Bahan Pendidikan Pancasila

Posted: 27 Oktober 2010 in akademik, mahasiswa, pancasila
Tag:,

 Oleh.: Patawari, S.HI., M.H.

PENGERTIAN PANCASILA

Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad XIV yang terdapat dalam buku Nagara Kertagama karangan Prapanca dan buku Sutasoma karangan Tantular, dalam buku Sutasoma ini, selain mempunyai arti “Berbatu sendi yang lima” (dari bahasa Sangsekerta) Pancasila juga mempunyai arti “Pelaksanaan kesusilaan yang lima” (Pancasila Krama), yaitu sebagai berikut:

1. Tidak boleh melakukan kekerasan
2. Tidak boleh mencuri
3. Tidak boleh berjiwa dengki
4. Tidak boleh berbohong
5. Tidak boleh mabuk minuman keras / obat-obatan terlarang
Menurutu M. Yamin bahwa Pancasila adalah berasal dari bahasa sansekerta dengan makna suku kata yaitu panca artinya lima sedangkan “Syla” artinya batu sendi, alas atau dasar, sehingga Pancasila dapat diartikan sebagai lima dasar. kata tersebut dalam bahasa Indonesia diartikan sama dengan susila yaitu berkaitan dengan moral.
Hubungannya dengan Negara maka Pancasila adalah lima dasar Negara yaitu pertama, ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan ayng dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam [permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,
Dalam sejarah bahwa masuknya kebudayaan India ke Indonesia melalui penyebaran agama Budha, maka ajaran Pancasila masuk dalam kesusastraan Jawa, terutama pada masa kejayaan Majapahit. Yang masuk dalam Indonesia tersebut adalah istilah “Pancasila” bukan isi 5 sila dalam Pancasila tersebut. Karena 5 sila dalam Pancasila adalah dibuat dan dirumuskan oleh para pendiri Negara republik Indonesia.
Sekalipun istila panca sila di peroleh dari bahasa sansekerta yang dari indonea yang di bawah melalui penyebaran agama Hinsu, adalah bukan berarti sila –sila Pancasila itu merupakan ajaran agama Hindu. 5 sila dalam Pancasila adalah produk murni dari pada bangsa Indonesia yang dirumuskan sebelum kemerdekaan Indonesi pada tahun 1945.
Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. sebagai dasar Negara maka nilai-nilai kehidupan berNegara dan pemerintahan sejak saat itu haruslah berdasarkan pada Pancasila, namun berdasrkan kenyataan, nilai-nilai yang ada dalam Pancasila tersebut telah dipraktikan oleh nenek moyang bangsa Indonesia dan kita teruskan sampai sekarang.
Rumusan Pancasila yang dijadikan dasar Negara Indonesia seperti tercantum dalam pembukaan UUD 1945 adalah:
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakila
5. Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia
Kelima sila tersebut sebagai satu kesatuan nilai kehidupan masyarakat Indonesia oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dijadikan Dasar Negara Indonesia.

Pancasila Secara History
Berawal dari janji Jepang akan ”memberikan kemerdekaan” kepada bangsa Indonesia pada bulan September 1944, maka pada tanggal 29 April 1945 dibentuklah Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau Dokuritzu Zyunbi Tjoosakai oleh Jepang dan dilantik pada Tanggal 28 Mei 1945 dengan susuna keanggotaan sebagai berikut:
1. Ketua : Dr. K.R.T Radjiman Widiodiningrat
2. Ketua MUda: Ichibangase
3. Ketua Muda : R.P Soeroso
4. Anggota: Sejumlah 60 tidak termasuk ketua dan ketua muda.
BPUPKI mengadakan sidang dua kali, yaitu sidang pertama mulai pada tnaggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang pertama telah dikemukakan usul dan pendapat oleh para anggota BPUPKI mengenai dasar Negara dan rancangan UUD.
Pada tangal 29 Mei 1945 Mr. Muhammad Yamin meyampaikan pidatonyra dengan beberpa asas dan dasar Negara, yaitu:
1. Peri kebangsaan
2. Peri kemanusiaan
3. Peri ketuhanan
4. Peri kerakyatan
5. Kesejahteraan Rakyat.

Dan selanjutnya secara tertulis di tawarkan dasar Negara yang di cantumkan dalam UUD, yaitu :

1. Ketuhanan yang maha esa
2. Kebangsaan persatuan Indonesia
3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sedangkan pada Tanggal 31 Mei 1945 Prof. Dr. Soepomo juga mengusulkan dasar Negara, yaitu :
1. Persatuan
2. Kekeluargaan
3. Keseimbangan lahir batin
4. Musyawarah
5. Keadilan rakyat
Sedangkan pada tanggal 1 juni 1945 Ir. Soekarno memberika rumusan dasar Negara Indonesia adalah:
1. Kebangsaan Indonesia-Nasionalisme
2. Perikemanusiaan – Internasionalisme
3. Mufakat dan demokrasi
4. Kesejahteraan sosial
5. Ketuhanan yang berkebudayaan
Pada tanggal 22 Juni 1945, anggota BPUPKI mengadakan pertemuan untuk membahas pidato dan usulan-usulan mengenai dasar Negara yang telah dipaparkan oleh anggota BPUPKI pada sidang badangpenyidik. Setelah diadakan pembahasan kemudian disusunlah Piagam yang kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta, dengan rumusan Pancasila sebagai berikut:
1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawartan perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Piagam Jakarta yang di dalamnya terdapat perumusan dan sistematika Pancasila sebagaimaan di uraikan di atas, kemudian di terima oleh BPUPKI dalam sidang pada tanggal 14-16 juni 1945.

Pada perang Dunia ke-II Jepang kalah oleh lawan tentunya membawa damapak terhdap kemerdekaan Indonesia di mana Jepang adalah Negara yang menjajah Bangsa Indonesia kala itu. Maka berdasarkan pengumuman tanggal 7 agustus 1945 oleh NANPOO GUN (pemerintahan tentara jepang untuk seluruh daerah selatan) bahwa pada pertengahan bulan Agustus 1945 akan dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Dokuritzu Zyunbi Iinkai.

Sebagai upaya dalam melanjutkan kinerja dari pada PPKI maka pada tanggal 8 Agustus 1945 Ir. Soekarno Drs. Moh Hatta dan Drs. Radjiman Widyodiningrat berangkat ke Saigon ata paggilan Jederal Besar teraudhi, Saiko Sikikan untuk daerah Selatan termasuk Indonesia; hasil, yaitu :

1. Ir. Soekarno diangkat sebagai ketua PPKI, Drs. Moh Hatta sebagai wakil ketua, sedangkan Drs. Radjiman Widyodiningrat sebagai anggota.
2. PPKI boleh mulai bekerja pada tanggal 9 Agustus 1945.
3. Cepa atau tidaknya pekerjaan PPKI sepenuhnya diserahkan kepada panitia.
Adapun tugas dari pada PPKI adalah mempersiapkan segala sesuatunya untuk persiapan kemerdekaan Indonesia, termasuk adalah pembacaan proklamasi kemerdekaan. Maka pada tanggal 616 Agustus 1945 malam, diadakan pertemuan anggota PPKI dan beberapa pimpinan pemuda di rumah admiral Mayeda, seorang opsir tentara Jepang yang bersimpati kepada perjuangan bangsa Indonesia dalam upayah mencapai kemerdekaan.
Pertemuan tersebut adalah membahas tentang Proklamasi Kemerdekaan yang akan di bacakan pada tanggal 17 agustus 1945. Diman naskah proklamasi disusun oleh Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Mr. Soebarjo, Sukarni dan Sajuti Malik, karena naskah resmi yang dibuat pada tanggal 22 Juli 1945 yaitu piagam Jakarta tidak dimiliki oleh tokoh-tokoh tersebut
Maka Naskah Proklamasi di tulis Oleh Ir. Soekarno yang didektekan oleh Drs. Moh. Hatta dan kemudian diketik rapi setelah adanya persetujuan teks dari pada anggota yang hadir pada saat itu. Maka dari Naskah itulah dibacakan oleh IR. Soekarno di dampingi Moh. Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945 pada pukul 10.oo WIB di depan rakyat Indonesia halaman rumah jalan Pengangasan Timur 56 Jakarta.
Pada tanggal 18 Agustus 1945 mengadakan sidang pertama dengan menghasilkan beberapa keputusan sebagai beriktu:
1. menetapkan dan mengesahkan pembukaan UUD 1945 yang diambil dari piagam Jakarta setelah mengadakan perunahan dan penggantian:
a. mukaddimah diganti menjadi pembukaan
b. hukum dasar Negara Indonesia diganti menjadi UUD Negara Indonesia
c. menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab di ganti menjadi “kemanusiaan yang adil dan beradab”
2. menetapkan dan mengesahkan UUD 1945 yang bahan-bahanya di ambil dari rancangan UUD dengan beberapa perubahan/penggantiannya.
a. hukum dasar di ganti menjadi UUD
b. dua orang wakil Presiden di ganti menjadi seorang wakil Presiden.
c. Presiden harus dari seorang dari Indonesia asli dan beragama Islam menjadi Presiden harus orang Indonesia asli.
d. Selama perang pimpinan perang di pegang oleh Jepang dengan persetujuan pemerintah Indonesia dihapuskan.
3. Memilih ketua PPKI yaitu Ir. Soekarno dan wakil ketua PPKI yaitu Moh. Hatta menajadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
4. Pekerjaan President untuk sementara waktu di bantu oleh Komite Nasional oleh surajio, (Hasan 2002:66-67)
Beberapa waktu-waktu bersejarah dalam perumusan Pancasila Pertama, pada tanggal (1 juli 1945) diberikan nama “‘Pancasila” kedua, tanggal ( 17 Agustus 1945) Pembacaan Proklamasi ketiga, Tanggal (18 agustus 1945) disahkan UUD 1945 termasuk pembukaan

Pancasila secara terminologis
PPKI mengadakan sidang pertama menghasilakan beberapa keputusan :
1. Menetapkan dan mengesahkan pembukaan UUD 1945 yang diambil dari Piagam Jakarta.
2. Menetapkan dna mengesahkan UUD 1945 yang bahan-bahannya diambil dari rancangan UUD.
3. Memilih Ketua PPKI yaitu soekarno dan wakil ketua Moh. Hatta menjadi Presiden dan wakil Presiden
4. Pekerjaan Presiden untuk sementara waktu dibantu oleh Komite Nasional

LANDASAN PENDIDIKAN PANCASILA

Pertama, landasan Histori
Pancasila terambil dari nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam bangsa itu sendiri. Nilai yang terkandung dimaksudkan adalah nilai-nilai yang hidupo di tengah tengah masyarakat bangsa Indonesia sehingga Pancasila dapat di terima oleh seluruh kalangan masyarakat Indonesia walaupun kondisi mayarkat yang heterogen.
Dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia telah terjadi perubahan dan pergantian Undang Undang Dasar, seperti UUD 1945 digantikan kedudukannya oleh konstitusi RIS, kemudian berubah menjadi UUD sementara da kembali lagi menjadi UUD 1945 dalam pembukaan UUD tetap tercantum nilai-nilai Pancasila. hingga kini UUD sudah mengalami 4 (empat) kali perubahan atau amandemen namun Pancasilah tetap termaktub di dalam pembukaan UUD NRI 1945. adalah suatu bentuk bahwa Pancasila tetap menjadi kebutuhan dan dasar dalam berbangsa dan berNegara
Kedua, landasan Kultur
bahwa, nilai – nilai keNegaraan dan kebagsaan yang terkandung didalam sila- sila Pancasila bukan hanya merupakan suatu hasil konseptuan seseorang saja, melainkan suatu hasil karya besar bangsa Indonesia sendiri, yang diangkat dari nilai-nilai kultur dari bangsa Indonesia endiri melalui proses refleksi filosofis para pendiri Negara seperrti Soekarno, M.Yamin, M.Hatta, Soepomoo, dan para tokoh pendiri lainnya.
Ketiga, landasan Filosofis
bahwasanya secara filosofis sebelum Indonesia merdeka pada tahun 1945 sesunggunya bangsa Indonesia adalah bangsa ;
1. Berketuhanan
2. Berkemanusiaan yang adil dan berdab.
3. Bangsa yang selalu mempetahankan persatuan bagi seluruh rakyat untuk mewujudkan keadilan
Maka dengan demikian menajdi kewajiban Pancasila sebagai sumber nilai di dalam pelaksanaan keNegaraan, baik dalam pelaksanaan keNegaraan dalam pembangunan nasional, ekonomi, politik, hukum, sosial budaaya maupun pertenahan keamanan, dan kesehatan.
keempat, landasan Yuridis (hukum)
Sebagaimaan tertuang dalam :
1. UU No. 2 / 1989 tentang sistem pendidikan Nasional. Pasal 39 telah menetapkan bahwa isi kurikulum setiap jenis jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat pendidikan Pancasila, pendidikan agama, pendidikan kewargaNegaraan. UU tersebut mengalami pembaharuan dengan UU No.20 /2003 tentang sistem pendidikan Nasional dan tetap memuat pendidikan Pancasila yang wajib untuk di berikan kepada setiap jenjang dan jalur di setiap perguruan tinggi.
2. PP No. 60 Tahun 1999 tentang pendidikan tinggi,
3. SK Dikti No.467/Dikti/Kep/1999
4. Sk Mendiknas No. 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Dan Pennilain Hasil Belajar Mahasiswa, pasal 10 ayat (1) bahwa Kelompok matakuliah pendidkan kewargaNegaraan wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi, yang terdiri atas pendidikan Pancasila, pendidikan agama, dan pendidikan kewargaNegaraan.
5. sebagai realisasinya Dirjen Dikti telah mengeluarkan SK. No. 38/Dikti/Kep/2002 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian. pada pasal 3 dijelaskan bahwa kompetensi kelompok mata kuliah MPK bertujuan menguasai kemmapuan berfikir, berikap rasional dan dinamis, berpandangan luas sebagai manusia intelektual.

TUJUAN PENDIDIKAN PANCASILA
Tujuan Nasional
“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah dasa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan keterrtiban dunia yang berdasakan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial …… … .. “”

Tujuan Pendidikan Nasional
Tujuan pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, berfungsi untuk mengembangakn kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan Nasional.
Beberapa tujuan Nasional berikut di bawah ini :
1. “mencerdasakan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman, bertakwa kepada tuhan yang maha esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketarampilan, kesehatan jasmani dan rohani, keperibadian yang mantap dan mandiri, seta tanggung jawab kemasayartakan dan kebangsaan”.

Bersasarkan pada UUD 1945 : untuk mengembangkan pengetahuan serta meningkatkan mutu kehidupan serta martabat manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan nasional.

2. UU No..2 /1989 tetang sistem pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa dan mengembangkan manusia indoensia seutuhnya. yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap tuhan yang maha esa dan berrbudi pekerti luhur, memilki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani, dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta tanggung jawab kemasayarakatan dan bernagsa.’

3. UU No.20 /2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 3 bahwa mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi wargaNegara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Tujuan Pendidikan Pancasila
Sebagaimana dalam UU No.2/1989 tentang sistem pendidikan nasional dan juga termaktub di dalam SK dirjen No. 38/DIKTI/Kep/2002 bahwa tujuan pendidikan Pancasila yaitu
1. Mengarahkan perhatian pada moral yang diharapkan terwujud dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku berikan dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri atas beberapa gologan dan agama, kebudayaan dan beraneka ragam kepentingan,
2. Perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentinagn bersama diatas kepentingan bersama dan golongan, diarakahkan pada perilaku yang mendukung upaya terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pendidikan Pancasila yang berhasil dakan membuahkan sikap mental cerdas, penuh tanggung jawab dari peserta didik dengan perilaku yang:
a. Berima dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa’
b. Berperikemanusiaan yang asil dan beradab
c. Mendukung persatuan Indonesia
d. Mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan preribadi
e. Mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan sosoial.
.
ARTI PROKLAMASI KEMERDEKAAN
menurut Yamin dalam bukunya naskah persiapan UUD 1845 antara lain mengatakan bawah proklamasi kemerdekaan sebagai alat hukum internasional untuk menyatakan kepada seluruh rakyat dan seluruh dunia bahwa Indonesia mengambil nasib kedalam tangannya sendiri menggengggam seluruh hak kemerdekaan yang meliputi bangsa, tanah air, pemerintahan dan kebahafiaan rakyat.
Sebagaimana isi tek Proklamasi berikut di bawah ini :

Hubungan Pancasila dan Proklamasi
1. nilai perjuangan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional
2. nilai perjuangan untuk mewujudkan ke wibawaan dan martabat nasional
3. nilai kemandirian untuk mewujudkan jati diri ke-Indonesia
4. nilai perjuangan untuk mewujudkan kemandirian
Fungsi dan Peran Pancasila Bagi Bangsa Indonesia
1. Pancasila sebagai dasar Negara, Pancasila sebagai falsafah Negara (philosohische gronslag) dari Negara, ideology Negara, dan staatside. Dalam hal ini Pancasila digunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan atau penyenggaraan Negara. Hal ini sesuai dengan bunyi pembukaan UUD 1945, yang dengan jelas menyatakan “……..maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu udang-undang dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suat susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada…… (Baca; sila-sila Pancasila)..”

2. Pancasila sebagai perjanjian luhur bahwa Pancasila terlahir dari proses yang panjang dan di rumuskan dengan penuh landasan yang tidak bertentangan dengan keluhuran, karakteristik, kepribadian dari pada bangsa Indonesia

3. Pancasila sebagai Jiwa Bangsa menurut Prof. Notonagoro melukiskan sifat hirarkis-piramidal Pancasila dengan menempatkan sila “Ketuhanan Yang Mahaesa” sebagai basis bentuk piramid Pancasila. Dengan demikian keempat sila yang lain haruslah dijiwai oleh sila “Ketuhanan Yang Mahaesa”. Secara tegas, Dr. Hamka mengatakan: “Tiap-tiap orang beragama atau percaya pada Tuhan Yang Maha Esa, Pancasila bukanlah sesuatu yang perlu dibicarakan lagi, karena sila yang 4 dari Pancasila sebenarnya hanyalah akibat saja dari sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.”

4. Pancasila sebagai moral pembangunan, Pancasila memuat unsur-unsur moralitas, etika, dan nilai sehingga setiap pembangunan Negara maka selalu berdasarkan pada Pancasila, sebagai Pancasila merupakan poundasi, landasan pembangunan

5. Pancasila sebagai pandangan hidup yang mempersatukan bgs.indo. Dalam pengertian ini, Pancasila disebut juga way of life, Dalam hal ini Pancasila digunakan sebagai petunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas hidup dalam segala bidang. Hal ini berarti bahwa semua tingkah laku dan tindakan pembuatan setiap manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan pencatatan dari semua sila Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar Negara Indonesia mempunyai beberapa fungsi pokok, yaitu: Pancasila sebagai pengatur hidup (merupakan pengertian yang bersifat sosiologis) dan sebagai pengatur tingkah laku pribadi dan cara-cara dalam mencari kebenaran (merupakan pengertian yang bersifat etis dan filosofis).

6. Pancasila sebagaia kepribadian bangsa. indonesa, di setiap Negara di Dunia ini, masing-masing mempunyai karakteristik, ideologi, kepribadia. Maka untuk melihat skepribadian yang sesungguhnya bangsa Indonesia adalah ada pada pancasil.

7. Pancasila sebagai cita2 dan tujuan bangsa Indonesia, cita dan jutuan dari pada Pancasila adalah ada pada nilai ketuhanan, kemanusiaa, persatuan, kerakyatan, keadilan..

8. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Oleh karena Pancasila adalah sebagai dasar Negara, ideologi Negara, kepribadian, pandangan hidup, maka segala aturn yang ada dan atau yang akan dibentuk harulah berdasarkan apda Pancasilal. Sebagaimana Pancasila sebagai sumber dasar segala sumber hukum

LANDASAN FILSAFAT
Ontologis artinya segala yang berkaian dengan sifat dan hakekat berNegara harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
Epistimologis epistimologi Pancasila artinya mencari sumber-sumber pengetahuan dan kebenaran Pancasila. sumber pengetahuan dalam epistimologi ada dua aliran yakni empirisme dan rasionalisme.
Aksiologis aksiologi Pancasila merujuk pada nilia-nilai dasar yang merujuk pada nilai-nilai dasar yang terdapat dalam pembukaan UUD NRI1945, peraturan undnagan lainnya.
Pancasila Sebagai Etika Politik
Nilai adalah suatu sifat atau kwalitas yang melekat pada suatu obyek, namun bukan obyek itu sendiri
Etika adalah merupakan cabang filsafat yang membicarakan tingkah laku manusia dari segi baik dan buruk
Moral adalah merupakan patokan2, kumpulan peraturan lisan maupun tertulis, tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar menjadi manusia yang lebih baik (AKHLAK)
Norma adalah aturan atau ketentuan yang yang mengikat warga masyarakat atau kelompok tertentu yang menjadi panduan, tatanan, patokan, dan pengendali dalam hidup bermasyarakat.

Nilai Yang Terkandung Dalam Pancasila
Nilai Dasar adalah merupakan nilai yang bersifat sangat abstrak umum, dan tidak terikat oleh ruang dan waktu.
Alinea I : mencerminkan keyakinan kemerdekaan sebagai hak segala bangsa, eprikemanusiaan dan perikeadilan, konsekuensi logis adalah penghapusan segala bentuk penjajahan di muka bumi.
Alinea II : menegaskan cita nasional, cita kemerdekaan, bersatu berdaulat adil makmur.
Alinea III : memuat pernyataan kemerdekaan untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas.
Alinea IV : memberika arahan tentang tujuan Negara, susunan Negara, sistem pemerintahan Negara dan sadar Negara.
Nilai Instrumental
Adalah merupakan penjabaran nilai dasar yaitu arahan kinerja untuk kurun waktu tertentu dan kondisi tertentu, sifatnya kontekstual, harus disesuaikan dengan tuntutan zaman.SEPERTI; tertuang dalam UU dan peraturan serta kebijakan pemerintah lainnya.
Nilai praksis:
Adalah nilai yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. SEPERTI; kerukunan hidup beragama, silaturrahmi antar ummat beragama, dialog antar ummat beragama, toleransi, dan saling menghormati antara ummat beragama.

PANCASILA SEBAGAI IDEOLOG NRI
Pengertian Ideologi
adalah kumpulan nilai dari kehidupan lingkungan sendiri yang diakui kebenarannya kemudian digunakan untuk mengatur masyarakat.
Idealitas : harapan, cita2 tujuan
Realitas : nilai yang hidup dalam masyarakat
Fleksibilitas : mengikuti perkembangan zaman, teknologi, terbuka dan demokratis
Normalitas : mengikat /aturan2 yang harus dipatuhi Pembukaan UUD 1945 dengan nilai-nilai luhurnya menjadi suatu kesatuan integral-integratif dengan Pancasila sebagai dasar Negara. Jika itu diletakkan kembali, maka kita akan menemukan landasan berpijak yang sama, menyelamatkan persatuan dan kesatuan nasional yang kini sedang mengalami disintegrasi. Revitalisasi Pancasila sebagai dasar Negara mengandung makna bahwa Pancasila harus diletakkan utuh dengan pembukaan, di-eksplorasi-kan dimensi-dimensi yang melekat padanya, yaitu :
Realitasnya: dalam arti bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dikonkretisasikan sebagai kondisi cerminan kondisi obyektif yang tumbuh dan berkembang dlam masyarakat.
Idealitasnya: dalam arti bahwa idealisme yang terkandung di dalamnya bukanlah sekedar utopi tanpa makna, melainkan diobjektivasikan sebagai “kata kerja” untuk membangkitkan gairah dan optimisme para warga masyarakat guna melihat hari depan secara prospektif, menuju hari esok lebih baik.
Fleksibilitasnya: dalam arti bahwa Pancasila bukanlah barang jadi yang sudah selesai dan mandeg dalam kebekuan oqmatis dan normatif, melainkan terbuka bagi tafsir-tafsir baru untuk memenuhi kebutuhan zaman yang berkembang. Dengan demikian tanpa kehilangan nilai hakikinya, Pancasila menjadi tetap aktual, relevan serta fungsional sebagai tiang-tiang penyangga bagi kehidupan bangsa dan Negara dengan jiwa dan semangat “Bhinneka tunggal Ika”
Revitalisasi Pancasila Pancasila sebagai dasar Negara harus diarahkan pada pembinaan moral, sehingga moralitas Pancasila dapat dijadikan sebagai dasar dan arah dalam upaya mengatasi krisis dan disintegrasi. Moralitas juga memerlukan hukum karena keduanya terdapat korelasi. Moralitas yang tidak didukung oleh hukum kondusif akan terjadi penyimpangan, sebaliknya, ketentuan hukum disusun tanpa alasan moral akan melahirkan sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila.

IDEOLOGI TERBUKA & TERTUTUP
TERBUKA : jika odeologi tsb dapat menerima dan mengembangkan pemikiran baru dari luar yg tidak bertentangan dnegan nilai dasarnya
TERTUTUP : tidak apat menerima dan mengembangkan pemikirna baru tidak berinteraksi dengan perkembangan zaman

PERBANDINGAN IDEOLOGI PANCASILA DAN IDEOLOGI DUNIA
F a s i s
Menurut Prof. Dr. William Eberstein bahwa Fasisme adalah pengorganisasian pemerintahan dan masyarakat secara totaliter oleh kedoktatoran suatu partai, yang berwatak atau bercorak nasionalist, recialist, militerialist, dan imperialis. Beberapa unsur daripada ajaran Fasis yaitu :
 tidak percaya fikiran artinya menyanggah hasil-hasil fikiran manusia.
 Menyanggah persamaan dasar manusia. Bahwa laki-laki tetap lebioh tiggi dari pada wanita.
 Etika tingkah laku di dasarkan pada kebohongan dan kekerasan
 Pemerintahan dilakukan oleh golongan elit.
 Totaliter dan lain-lain.

k o m u n i s
 menolak,kristen,budha,hindu,islam dll (agama tidak ada)
 semua organ pemerintah (legislatif, yudikatif, eksekutif ) berfungsi untuk kepentingan pemerintahan yang telah dirumusakan o/ partai komunis
 individu dan masyarakat adalah alat untuk mencapai tuujuan Negara
 rumah,tanah,bank,perusahaan,rumah2 dll semua a/ milik Negara
 usaha menentang kepututsan2 pemerintah dipandang sebagai penghianatan kegiatan ekonomi ditentukan dan dikuasai o/ neg.
 semua penduduk harus bekerja untuk Negara
 hanya mengenal satu partai yaitu partai komunis
 eko,pol,sos,agama,bud,pend didominasi oleh Negara
l i b e r a l
 Negara adalah alat
 menolak dogmatisme
 mementingkan individu
 pemerintahan berdasarkan hukum
 pemerintahan dilakukan dengan persetujuan orang yang diperintah
 percaya tuhan sebagai pencipta
 percaya persamaan dasar sebagai manusia
 memperlakukan pikiran orang lain secara sama

i s l a m
 percaya kepada satu tuhan
 persatuan dan kesatuan
 musyawarah dan mufakat
 memegang menegakkan keadilan
 menjunjung tinggi kemerdekaan bangsa dan indiividu
 masyarakat yang penuh kasih sayang
 hukum tuhan

P a n c a s i l a
 Ketuhanan yang maha esa
 Kemanusiaan yang adil dan beradab
 Persatuan Indonesia
 Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyaaratan perwakilan
 Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

PANCASILA SEBAGAI ETIKA BANGSA INDONESI
menurut Kattsoff: etika a/ banyak bersangkut paut dengan tingkah laku manusia. makna pcs sbg etika yaitu dapat membedakan (hala-haram), boleh tidak, patut tidak patut

Perbedaan Dasar Dan Sikap Negara Dunia
• Negara ¬a=tidak theis=tuhan yaitu tidak percaya kepada Tuhan YME
• Negara Sekuler yaitu tidak berdasrkan pada Ketuhanan YME atau agama tertentu
• Negara tehis demokrasi yaitu berdasarkan pada tuhan yang maha esa bukan berdasarkan pada satu agama
• Negara teheis theokrasi: berdasrkan ketuhanan agama tertentu

SISTEM DEMOKRASI PANCASILA
Rumusan demokrasi Pancasila
1. demokrasi pada bidang politik mengandung pengetian menegakkan kembali asas-asas hukum dan kepastian hukum.
2. demokrasi ekonomi mengandung pengertian kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia
3. demokrasi pad bidang hukum pada hakekatnya pengakuan dan perlindungan HAM, peradilan bebas tidak memihak.
pengertian demokrasi : adalah bersal dari bahasa Yunani yaitu demos (rakyat) dan kratos (kekuasaan).

Hakekat demokrasi mengandung pengertian :
o pemerintahan dari rakyat
o pemerintahan oleh rakyat
o pemerintahan untuk rakyat

Ciri demokrasi Pancasila
o tidak mengenal oposisi
o berasaskan kekeluargaan
o perbedaan pendapat di hargai dan dijunjung tinggi
o segala sesuatu diputusakan melalui musyawarah untuk mufakat, bila tidak tidak, maka dilakukan voting
o kebebasan Indifidu tidak bersifat mutlak/ diselaraskan dengan tanggung jawab sosial

UNDANG-UNDANG DASAR
Tata aturan peraturan perundang-undangan adalah berhierarki (bertingkat). Sesuai Pasal 2 MPR RI No III/MPR/2000 menyebutkan bahwa tata urutan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum di bawahnya. Tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah:
1. Undang-Undang Dasar1945
2. Ketetapan majelis permusyawaratan rakyat Republik Indonesia
3. Undang-undang
4. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu)
5. Peraturan daerah
Undang-undang dasar1945 merupakan hukum dasar tertulis Negara Republik Indonesia.
Peraturan Pemerintah (PP) dibuat oleh pemerintah untuk melaksanakan pemerintah undang-undang
Peraturan daerah (Perda) merupakan peraturan untuk melaksanakan aturan hukum diatasnya dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan
Pasal 4 ketetapan MPR No. III/MPR/2000 menyebutkan bahwa sesuai dengan tata urutan peraturan perundang-undangan ini ,maka setiap “aturan hukum yang rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tingi”.peraturan atau keputusan mahkama agung, atau komisi yang singkat yang dibentuk oleh pemerintah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang termuat dalam tata urutan peraturan perundang-undangan
Negara Indonesia adalah Negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum, oleh karena itu segala aspek dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara diatur dalam sistem peraturan perundang-undangan. Dalam pengertian inilah maka Negara di laksanakan berdasarkan pada suatu konstitusi atau undang-undang dasar Negara.
Pengertian undang-undang dasar
Disamping pengertian undang-undang dasar, dipergunakan juga istilah lain yaitu “konstitusi” istilah konstitusi berasal dari bahasa inggris “constitution” atau dari bahasa belanda “constitute”.terjemahan dari istilah terdebut adalah undang-undang dasar.
Namun pengertian konstitusi dalam peraktek ketataNegaraan umumnya dapat terbukti mempunyai arti.
1. Lebih luas daripada Undang-Undang Dasar,atau
2. Sama dengan pengertian Undang-Undang Dasar
Kata konstitusi dapat mempunyai arti lebih luas dari pada pengertian undang-undang dasar, karena pengertian undang-undang dasar hanya meliputi konstitusi tertulis saja, dan selain itu masih terdapat konstitusi tidak tertulis, yang tidak tercakup dalam undang-undang dasar.
Penertian konstitusi adalah sama dengan pengertian undang-undang dasar. Hal ini terbukti dengan disebutnya istilah Konstitusi Republik Indonesia Serikat bagi Undang-undang Dasar Republik Indonesia Serikat (Kaelan,2004,hal.180-181).
Konstitusi Negara atau undang-undang dasar adalah peraturan Negara dan merupakan batang tubuh suatu Negara yang memuat ketentuan-ketentuan pokok yang menjadi salah satu sumber yang menjadi peraturan perundangan lainnya yang kemudian dikeluarkan oleh Negara itu.
Oleh karena itu didalam ketataNegaraan dikenal dua macam hukum dasar yaitu :
a. Hukum dasar tertulis yaitu UUD
b. Hukum dasar yang tidak tertulis (umumnya disebut konvensi).
Hukum dasar tertulis (UUD) adalah piagam–piagam tertulis yang sengaja diadakan dan memuat segala apa yang dianggap oleh perbuatannya apa yang dianggap oleh pembuatnya menjadi asas fundamental dari pada Negara pada waktu itu. Hukum Dasar yang tidak tertulis ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan Negara, meskipun tidak tertulis.
Konvensi mempunyai sifat-sifat
1. Merupakan kebiasaan yang berulang kali dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan Negara
2. Tidak bertentangan dalam UUD dan berjalan sejajar
3. Diterima oleh semua rakyat
4. Bersifat sebagai pelengkap, sehingga memungkinkan sebagai aturan dasar yang tidak terdapat dalam UUD
Cara timbulnya Undang Undang Dasar
Negara-Negara modern memperoleh Undang-undang dasar mereka dengan melalui beberapa cara. menurut kansil (1986) ada tiga cara timbulnya UUD
1. Cara pemberian (grants)
2. Cara pembuatan dengan sengaja (deliberate creation)
3. Cara revolusi(revolution)

Alasan-alasan Timbulnya Undang-Undang Dasar
1. Karena keinginan warga Negaranya untuk menjamin hak-hak mereka ,dan membatasi tindakan-tindakan Pemerintah agar tidak lagi melangar hak-hak warga Negaranya.
2. Untuk menciptakan suatu bentuk sistem ketataNegaran yang semula tidak tertentu kedalam bentuk yang tertentu.
3. Karena keinginan membentuk Negara yang baru untuk menjamin adanya cara penyelenggaran ketataNegaraan dalam bentuk yang permanen dan dapat diterima oleh rakyatnya.
4. Keinginan untuk menjamin adanya kerja sama yang efektif dari Negara-Negara yang tergabung dalam satu federasi.
Fungsi Undang-Undang Dasar
Secara teoritis undang-undaang dasar harus memenuhi dua syarat, yaitu syarat mengenai bentuknya dan syarat mengenai isinya. Bentuk sebagai naskah tertulis yang merupakan peraturan perundangan yang tertinggi yang berlaku dalam suatu Negara.isinya berupa peraturan yang bersifat fundamental. Artinya bahwa tidak semua masalah yang penting harus dimuat dalam Undang-undang Dasar, melainkan hal-hal yang pokok dasar atau asas saja. Sehingga isi dari undang-undang dasar itu hanya bersifat hal-hal yang biasa saja.
Oleh karena itu unddang-undang dasar mempunyai dua fungsi yaitu :
1. Untuk menjamin hak-hak dan kewajiban serta kepentingan rakyat,dari tindakan sewenang-wenang, penyalahgunaan kekuasaan, dan tindakan-tindakan menguntungkan diri sendiri dari para penguasa Negara.
2. Sebagai landasan penyelenggaraan Negara menurut suatu sistem ketataNegaraan yang tertentu dan dapat diterima dan dapat dimengerti oleh rakyatnya. Dengan kata lain dapat pula disebut landasan struktural dalam penyelenggaraan pemerintah Negara.
Undang-undang dasar 1945
Konstitusi NKRI ialah Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang sebelum diamandemenkan terdiri dari pembukaan yang meliputi 4 alinea (alinea ke-4 memuat dasar Negara Pancasila).
Setelah diamandemenkan sesuai dengan aturan tambahan pasal 2 adalah ‘dengan ditetapkannya perubahan undang-undang dasar itu’
Kedudukan UUD 1945 adalah sebagai norma hukum dan sebagai hukum dasar. Sebagai norma hukum berarti mengikat pemerintah, setiap lembaga Negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga Negara serta berisi norma-norma yang harus
BUDAYA AKADEMIK
Menurut Kaelan ciri masyarakat Ilmiah yaitu
Kritis
Kreatif
Analitidinamis
Dialogis
Obyektif
Konstruktif
menerima kritikan
menghargai waktu
menghargai prestasi
bebas dari prasangka
beorientasi masa depan
menjunung tinggi tradisi ilmiah
Sedangkan menurut Patawari bahwa yang membedakan mahasiswa dengan masyarakat lain adalah ada pada ciri “RAKUS” dan “CIUM”
Pertama, RAKUS
R = asional
A = nalitis
K = ritis
U = universal
S = istematis
Kedua, CIUM
C = ekatan
I = novator
U = let
M = motivator

DAFTAR REFERENSI:

  1. Universitas Gunadarma, Diktat Kuliah Pendidikan Pancasila, Edisi 2007
  2. Drs. H. KAELAN, M.S. Pendidikan Pancasila, Edisi Reformasi Tahun 2000, Paradigma Yogyakarta.
  3. Ditjen DIKTI Depdiknas,2001, Kapita Selekta Pendidikan Pancasila, Bag.1, Dirjen Dikti Depdiknas, Jakarta
  4. Budiardjo Miriam, 1981, Dasar-dasar ilmu Politik, Gramedia, Jakarta.
  5. Darmodihardjo Dardji, 1996, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
  6. Wibisono Koento, 1989, Pancasila sebagai Ideologi Terbuka, Makalah pada Lokakarya Dosen-dosen Pancasila PTN dan PTS se-Kopertis Wilayah V, Yogyakarta.
  7. Sekneg RI, 1995, Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI, Jakarta.
  8. Sinar Grafika, 2002, UUD 1945 Hasil Amandemen Agustus 2002, Jakarta.
  9. Ditjen Dikti Depdiknas, 2001, Kapita Selekta Pendidikan Pancasila Bag.II, Dirjen Dikti Depdiknas, Jakarta.
  10. Mahfud, M.D. 1998, Pancasila sebagai Paradigma Reformasi Hukum, Makalah Diskusi Panel pada Pusat Studi Pancasila UGM.
  11. Ketetapan-ketetapan MPR/MPRS yang masih berlaku.
About these ads
Komentar
  1. Asrul mengatakan:

    PAk…Apakah MAterinya HAnya Itu Saja…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s