KPK VS POLRI

Posted: 21 Oktober 2012 in demokrasi, HAM, Hukum, KONFLIK, politik
Tag:

Oleh.: PATAWARI, S.Hi.,MH.

Korupsi di indonesia semakin tidak teratasi walau dengan lembaga yang begitu besar dan tertruktur hingga kepelosok, dilain sisi masyarakat semakin memperlihatkan tingkat kritik yang semakin tak terbendung. barang tentu keritikan masyarakat atas kondisi korupsi yang semakinmeraja lela, kritikan diarahkan pada pemerintah sebagai pelayan dan sekaligus pelaku dari korupsi.
Lahirnya lembaga KPK tak lepas dari pada kekecewaan masyarakat atas lembaga kepolisian dan kajaksaaan sebagai penyidik, maka seyogyanya pemerintah dengan menetapkannya lembaga KPK sebagai antitesa dari kepolisian guna melakukan pemberantasan korupsi harus konsisten bahwa segala kasus korupsi ansih di pegang oleh KPK. Artinya, Polisi dan kejaksaan untuk sementara waktu tidak melakukan peyidikan pada kasus korups adalah sepenuhnya di berikan kepada lembaga KPK.
Memang, Lembaga KPK sesunggunya pada tataran struktur ketatanegaraan bukanlah lembaga abadi ia lembaga yang bersifat sementara. Artinya bahwa dengan selesainya tugas dari pada KPK dalam memberntas korupsi di haruskan KPK di hilangkan (melalui amandemen).
Maka, kepolisian dan kejaksaan dan seluruh lembaga pemerintahan termasuk DPR seharusnya memberikan ruang KPK untuk melaksanakan langkah terobosan dalam memberantas korupsi secara independen tidak justru mengkebiri dan mempolitisir KPK.#

Makassar, 20 Oktober 2012

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s