (penyusunan agenda) atau tahap ditengah dalam aktivitas yang tidak linear.

Perencanaan sebagai suatu kebijakan merupakan proses kegiatan usaha yang dilakukan secara terus menerus dan komprehensif serta memiliki tahapan yang sistematis, sebagaimana dikemukakan oleh Tjokroamidjojo (1992, 57) bahwa tahap-tahap dalam suatu proses perencanaan terdiri dari :
• Penyusunan rencana yang meliputi tinjauan keadaan, baik sebelum memulai suatu rencana (review before take off) maupun tinjauan terhadap pelaksanaan rencana sebelumnya (review of performance), perkiraan keadaan masa yang akan dilalui rencana (forecasting), penetapan tujuan rencana (plan objectives) dan pemilihan cara-cara pencapaian tujuan rencana, identifikasi kebijakan atau kegiatan usaha yang perlu dilakukan dalam rencana serta pengambilan keputusan sebagai persetujuan atas suatu rencana.
• Penyusunan program rencana yang dilakukan melalui perumusan yang lebih terperinci mengenai tujuan atau sasaran dalam jangka waktu tertentu, suatu perincian jadwal kegiatan, jumlah dan jadwal pembiayaan serta penentuan lembaga atau kerja sama antar lembaga mana yang akan melakukan program-program pembangunan. Tahap ini seringkali perlu dibantu dengan penyusunan suatu tahap flow-chart, operation-plan atau network-plan.
• Pelaksanaan rencana (implementasi) yang terdiri atas eksplorasi, konstruksi dan operasi. Dalam tahap ini, kebijakan-kebijakan perlu diikuti implikasi pelaksanaannya, bahkan secara terus menerus memerlukan penyesuaian-penyesuaian.
• Tahap selanjutnya adalah pengawasan atas pelaksanaan rencana yang bertujuan untuk mengusahakan supaya pelaksanaan rencana berjalan sesuai dengan rencana, apabila terdapat penyimpangan maka perlu diketahui seberapa jauh penyimpangan tersebut dan apa sebabnya serta dilakukannya tindakan korektif terhadap adanya penyimpangan. Untuk maksud tersebu, maka diperlukan sustu system monitoring dengan mengusahakan pelaporan dan feedback yang baik daripada pelaksana rencana.
• Evaluasi untuk membantu kegiatan pengawasan, yang dilakukan melalui suatu tinjauan yang berjalan secara terus menerus (concurrent review). Disamping itu, evaluasi juga dapat dilakukan sebagai pendukung tahap penyusunan rencana yakni evaluasi sebelum rencana dimulai dan evaluasi tentang pelaksanaan rencana sebelumnya. Dari hasil evaluasi ini dapat dilakukan perbaikan terhadap perencanaan selanjutnya atau penyesuaian yang diperlukan dalam (pelaksanaan) perencanaan itu sendiri.

Dari rumusan pengertian serta hal-hal pokok yang merupakan prinsip-prinsip perencanaan yang dikemukakan diatas, kata-kata tujuan mengandung pengertian bahwa perencanaan berhubungan erat dengan perumusan kebijakan (policy formulation), sebagaimana dikemukakan oleh United Nations dalam buku Planning for Economic Development (ibid, 12) bahwa “A plan provide guidelines for policy through the translation of these general objectives into physical targets and specific tools for particular economic and social activities”.
2. Good Governance
Istilah “Governance” menunjukkan suatu proses di mana rakyat bisa mengatur ekonominya, institusi dan sumber-sumber sosial dan politiknya tidak hanya dipergunakan untuk pembangunan, tetapi juga untuk menciptakan kohesi, integrasi, dan untuk kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, bahwa kemampuan suatu negara mencapai tujuan negara sangat tergantung pada kualitas tata kepemerintahan di mana pemerintah melakukan interaksi dengan sektor swasta dan masyarakat (Thoha; 2000, 12).

Sedangkan United Nations Development Programme (UNDP) mendefinisikan governance sebagai “the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels”. Menurut definisi ini, governance mempunyai tiga kaki (three legs), yaitu economic, political, dan administrative. Economics governance meliputi proses-proses pembuatan keputusan (decision-making processes) yang memfasilitasi aktivitas ekonomi di dalam negeri dan interaksi diantara penyelenggara ekonomi. Economic governance mempunyai implikasi terhadap equity, poverty dan quality of life. Political governance adalah proses-proses pembuatan keputusan untuk formulasi kebijakan, sedangkan administrative governance adalah sistem implementasi proses kebijakan. Oleh karena itu institusi dari governance meliputi tiga domain, yaitu state (negara atau pemerintahan), private sector (sektor swasta atau dunia usaha), dan society (masyarakat), yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing (LAN, 2000 : 5).

Konsep good governance sejak tahun 1991 dipromosikan oleh beberapa agensi multilateral dan bilateral seperti JICA, OECD, GTZ (Keban ; 2000, 52). Mereka memberikan tekanan pada beberapa indikator, antara lain : (1) demokrasi, desentralisasi dan peningkatan kemampuan pemerintah; (2) hormat terhadap hak asasi manusia dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku; (3) partisipasi rakyat; (4) efisiensi, akuntabilitas, transparansi dalam pemerintah dan administrasi publik; (5) pengurangan anggaran militer; dan (6) tata ekonomi yang berorientasi pasar. OECD dan World Bank (LAN; 2000, 6)
mensinonimkan good governance dengan penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi yang langka, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political frameworks bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan. Sedangkan UNDP dalam workshop yang diselenggarakannya (Widodo; 2001, 24) menyimpulkan “that good governance system are participatory, implying that all members of governance institutions have a voice in influencing decision making”. Namun dalam perkembangan berikutnya lembaga ini (LAN; 2000, 7) memberikan definisi good governance sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara negara, sector swasta dan masyarakat (society).

Lembaga Administrasi Negara (2000, 6) medefinisikan good governance sebagai penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga “kesinergisan” interaksi yang konstruktif di antara domain-domain negara, sector swasta dan masyarakat (society). Pada tataran ini, good governance berorientasi pada 2 (dua) hal pokok, yakni : Pertama, orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional. Pada tataran ini, good governance mengacu pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara dengan elemen-elemen konstituennya, seperti legitimacy, accountability, scuring of human right, autonomy and devolution of power dan assurance of civilian control; Kedua, pemerintahan yang berfungsi secara ideal yaitu secara efektif dan efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional. Dalam konteks ini, good governance tergantung pada pada sejauh mana struktur serta mekanisme politik dan administratif berfungsi secara efektif dan efisien.

Dari beberapa pengertian good governance diatas, maka dapat diidentifikasi indikator-indikator yang terkandung didalamnya. UNDP (LAN; 2000, 7) mengajukan karakteristik good governance, sebagai berikut :
• Participation ; Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun secara intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar keabsahan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
• Rule of law ; Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak azasi manusia.
• Transparancy ; Transparansi dibangun atas dasar keabsahan arus informasi. Proses-proses, lembaga dan informasi yang secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan.
• Responsive ; Lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba untuk melayani setiap stakeholders.
• Consensus Orientation ; Good governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur.
• Equity ; Semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka.
• Effectiveness and effeciency ; Proses-proses dan lembaga-lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin.
• Accountability ; Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (civil society) bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga stakeholders. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.
• Strategic vision ; Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif good governance dan pengembangan yang luas dan jauh kedepan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini.
Sementara itu, United Nations (Keban; 2000, 52) merumuskan indikator good governance yang meliputi : (1) kemampuan, yaitu kemampuan yang cukup untuk melaksanakan kebijakan dan fungsi-fungsi pemerintah, termasuk sistem administrasi publik efektif dan responsif; (2) akuntabilitas dalam kegiatan pemerintah dan transparan dalam pengambilan keputusan; (3) partisipasi dalam proses demokrasi, dengan memanfaatkan sumber informasi dari publik dan dari swasta ; (4) perhatian terhadap pemerataan dan kemiskinan; dan (5) komitmen terhadap kebijakan ekonomi yang berorientasi kepada pasar.

Nilai yang terkandung dari pengertian beserta karakteristik good governance tersebut diatas merupakan nilai-nilai yang universal sifatnya dan sesuai dengan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam GBHN 1999 – 2004, karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna. Kondisi semacam ini perlu adanya akuntabilitas dan tersedianya akses yang sama pada informasi bagi masyarakat luas.

Hal ini merupakan fondasi legitimasi dalam sistem demokrasi, mengingat prosedur dan metode pembuatan keputusan harus transparan agar supaya memungkinkan terjadinya partisipasi efektif. Kondisi semacam ini mensyaratkan bagi siapa saja yang terlibat dalam pembuatan keputusan, baik itu pemerintah, sektor swasta maupun masyarakat, harus bertanggung jawab kepada publik serta kepada institusi stakeholders. Disamping itu, institusi governance harus efisien dan efektif dalam melaksanakan fungsi-fungsinya, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, memberikan fasilitas dan peluang ketimbang melakukan kontrol serta melaksanakan peraturan perundang-undanganan yang berlaku.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa wujud good governance adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid yang bertanggung jawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga kesinergisan interaksi yang positif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat (LAN; 2000, 8),
3. Desentralisasi dan Otonomi Daerah.
Desentralisasi tidak bisa dipisahkan dengan masalah sentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik, karena pada dasarnya berkenaan dengan “delegation of authority and responsibility” yang dapat diukur dari sejauh mana unit-unit bawahan memiliki wewenang dan tanggung jawab di dalam proses pengambilan keputusan (Miewald dalam Pamudji; 1984, 2). Pide (1997, 34) mengemukakan bahwa desentralisasi pada dasarnya adalah pelimpahan atau penyerahan kekuasaan atau wewenang di bidang tertentu secara vertikal dari institusi/lembaga/ pejabat yang lebih tinggi kepada institusi/lembaga/fungsionaris bawahannya sehingga yang diserahi/ dilimpahi kekuasaan wewenang tertentu itu berhak bertindak atas nama sendiri dalam urusan tertentu tersebut.

Desentralisasi dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 merupakan merupakan salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diartikan sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka negara kesatuan republik Indonesia, yang secara utuh dan bulat dilaksanakan pada daerah kabupaten dan kota. Pengertian ini sesuai dengan hakekat dari desentralisasi yakni “delegation of authority and responsibility”. Sementara itu, Bryan dan White (1989, 203) mengartikan desentralisasi sebagai pemindahan kewenangan dalam urusan kemasyarakatan dari pejabat-pejabat politik ke badan-badan yang relatif otonom atau pemindahan fungsi administratif ke hierarki yang lebih bawah.
Beberapa ilmuwan (pakar) mengemukakan alasan pemilihan desentralisasi sebagai strategi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Menurut Barkley (1978 : 2), desentralisasi dipandang dapat mendorong pengambilan keputusan yang lebih cepat dan lebih luas atau dengan kata lain memberi dukungan yang lebih konstruktif di dalam proses pengambilan keputusan. Sedangkan Mc. Gregor (1966 : 3) menegaskan, jika kita dapat menekan pengambilan keputusan dalam organisasi ke tingkat yang lebih rendah, maka kita akan cenderung memperoleh keputusan-keputusan yang lebih baik. Desentralisasi bukan saja akan dapat memperbaiki kualitas dari keputusan-keputusan yang diambil, tetapi juga akan dapat memperbaiki kualitas daripada pengambilan keputusan, karena orang cenderung untuk tumbuh dan berkembang secara lebih cepat manakala mereka dimotivasi secara efektif dan ini bisa terjadi jika kewenangan pengambilan keputusan didesentralisasikan. Hal ini mensyaratkan penerapan azas desentralisasi yang berarti pengambilan keputusan pada tingkat bawah organisasi dipandang sebagai cara terbaik untuk melahirkan keputusan-keputusan yang lebih sesuai dengan kepentingan organisasi besar.

Rondinelli (1990 : 69) menggambarkan secara jelas, mengapa desentralisasi perlu dipilih dalam penyelenggaraan pemerintahan pembangunan, karena melalui desentralisasi akan dapat meningkatkan efektivitas dalam membuat kebijaksanaan nasional, dengan cara mendelegasikan tanggung jawab yang lebih besar kepada para pejabat tingkat lokal untuk merancang proyek-proyek pembangunan, agar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat. Desentralisasi akan dapat memungkinkan para pejabat setempat untuk lebih dapat mengatasi masalah-masalah yang selama ini dianggap kurang baik dan ciri-ciri prosedur yang sangat birokratis di dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang sering kali dialami oleh negara berkembang, sehingga memungkinkan terciptanya konsentrasi kekuasaan, otoritas dan sumber-sumber yang sangat berlebihan di tingkat pusat. Jika dilihat dari fungsi-fungsi pembangunan yang didesentralisasikan para pejabat, staf pada tingkat lokal atau unit-unit administratif yang lebih rendah, akan dapat meningkatkan pemahaman dan sensivitas (daya tanggap) mereka terhadap masalah dan kebutuhan setempat, karena mereka akan bekerja pada tingkat dimana semua permasalahan tersebut terasa paling menekan dan terlihat paling jelas.

Sedangkan bila dilihat dari sisi hubungan kerja, desentralisasi dipandang dapat lebih mendekatkan, mengakrabkan dan mempererat hubungan antara masyarakat dengan para pejabat, staf pelaksana, sehingga hal ini akan memungkinkan mereka mendapatkan informasi yang lebih baik, yang diperlukan dalam proses perumusan rencana pembangunan dari pada apa yang mereka peroleh bila hanya menunggu di kantor pusat saja.

Desentralisasi juga dapat meningkatkan dukungan politis dan administratif bagi kebijaksanaan pembangunan nasional pada tingkat lokal. Dalam konteks ini, dengan diketahuinya rencana-rencana pembangunan tingkat nasional pada tingkat lokal, maka disamping akan dapat mendapatkan dukungan politis dan administratif pada tingkat lokal, juga akan mendorong kelompok-kelompok sosial setempat untuk meningkatkan kemampuan partisipasinya dalam merencanakan dan mengambil keputusan yang mereka buat. Selama ini yang terjadi rencana-rencana pembangunan tingkat nasional acapkali tidak diketahui oleh penduduk setempat atau lebih bersifat top down, sehingga seringkali rencana tersebut tidak dapat diimplementasikan dengan baik karena tidak mendapat dukungan dari masyarakat atau juga tidak sesuai dengan kondisi setempat. Yang lebih penting lagi, desentralisasi ini juga dianggap dapat meningkatkan efisiensi pemerintah pusat, dengan cara mengurangi beban kerja rutin dan fungsi-fungsi manual yang dapat secara efektif diselesaikan oleh para staf pelaksana lapangan atau para pimpinan unit-unit administratif yang lebih rendah.
Pada kesempatan lain, Rondinelli (Widodo; 2001, 43) mengemukakan beberapa keunggulan desentralisasi, diantaranya :
• Desentralisasi merupakan alat untuk mengurangi kelemahan perencanaan terpusat. Dengan delegasi kepada aparat di tingkat lokal, problema sentralisasi dapat lebih mudah dipecahkan.
• Desentralisasi merupakan alat yang bisa mengurangi gejala red tape.
• Dengan desentralisasi maka kepekaan dan pengetahuan tentang kebutuhan masyarakat lokal dapat ditingkatkan.
• Dengan desentralisasi lebih memungkinkan berbagai kelompok kepentingan dan kelompok politik terwakili dalam proses pengambilan keputusan, sehingga mereka mempunyai kesempatan yang sama dalam memperoleh pelayanan pemerintah.
• Struktur pemerintahan yang yang desentralistis sangat diperlukan untuk melembagakan partisipasi warga negara dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan.
• Dengan semakin kompleksnya permasalahan dalam masyarakat dan pemerintahan, pengambilan keputusan yang sentralistis menjadi tidak efisien, mahal dan sulit dilaksanakan.
Tujuan desentralisasi menurut Maryanov (Widodo; 2001,45) adalah sebagai “it is a method for spreading government to all parts of the country; it is a method for accomodating regional differences, regional aspiration and regional demmands within to confines of the unitary state”. Sementara itu, Sady (Tjokroamidjojo; 1987, 82), mengemukakan tujuan desentralisasi adalah untuk :
• Mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan tentang masalah-masalah kecil pada tingkat lokal. Demikian pula memberikan peluang untuk koordinasi pelaksanaan pada tingkat lokal.
• Meningkatkan pengertian rakyat serta dukungan mereka dalam kegiatan usaha pembangunan sosial ekonomi. Demikian pula pada tingkat lokal, dapat merasakan keuntungan dari pada kontribusi kegiatan mereka itu.
• Penyusunan program-program untuk perbaikan sosial ekonomi pada tingkat lokal sehingga dapat lebih realistis.
• Melatih rakyat untuk bisa mengatur urusannya sendiri (self-government).
• Pembinaan kesatuan nasional.
Senada dengan apa yang dikemukakan oleh Sady, Soemardjan (ibid, 45) mengemukakan bahwa sistem desentralisasi pemerintahan merupakan sistem yang paling sesuai dengan kondisi geografis dan politis di Indonesia. Penggunaan sistem desentralisasi dimaksudkan :
• Untuk meringankan beban dan tugas pemerintah pusat.
• Untuk meratakan tanggung jawab.
• Untuk memobilisasi potensi masyarakat banyak buat kepentingan umum.
• Untuk mempertinggi efektivitas dan efisiensi dalam pengurusan kepentingan daerah.

Konsekuensi logis dari kebijakan desentralisasi adalah dibentuknya daerah otonom, yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu yang berhak, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan negara kesatuan republik Indonesia. Menurut UU Nomor 22 Tahun 1999, kewenangan yang dimiliki oleh daerah otonom tersebut untuk mengatus dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri dan berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku disebut Otonomi daerah.
Adapun prinsip pemberian otonomi daerah menurut UU Nomor 22 Tahun 1999 adalah didasarkan pada asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Penjabaran dari prinsip ini diantaranya adalah penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman daerah.

4. Hegemoni Negara
Sebagai suatu konsep yang abstrak, Negara sebenarnya tidaklah begitu mudah untuk dideskripsikan maupun didefinisikan, sehingga sampai saat ini belum ada definisi Negara yang memuaskan dan tuntas, yang sifatnya memadai untuk membimbing kita ketika menjelaskan “peran Negara”, terutama dalam memahami hubungannya dengan actor non Negara. Teori besar yang berkaitan seperti Pluralis-Liberal maupun Marxis-Klasik mengalami kesulitan yang sama ketika dikaitkan dengan definisi. Disamping itu, teori ini mengalami kesulitan dalam usaha menangkap peran, fungsi dan perkembangan Negara di Dunia Ketiga.
Studi tentang Negara mengalami perkembangan yang cukup intensif, khususnya menyangkut kedudukan dan peranan Negara kaitannya dengan masyarakat. Negara sebagai struktur organisasi atau aktor sejarah yang potensial mulai dijelaskan dalam studi yang dilakukan oleh para ahli dari berbagai ragam disiplin ilmu. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan cara pandang dan pendekatan ideologis, sehingga kondisi ini memunculkan teori-teori tentang Negara, baik itu Negara sebagai alat (instrument), teori strukural tentang Negara maupun Negara sebagai suatu kekuatan yang mandiri. Djiwandono (1987) mengemukakan bahwa kritik utama yang dilancarkan oleh para penentang pendekatan yang menempatkan negara sebagai pusat (state centered) adalah mereka yang melihat semakin pentingnya aktor-aktor lain diluar Negara (non state actor). Sedangkan kritik yang datangnya dari pendekatan individu (individual centered) berangkat dari kekuatiran akan terjadinya manipulasi oleh sekelompok elit kekuasaan yang mengklaim bahwa kepentingannya itu ditujukan untuk Negara.

Dalam disipilin ilmu politik, studi tentang Negara mendapatkan tempat yang agak meningkat. Hal ini dimungkinkan bukan hanya telah berkembangnya literatur-literatur mengenai Negara dan derasnya kemunculan rezim pada Negara pasca kolonial yang otoriter dan represif, akan tetapi ditandai dengan semakin besarnya bahkan semakin bertahan dan menguatnya peran yang dimainkan oleh Negara di Dunia Ketiga. Kondisi ini menyebabkan Negara dalam hubungannya dengan individu masyarakat sipil non Negara akan tetap dominan di masa-masa mendatang. Bahkan Giddens (1990, 69) menegaskan bahwa bagaimanapun juga, Negara masih memainkan peranan penting, sebab pengawasan atas yurisdiksi nasional, otoritas politik dan ekonomi domestik serta hak-hak teritorial masih berada dalam genggaman dan dominasi Negara.

Perbedaan persepsi tentang bagaimana yang semestinya (normatif) dimainkan oleh Negara selama ini didukung oleh landasan-landasan teoritis yang berakar pada filsafat politik. Akan tetapi fenomena yang belakangan terjadi, telaah atas Negara mulai mengacu pada kenyataan-kenyataan empiris. Sehingga dalam konteks ini Negara mempunyai format yang berbeda-beda dalam kehidupan sosial. Melalui kemampuan pendanaan (eksploitasi sumber alam atau hutang luar negeri) serta penguasaan atas hukum dan aparat (birokrat), memungkinkan Negara-negara berkembang memiliki peran yang semakin besar. Kenyataan ini didukung oleh posisi masyarakat yang sangat dependent, sehingga secara esensial Negara memiliki otoritas dan sekaligus sumber legitimasi, yang berakibat pada ketergantungan dan keterbelakangan masyarakat sipil pada sistem sosial masyarakatnya.

Menurut Sosialismanto (2001), peran yang dimainkan oleh Negara ketika berhubungan dengan masyarakat, dapat dilihat melalui tiga perspektif, yakni :
• Pendekatan liberal klasik (pluralisme liberal) yang memusatkan perhatian pada persoalan normatif (ideal), empiris dan metodologik, yaitu individu-individu yang kebebasannya mengejar kepentingan-kepentingan ekonomi maupun politik. Pandangan ini percaya bahwa masyarakat akan mampu mengatur dirinya sendiri, sehingga peran yang dimainkan oleh Negara sangat kecil dan terbatas. Peranan Negara dalam perspektif ini meliputi :
a. Peranan untuk melindungi masyarakat dari kekerasan dan campur tangan satu kelompok masyarakat terhadap masyarakat lainnya.
b. Peranan melindungi masyarakat dari perlakuan tidak adil oleh anggota masyarakat lainnya atau tugas menciptakan kepastian administratif keadilan.
c. Melaksanakan pekerjaan umum dan membangun institusi-institusi tertentu yang tidak mungkin dibangun oleh masyarakat secara individual.
• Peranan Negara dalam perspektif Marxis dengan premis-premis yang berlainan mempunyai perbedaan dan persamaan dengan perspektif liberal klasik. Perbedaannya terletak pada penolakan asumsi liberal klasik akan fungsi normatif Negara yang secara netral akan menjamin kompetisi ekonomi dan politik dalam masyarakat. Perspektif Marxis melihat bahwa secara eksklusif, Negara merupakan alat penindas dari kelas yang berkuasa, yang dapat menjadi mesin untuk menekan kelompok yang tertindas. Persamaannya terletak pada pandangan bahwa masyarakat sosialis (komunis) juga mampu untuk mengatur dirinya sendiri, sehingga secara implisit teori Negara ini telah menempatkan masyarakat menjadi independent dan Negara menjadi dependen variable. Selain itu, teori Marxis mengembangkan suatu konsep yang non-hegemoni, selain Negara sebagai alat hegemoni.
Dua persepektif diatas melihat peran Negara sebagai society-centered approach, sehingga sekalipun institusi Negara diperlukan oleh masyarakat akan tetapi peran tersebut hanya terbatas pada kemauan masyarakat, atau dengan kata lain bahwa Negara hanya dipandang sebagai institusi yang pasif, dependen dan bukan sebagai organisasi yang melakukan fungsi penetratif terhadap kehidupan social.
• Konsepsi dari peran Negara pada Dunia Ketiga (Negara berkembang) jelas memerlukan pemahaman yang lebih empiris, sehingga mampu menjelaskan fenomena otoriterisme yang terjadi. Dalam konteks ini, Negara ditempatkan sebagai institusi yang memiliki kemandirian atau independensi (teori menguatnya Negara) yang berakibat pada melemahnya peran masyarakat sipil.
Pemikir Klasik Barat seperti John Locke, J.J. Rosseau dan G.W. Frederich Hegel (Suseno; 1988, 70) mengemukakan peran Negara kaitannya dengan masyarakat, sebagai : Pertama, Negara mempunyai posisi yang sangat netral dari berbagai kepentingan dalam masyarakat. Ia diibaratkan sebagai wasit dalam suatu perlombaan yang memperebutkan kepentingan dalam masyarakat. Pada tataran ini, posisi masyarakat menjadi kuat, sedangkan Negara menjadi lemah. Kedua, Negara dan masyarakat merupakan satu kesatuan yang bersifat integral dan totalitas, sehingga tidak ada dualisme diantara keduanya. Ketiga, Negara memiliki posisi yang otonom ketika berhadapan dengan masyarakat, dalam hal ini Negara mampu mengambil inisiatif sendiri tanpa perlu mendapatkan persetujuan dari masyarakat. Keempat, otonomisasi Negara atas masyarakat seperti tersebut dalam sifat ketiga kemudian membuat Negara cenderung menduduki posisi dominan dalam setiap pengambilan keputusan. Kelima, otonomisasi Negara atas masyarakat juga membawa implikasi pada tumbuhnya Negara yang alienatif dari masyarakat. Keenam, Negara hanya menjadi alat instrument bagi kelas dominant dalam masyarakat kapitalis dan alienatif bagi masyarakat sosialis.
Dari berbagai kajian tentang hubungan antara Negara dengan masyarakat, dapat disimpulkan suatu tipologi berdasarkan dua kriteria, yakni apakah Negara itu mandiri dan atau apakah Negara menjamin kepentingan umum. Konsekuensi utama dari menguatnya Negara adalah melumpuhkan dinamika dan daya kreatif masyarakat sipil yang pada tahap selanjutnya akan menghambat proses pembangunan Negara di segala bidang. Sebaliknya apabila Negara terlalu lemah akan menimbulkan sifat anarkhi. Keseimbangan antara Negara dan masyarakat sipil adalah model yang normatif dan senantaisa dicari karena merupakan isyarat dan prasyarat bagi transisi kearah demokratisasi yang diinginkan.

Pendekatan teoritik mengenai otonomi Negara (Negara kuat) menjadi cukup representatif dan signifikan untuk menggambarkan dan menganalisis peran Negara di Dunia Ketiga (Negara berkembang), termasuk Indonesia, yang dalam konteks ini posisi masyarakat menjadi sangat lemah. Dengan demikian substansi dalam pemikiran ini telah melihat kebangkitan fungsi-fungsi Negara di Indonesia yang semakin menguat disebabkan oleh suatu proses struktural historis yang telah berlangsung sejak periode Kolonial Hindia Belanda. Struktur masyarakat yang tumbuh sebagai akibat dari kolonialisme yang telah bertahan pada masa pasca kolonial dengan kecenderungan dan implikasi yang tidak jauh berbeda dari masa kolonial, sehingga dengan demikian proses semacam ini mempengaruhi pembentukan Negara dan masyarakat pasca kolonial, yang oleh Alavi (1972) disebut sebagai “post colonial-state”.

Di Indonesia, pengertian Negara diartikan sama dengan pemerintah karena dalam kenyataannya lembaga eksekutif lebih mendominasi apabila dibandingkan dengan pihak lainnya. Paling tidak, menurut Rahardjo (1984), pemerintah memonopoli identitas (representasi) Negara. Konsekuensi logis dari identifikasi (aktor) pemerintah sebagai Negara adalah, bahwa pemerintah selalu berada pada pihak yang benar dan kuat, sedangkan yang berada di luar lingkaran kekuasaan Negara (masyarakat) merupakan pihak yang lemah. Dalam UUD 1945 sendiri memberikan kekuasaan yang sangat besar terhadap lembaga eksekutif Negara. Pengertian yang demikian itu, sebenarnya keliru karena telah menempatkan kekuatan non Negara (masyarakat sipil) pada posisi pinggiran, sehingga sama sekali tidak mempunyai akses atau representasi terhadap Negara, meskipun secara empiris pemerintah (Negara) di Dunia Ketiga mendominasi dan menentukan hampir segala aspek kehidupan masyarakat.

5. Demokrasi.
Demokrasi di Indonesia merupakan topik yang menarik untuk dijadikan bahan diskusi, terlebih akhir-akhir ini mengingat orang menaruh harapan sangat besar akan terjadinya kehidupan politik yang lebih baik. Dalam ilmu politik, dikenal 2 (dua) macam pemahaman tentang demokrasi, yakni secara normatif dan secara empirik (Gaffar; 2000, 3). Secara normatif, demokrasi merupakan sesuatu yang secara idiil hendak dilakukan atau diselenggarakan oleh sebuah negara, seperti yang termuat pada Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Dasar 1945 “Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, dengan kata lain bahwa pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Sedangkan pengertian demokrasi secara empirik dikemukakan oleh Juan Linz (ibid, 4) “We shall call a political system democratic when it allows the free formulation of political preferences, through the use of basic freedoms of association, information, and communication, for the purpose of free competition between leaders to validate at regular intervals by non-violent means their claim to rule; a democratic system does this without exluding any effective political office from that competition or prohibiting any members of the political community from expressing their preference by norms requiring the use of force to enforce them”. Pemahaman demokrasi dalam konteks ini memungkinkan kita untuk mengamati apakah dalam suatu sistem politik, pemerintah memberikan ruang gerak yang cukup bagi warga masyarakatnya untuk melakukan partisipasi guna memformulasikan preferensi politik mereka melalui organisasi politik yang ada.

Sedangkan Robert Dahl (ibid, 5) mengemukakan bahwa “The demos must have the exclusive opportunity to decide how matters are to be placed on the agenda of matters that are to be decided by means of the democratic process”. Dalam konteks ini, sesungguhnya yang berkuasa dalam demokrasi adalah rakyat atau demos, populus. Oleh karena itu, selalu ditekankan peranan demos yang senyatanya dalam proses politik yang yang berjalan, paling tidak dalam 2 (dua) tahap utama, yakni : pertama, agenda setting, yaitu tahap untuk memilih masalah apa yang hendak dibahas dan diputuskan; kedua, deciding the outcome, yaitu tahap pengambilan keputusan. Selanjutnya Dahl mengajukan 7 (tujuh) indikator bagi demokrasi secara empirik, yaitu :
• Control over governmental decisions about policy is constitutionally vested in elected officials.
• Ellected officials are chosen and peacefully removed in relatively frequent, fair and free elections in which coercion is quite limited.
• Practically all adults have the right to vote in these elections.
• Most adults have the right to run for public office for which candidates run in these elections.
• Citizens have an effectivelly enforced right to freedom of expression, particularly political expression, including criticism of the officials, the conduct of the government, the prevailing political, economic, and social system, and the dominant ideology.
• The also have acces to alternative sources information that are not monopolized by the government or any other single group.
• Finally they have and effectivelly enforced right the form and join autonomous associations, including political associations, such as political parties and interest groups, that attempt to influence the government bay competing in elections and by other peaceful means”.
Huntington (1991, 37-38) yang banyak memberikan kontribusi bagi pemahaman tentang politik dan demokrasi, mengidentifikasi sejumlah faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap proses demokratisasi dalam sebuah masyarakat, diantaranya :
• A high overall level of economic wealth;
• Relativelly equal distribution of income and/or wealth;
• The absence of feudalism in the society;
• A strong bourgeoisie (“no bourgeois, no democracy,” in barrington moore’s succinct formulation);
• The development of political contestation before the expansion of political participation;
• Political leaders commited to democracy;
• Tradition of toleration and compromisme;
• Alite desire to emulate democratic nations, etc….
Dari teori-teori yang dikemukakan diatas, konsep good governance yang mensyaratkan adanya sinergi bagi para stakeholders atau dengan kata lain tidak adanya komponen yang dominan, tidak dapat diwujudkan manakala penyelenggara pemerintahan di Daerah tidak memiliki kewenangan dan tanggungjawab untuk membuat keputusan sendiri dalam rangka mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan prakarsa dan aspirasi masyarakat, yang didasarkan pada kondisi, potensi dan karakteristik yang dimiliki oleh Daerah tersebut. Kewenangan dan tanggung jawab dalam membuat keputusan tersebut sering disebut dengan istilah desentralisasi, oleh karena itu konsep good governance tidak bisa dilepaskan dari masalah desentralisasi. Dengan demikian, menurut Widodo (2001, 37) karakteristik good governance pada hakekatnya adalah perwujudan nyata dari praktek demokrasi (democracy).

DAFTAR PUSTAKA
Abdul Wahab, Solichin, 2001, Analisis Kebijaksanaan : Dari Formulasi Ke ImplementasiKebijaksanaan Negara, Bumi Aksara, Jakarta.
Alavi, Hamza, The State in Post-Colonial Societies :Pakistan and Banglades, New Left Review, No. 74, Juli-Agustus 1972.
Ancok, Djamaludin, 1997, Teknik Penyusunan Skala Pengukur, Pusat Penelitian Kependudukan UGM, Yogyakarta
Arikunto, Suharsimi, 1996, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta.
Barkley, George E., 1978, The Craft Of Public Administration, Allin and Bacon, Inc.
A. Bryant dan L.G. White, 1989, Manajemen Untuk Pembangunan Negara Berkembang, LP3ES, Jakarta.
Djiwandono, Soedjati, 1987, Kekuatan dan Keterbatasan Pendekatan yang Berpusat pada Negara (State Centered)”, Jurnal Ilmu Politik Nomor 6.
Dunn, William, N, 1999, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
Dye, Thomas R., 1992, Understanding Public Policy (Seventh Edition), Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 07632.
Fatah, Eef Saefullah, 2001, Memberdayakan Islam dalam Politik, dalam Buku Otonomi Daerah Perspektif Teoritis dan Praktis, BIGRAF Publishing bekerjasama UMM, Yogyakarta.
Gafar, Affan, (2000), Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
Giddens, Anthony, 1990, The Consequences of Modernity, Stanford, California : Stanford University Press.

Keban, Yeremias T., 2000, Good Governance dan Capacity Building sebagai Indikator Utama dan Fokus Penilaian Kinerja Pemerintahan, dalam JurnalPerencanaan Pembangunan, Jakarta.
Huntington, Samuel P., 1991, The Third Wave, Democratization in the Late Twentieth Century, Oklahoma University Press, Norman, Oklahoma.
Lembaga Administrasi Negara, 2000, Akuntabilitas dan Good Governance, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Jakarta.
Maskun, Sumitro, 2001, Aspek Perencanaan Dalam Otonomi Daerah, dalam Buku Otonomi Daerah Peluang dan Tantangan, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
Mc. Gregor, 1966, Ledership and Motivation, MIT Press, Cambridge, Mass.
Moleong, Lexy J., 1995, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Karya, Bandung.
Pamudji, Sapari, 1984, Pelaksanaan Azas Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Dalam Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Administrasi Negara pada Institut Ilmu Pemerintahan, Departemen Dalam Negeri, Di Jakarta 15 Februari 1984.
Pide, Andi Mustari, 1997, Otonomi Daerah dan Kepala Daerah Memasuki Abad XXI, Gaya Media Pratama, Jakarta.
Rahardjo, M. Dawam, 1984, Transformation of The State in the Context of Transnationalization, Prisma, The Indonesian Indicator.
Rasyid, Ryaas, 1997, Makna Pemerintahan : Tinjauan dari segi Etika dan Kepemimpinan, P.T. Yarsif Watampone, Jakarta.
Redjo, Samugyo Ibnu, 2001, Reposisi Birokrasi dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah : Demokrasi dan Model, dalam Buku Otonomi Daerah Perspektif Teoritis dan Praktis, BIGRAF Publishing bekerjasama UMM, Yogyakarta.
Rondinelli, 1983, Development Projects As Policy Experiment : An Adaptive Approach to Development Administration, Mathuen, London.
Said, M. Mas’ud, 2001, Konstruksi Negara Demokrasi : Implementasi Keadilan dan Kesejahteraan Bersama sebagai Usaha Demokratisasi, dalam Buku Otonomi Daerah Perspektif Teoritis dan Praktis, BIGRAF Publishing bekerjasama UMM, Yogyakarta.
Singarimbun, Masri dan Effendi Sofian, 1987, Metode Penelitian Survay, Edisi Revisi, LP3ES, Jakarta.

Sosialismanto, Duto, 2001, Hegemoni Negara, Ekonomi Politik Pedesaan, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta.
Sugiyono, 2001, Metode Penelitian Administrasi, Alfabeta, Bandung.
Surakhmad, Winarno, 1985, Dasar dan Teknik Research, CV. Tarsito, Bandung
Suseno, Frans Magnis, 1988, Etika Politik, Prinsip-prinsip Moral Dasar dan Kenegaraan Modern, Gramedia, Jakarta.
Tjokroamidjojo, Bintoro, 1987, Pengantar Administrasi Pembanguan, LP3ES, Jakarta.
Tjokroamidjojo, Bintoro, 1992, Perencanaan Pembangunan, Gunung Agung, Jakarta.
Thoha, Miftah, 2000, Peranan Administrasi Publik dalam Mewujudkan Tata Kepemerintahan yang Baik, Disampaikan pada Pembukaan Kuliah Program Pasca Sarjana, UGM, Yogyakarta.
Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar, 2001, Metodologi Penelitian Sosial, Bumi Aksara, Jakarta
Utomo, Warsito, 2002, Sesi-sesi Kuliah Reformasi Administrasi, Magister Administrasi Publik UGM, Yogyakarta
Widodo, Joko, 2001, Good Governance : Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Insan Cendekia, Surabaya.
Winarno, Budi, 1989, Teori Kebijaksanaan Publik, Pusat Antar Universitas- Studi Sosial UGM, Yogyakarta.
Republik Indonesia, 1999, “Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah”, Jakarta.
Sekretariat Daerah Kabupaten Kendari, 2000, “Perda Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kendari”, Kendari.

Komentar
  1. abdul sabaruddin mengatakan:

    salam bergabung

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s