PEBANDINGAN MAHKAMAH KONSTITUSI; NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN NEGARA REPUBLIK CHILI

Posted: 21 Oktober 2012 in Hukum, jurnal
Tag:,

Olehūüėõ A T A W A R I

Email: patawari.mh@gmail.com

Abstrak

Perbadingan Mahkamah Konstitusi Negara Republik Indonesia dan Republik Chili tujuannya adalah untuk membandikan Mahkamah Konstitusi dimasing-masing negara.

Pada dasarnya indonesia dan Chili adalah masing-masing sebagai negara Republik, dan mempunyai konstitusi sebagai dasar dalam negara. Nemun demikian dalam Mahkamah Konstitusi mereka mempunyai perbedaan dan kesamaan yaitu;

Kesamaan, dalam hal Konstitusional review masing masing negara Indonesia-Chili memiliki kewenangan Konstitusional review dalam permasalahan pengujian Undang Undang yang dianggap inkonstitusional.

Perbedaa, Perbedaaan yang sangat signifikan terletak pada kewenangan Mahkamah Konstitusi negara Chili yang hanya bisa melakukan pengujian terhadap perjanjian internasional yang belumn diratifikasi atau Rancangan undang undang (RUU) sebelum disahkan menjadi Undang undang

Kata Kunci: Perbandingan, Mahkamah Konstitusi, Indonesia, Chili
PENDAHULUAN

Setelah disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945 maka dalam rangka menunggu pembentukan MK, MPR menetapkan Mahkamah Agung (MA) menjalankan fungsi MK untuk sementara sebagaimana diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil Perubahan Keempat.DPR dan Pemerintah kemudian membuat Rancangan Undang-Undang mengenai Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan mendalam, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hari itu (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316).Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) diawali dengan diadopsinya ide MK (Constitutional Court) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 Nopember 2001. Ide pembentukan MK merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20.

Pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 hakim konstitusi untuk pertama kalinya yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para hakim konstitusi di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003.Lembaran perjalanan MK selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari MA ke MK, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai beroperasinya kegiatan MK sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan UUD 1945[1]

Penafsiran Konstitusi dapat dilakukan oleh sisiapun, tidak terkecuali warganegara secara individu . setiap lembaga negara memiliki otoritas untuk melakukan penafsiran konstitusi dengan ruang lingkup kewenangan yang dimilikinya, kedudukan lembaga negara adalah equal dan hal lain membuat penafsiran yang dilakukan oleh suatu lembaga negara hanya mengikat ke lembega itu sendiri.

Penafsiran yang dilakukan oleh badan peradilan berbeda, karena kakuasaan yudisial yang melekat dengannya membuat penafsiran tentang Konstitusi yang dituangkan dalam bentuk putusan yang memiliki kekuatan mengikat. Dengan demikin badan yudisial, dalam hal ini badan peradilan, diberi wewenang untuk mengawal dan menafsirkan Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki sifat khusus dan eksklusif yang akan menimbukan dampak/efeke kedepannya. Lembaga ini khusus dibentuk dan terletak di luar badan peradilan biasa yang sepenuhnya independent dari cabang lain dari otoritas publik.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk melindungi Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga arbitrase final antara pemerintah dengan warga negara dalam pelanggaran hak konstitusi. Mahkamah Konstitusi mereview semua produk legislatis yang merupakan instrumen hukum tertentu yang spesifik di lingkungan hukum dan politik.

Hans Kalsen menyatakan bahwa pelaksanaan aturan Konstitusi tentang legislasi dapat secara efektif dijamin hanya jika suatu organ selain badan legislatif diberikan tugas untuk menguji apakah suatu produk hukum itu konstitusional atau tidak. Untuk itu dapat diadakan organ khusus seperti pengadilan khusus yag disebut Mahkamah Konstitusi constitusional court, atau kotrol terhadap konstitusionalitas undang-undang juducial review diberikan kepada pengadilan biasa, khususnya Mahkamah Agung seperti di Amerika Serikat. Oragan khusus yang mengontrol tersebut dapat menghapuskan secara keseluruhan undang-undang yang tidak Konstitusional sehingga tidak dapat diaplikasikan oleh organ lain [2]

George Jellinek pada akhir abad ke -19 mengembangakan gagasan agar kewenangan Judicial Review tersebut ditetapkan di Austria, seperti yang telah di tetapkan oleh John Marshal Di Amerika pada tahun 1867, Mahkamah Agung Austria mendapatkan kewenangan mengenai sengketa yuridis terkait dengan perlindungan hak-hak politik berhadapan dengan pemerintah. Pemikiran Kalsen yang telah diungkapkan di atas, mendorong terbentuknya suatu lembaga yang diberi nama ‚ÄúVesfassungsgerichtshoft‚ÄĚatau Mahkamah Konstitusi (Constitusioanal Court) yang berdiri sendiri di luar Mahkamah Agung, sehingga model ini sering disebut sebagai ‚ÄúThe Kelsenian Mode‚ÄĚ [3]

Gagasan ini diajukan ketika Kalsen diangkat sebagai anggota lembaga pembaharu Konstitusi Austria (Chacelery) Pada Tahun 1919-1920 dan diterima dalam Konstitusi tahun 1920. Ini lah Mahkamah Konstitusi pertama di dunia. Model ini menyangkut hubungan antara prinsip supremasi Konstitusi the principle of the supremacy of the parliament. Mahkamah Knstitusi ini melakukan pengujian baik terhadap norma-norma yang bersifat abstrak abstract review dan juga memungkinkan pengujian terhadap norma kongkrit concrete review, pengujian bisasnya dilakukan secra a posteriori, meskipun tidak menutup kemungkinan dilakukan pengujian ‚Äúa priori‚ÄĚ [4]

Kekuasaan ini dijalankan oleh lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang dapat berdiri sendiri terpisah dari Mahkamah Agung atau dlekatkan menjadi bagian dan fungsi Mahkamah Agung. Namun, jika berdiri sendiri, Mahkamah Konstitusi merupakan fenomena baru dalam dunia ketatanegaraan. Sebagaian besar negara demokrasi yang sudah mepan, tidak mengenal lembaga Mahkamah Konstitusi yang berdiri sendiri. Sampai sekarang baru ada 78 negara yang membentuk Mahkamah ini secara sendiri [5]

Fungsinya biasanya dicakup dalam fungsi supreme court yang ada di setiap negara. Salah satu contohnya ialah Amerika serikat. Fungsi-fungsi yang dapat dibayangkan sebagai fungsi Mahkamah Konstitusional seperti Judicial review dalam rangka menguji konstitusionalitas suatu undang-undang baik dalam arti formil ataupun dalam arti pengujian materil, dikaitkan langsung dengan kewenangan Mahkamah Agung (Supreme court)[6]

Mahkamah Agung Supreme court atau mungkin diberikan pada lembaga independen di luar cabang kekuasaan yudisiil. Konstitusional review diadopsi dan diperkenalkan dalam keadaan yang bebeda, tergantung sistem ketatanegaraan masing-masing negara.

Konstitusi judicial review memiliki beraneka ragam model dan varian keanekaragaman tersebut dilihat dari fungsi sebagai ‚Äúpenjaga Konstitusi‚ÄĚ itu diberikan kepada lembaga khusus yang Mahkamah Konstitusi constitusional court atau dilekatkan pada lembaga peradilan biasa yang telah ada.

Mahkamah Konstitusi memiliki beraneka ragam model dan varian. Adapun faktor perbedaan yang menjadi varian dalam keanekaragaman model dan varian bentuk suatu Mahkamah Konstitusi antara lain;

Kelembagaan institusi, yaitu Mahkamah Konstitusi sebagai organisasi yang memiliki fungsi sebagai penjaga Konstitusi. Sebagai suatu organisasi tentu saja sebagai memiliki struktur organisasi dalam melaksanakan tupoksii organisasi tesebut. Sistem tertentu dapat diklasifikasikan dengan model yang umum struktur Mahkamah Konstitusional berdasarkan komponen berikut:
Pertama, Komposisi Hakim yaitu a). Jumlah Hakim bahwa Pemilihan pengangkatan, adalah sistem yang berlaku dalam pengajuan dan pengangkatan hakim Konstitusi, serta penetapan pihak yang memiliiki kewenangan untuk mengajukan calon Hakim Konstitusi.

Kedua, Masa jabatan hakiom Konstitusi, apakah ada perbedaan antara ketua Mahkamah Konstitusi dengan anggota Mahkamah Konstitusi atau tidak.

Ketiga, Persayarakat yang siperlukan hakim Konstitusi, dalam hal ini juga kemungkinan adanya variabel. Yaitu persyaratan hakim Konstitusi yang diajukan oleh masing-masing pihak memiliki peryaratan khusus atau persyaratan dan pihak-pihak tersebut dama. Tidak ada syarat tambahan atau syarat khusus.

Keempat, Kekebalan, hal ini sehubungan jabatannya sehingga sebagai hakim Konstitusi dan status jabatannya tersebut dalam Konstitusi

Persidangan, pada umumnya adalah sidang pleno dengan menetapkan kuorum hakim Konstitusi dalam setiap sidang. Selain itu, mengatur pula tentang hukum acara tersendiri mulai dari pendaftaran berkas sampai putusa. Putusan Mahkamah Konstitusi biasanya diambil berdasarkan pemufakatan dengan berdasarkan dissenting/concurring opinion.
Organisasi dalam hal ini, ditinjau dari struktur organisasinya suatu organisasi memiliki sekreetaris yang menjalankan otonomi administrasi, menyusun dan melaksanakan anggaran melakukan pelayanan administrasi serta pelayanan khusus. Tentu saja semua in tidak dilakukan oleh hakim Konstitusi melainkan staf di Mahkamah Konstitusi.
Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Konstitusi, sebagai organ utama atau organ tambahan, serta kedudukannya dengan lembaga negara yang lain, apakah equal atau tidak.
Sifat dan prinsip Mahkamah, hal in merupakan dampak dari kelembagaan Mahkamah Konstitusi. Model pranata judicial constitutional review mempengaruhi sifat putusan dan dampak yang timbul akibat putusan tersebut. Adapun sifat dan prinsip Mahkamah memiliki varian yang beragam, antara yaitu a) Finalitas b) Kekuatan mengikat, dalam hal ini terdapat 2 (dua) macam yaitu ; erga omnes dan inter partes. c) Ex officio. d) Pembatalan seluruhnya tau sebagian. e) Konsekuensi putusan dan ganti rugi f) Bentuk lain putusan.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi harus mempublikasikan setiap putusannya melalui berita resmi, jurnal hukum, media electronik atau bentuk lainnya.

e. Kewenanngan Mahkama Konstitusi yaitu Pertama, Kewenangan inti, yaitu constitusional review baik preventif maupun a posteriori review.
Kedua, Kewenangan lain, pengaduan Konstitusional, sengketa pemilihan umum, sengketa antar lembaga atau partai politik atau lainnya yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diserikan oleh Konstitusi.

Chili, adalah sebuah negara di Amerika Serikat yang sering mengalami konflik internal menyangkut permasalah politik dan sosial. Namun Chili memiliki sistem peradilan terbaik di Amerika Latin.[7] .

Bentuk negara Chili adalah kesatuan, yang terdiri dari 13 (tiga belas) daerah, dengan 40 (empat puluh) propinsi yang dipimpin oleh Gubernur yang ditunjuk oleh President Chili menganut sistem desentralisasi dan merupakan Negara yang menganut sistem Presidentsial dengan multi ‚Äďpertai.

Beberapa kondisi yang memiliki kesamaan dengan Indonesia pada ‚Äúperbandingan Mahkamah Konstitusi Negara Republik Indonesia dengan Negara Republik Chili‚ÄĚ pembahansan tersebut di batasi dengan rumusan sebagai berikut:

Bagaimana model dan kewenangan Mahkamah Konstitusi di Indonesia.?
Bagaimana model dan kewenangan Mahkamah Konstitusi di Chili ?

II. Pembahasan

1. Mahkamah Konstitusi di Indonesia

Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi yang merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan ketatanegaraan Indonesia, muncul pada abad ke-20 ini. Ide tersebut di adopsi pada amandemen ketiga UUD 1945 tahun 2001. Mahkamah Konstitusi Indonesi, ditinjau dari aspek ‚Äďaspek berikut ini;

Kelembagaan, yaitu Fungsi penjaga Konstitusi diberikan kepada lembaga khusus di luar badan peradilan biasa dan idependent tetapi masih termasuk dalam badang cabang kekuasaan yudisiil yang diwujudkan dalam suatu bentuk Mahkamah . yaitu Mahkamah Konstitusi kelembagaan. [8]
Komposisi Hakim, dengan ketentuan 1) Jumlah hakim ; 9 (sembilan) orang 2) Pemilihan/pegangkatan 3) 3 orang ditunjuk oleh Mahkamah Agung 4) 3 orang diajukan oleh DPR 4) 3 orang di ajukan oleh President 5) Tidak ada perbedaan/diskriminasi, persyaratan yang tercantum pada Pasal 16 UU Nomor 24 Tahun 2003 berlaku untuk semua calon yang diajukan baik itu hakim ataupun praktisi hukum. 6) Konfigurasi sumber rekruitmen hakim Konstitusi dan tiga cabang kekuasaan negara tersebut mencerminkan keseimbangan dan keterwakilan tiga cabang kekuasaaan negara (trias Pilitika) yaitu legislatif, eksekutif fan yudikatif.[9] 7) Masa jabatan 5 (lima) tahun
Persidangan Mahkamah Konstitusi, yaitu memeriksa, mengadili dan memutuskan dalam sebuah sidang pleno. Mahkamah Konstitusi 9 (sembilan) orang hakim Konstitusi, kecuali alam keadaan luar biasa dengan 7 (tujuh) hakim Konstitusi. Adapun keadaan biasa ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi.
Organisasi, Mahkamah Konstitusi, diluar hakim Konstitusi memiliki sekretariat dan kepaniteraan yan mejalankan otonomi administrasi anggaran, layanan administrasi, layanan khusus seperti pusat informasi hukum perpustakaan hukum dan penasehat hukum.
Kedudukan, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga Negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk meyelenggarakan peradilan dalam menegakkan hukum dan keadilan
Sifat prinsip Mahkamah, Putusan pendapat Mahkamah adalah final, Hal ini berkaitan dengan fungsi utama dari Mahkamah Konstitusi yang diberikan kewenangan untuk menafsirkan UUD 1945 dan memastikan tidak adanya pelanggaran terhaap UUD 1945
Kewenangan Mahkamah Konstitusi indonesia mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban. Mahkamah Konstitusi berwewenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir pada putusannya yang bersifat final untuk :
Menguji Undang Undang terhadap UUD NRI 1945
Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI 1945.
Memutus pembubaran Partai Politik dan
Memutus perselisihan tentang hasil pemilu
Berdasarkan 4(empat) wewenang dan 2 (satu) kewajiban yang dimiliki tersebut, Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi sebagai penjaga Konstitusi (the guardian of the constitition). Hal tersebut sesuai dengan dasar keberadaaannya untuk menjaga pelaksanaan kosntitusi. [10]

Selaian dari itu, Mahkamah Konstitusi adalah menjamin terhadap perlindungan hak asasi manusia. Dan juga, Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi sebagai pengawal demokrasi the guardian of the democracy by protecting minory ringht, perlindungan hak Konstitusional warganegara the protector of the citizen’s constitutional righnts, dan perlindungan hak asasi manusia the protector of human rights[11]

2. Mahkamah Konstitusi di Republik Chili

Hukum Romawi dan spanyol, juga dari tradisi Prancis, khususnya kode Napoleon, merupakan hukum yang mengispirasi dari pada lahirnya sistem hukum peradilan di negara Republik Chili[12].

Berdasarkan Konstitusi Chili Tahun 1980, Mahkamah Konstitusi Chili memiliki karakteristik sebagai berikut;

Kelembagaan, yaitu Konstitusi 1980, kelembagaan Mahkamah Konstitusi mulai terbentu Mahkamah Konstitusi chili sebagai kelembagaan dilihat dari 3 (tiga) aspek, yaitu
Pertama, Komposisi Hakim yaitu a) Jumlah hakim adalah 7 (tujuh) orang. b) 3 (tiga) hakim dipilih dari Mahkamah Agung berdasarkan suara terbanyak. c) 1 (satu) praktisi hukum ditunjuk oleh President. d) 2 (dua) praktisi hukum ditunjuk Dewan Keamanan Nasional. e) 1 (satu) praktisi hukum di tunjuk oleh senat.

Kedua, Sedangkan sayarat untuk praktisi hukum dimaksudkan adalah : a) Memiliki kerja yang sangat baik di dalam universitas ataupun suatu kegiatan umum. b) Tidak memiliki halangan yang menyebabkan mereka tidak dapat menjalankan fungsi dan tugasnya selaku Konstitusi. c) Syarat tmbahan untuk praktisi hukum yang di usulkan oleh President dans enat adalah sebelumnya paernah aktif di dalam MA (bukan sebagai hakim) sedikitnya dalam jangka waktu 3 tahun berturut-turut. d) Masa jabatan 8 Tahun

Sama halnya dengan Mahkama Konstitusi Indonesia Mahkamah Kosntitusi Chili juga memiliki sekertariat dan kepaniteraan yang menjalankan otonomi administrasi, anggaran, layanan administrasi layanan khusus seperti pusat infoemsi hukum, perpustakaan hukum dan penasehat hukum.

Persidangan, Setiap sesi persidangan yang digelar oleh Mahkamah Konstitusi harus memenuhi kuorum sedikitnya 5 (lima) hakim Konstitusi dan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi tidak diajukan banding.
Kedudukan Mahkamah Konstitusi Indonesia merupakan salah satu lembaga Negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan dalam menegakkan hukum dan keadilan. Adalah sama dengan kedudukan Mahkamah Konstitusi di negara Republik Chili,
Sifat dan prinsip Mahkamah Segala bentuk Putusan harus dipublikasikan melalui berita resmi. Dan segala bentuk Putusan apapun atau pendapat Mahkamah adalah final, tidak dapat diganggu gugat dan mengikat semua lembaga.
Kewenangan Kewenangan Mahkamah Kosntitusi Chili lebih banyak dari pada Mahkamah Konstitusi Indonesia, adapun kewenangannya (Pasal 82 Konstitusi 1980) antara lain;
Melakukan pengawasan agar pembuatan Undang Undang yang dibuat oleh kongres tidak bertentangan dengan Konstitusi.
Menyelesaiakan permasalah yang terkait dengan Konstitusi di dalam pembuatan suatu Undang Undang ataupun di dalam proses amandemen UUD dan juga meyelesaikan permasalahan yang terkait dengan kosntitusi atas segala perjanjian internasional yang perlu persetujuan oleh kongres.
Menyelesaikan permasalah yan terkait dengan Konstitusi di dalam segala penetapan atau pun putusan yang memiliki kakuatan hukum
Menyelesaiakan sengketa pemilihan umum, sehubungan dengan putusan yang telah dikeluarkan oleh Elections qualifying court
memutusakan tuntutan yang timbul apabila President tidak mengeluarkan suatuperaturan dimana seharsunya peraturan tersebut dikeluarkan atau apabila President mengeluarkan suatu peraturan yang bertentangan dengan Konstitusi.
Memutuskan (apabila diminta oleh Presidentt) mengenai persesuaian dengan Pasal 88 Konstitusi 1980 tentang suatu putusan yang dikeluarkan oleh President tentan anggaran Negara yang dinyatakan oleh comtroller general bertentangan dengan Konstitusi.
Menyatakan apabila suatu organisasi, pergerakan atau parati politik dinyatakan bertentangan dengan Konstitusi sesuai dengan Pasal 8 Konstitusi Chili yaitu organisasi, pergerakan atau parati politik yang melakukan pengaduan politik, melakukan tindakan kekerasan sehingga harus dibubarkan .
Menyatakan apabila seseorang dianggap bertanggung jawab atas tindakan yang bertentangan dengan perintah yang dikeluarkan oleh negara, apabila orang tersebut adalah President Republik Chili, maka akan dibutuhkan persetujuan dari Senat
Memberikan laporan kepada senat sehubungan dengan kasus yang sedang ditangani oleh chambers of deputies mengenai dugaan adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pemerintah.
Menyelesaikan permasalah yang terkait dengan Konstitusi sehubungan dengan larangan bagi seseorang untuk ditunjuk sebagai Menteri Negara, ataupun apakah seorang menteri Negara masih dapat menduduki jabatannya, serta dapat atau tidaknya Menteri Negara menjalankan fungsi di luar fungsi yang dimilikinya secara serentak atau berbarengan.
Menetapkan mengenai ketidak mampuan dan atau tidak lagi memenuhi syarat serta alasan diberhentikannya anggota kongres;
Memutuskan bertentangan atau tidaknya putusan tertinggi yang dikeluarkan oleh President sehubungan dengan kewenangannya, dimana putusan tersebut dikeluarkan berdasarkan amanah dari Konstitusi.[13]
Mahkamah Konstitusi Chili hanya bisa melakukan pengujian dari Rancangan undang Undang (RUU) sebelum disahkan menjadi undang Undang (UU) dan perjanjian Internasional sebelum diratifikasi atau RUU sebelum di sahkan menjadi UU maka hak pengujian tidak lagi menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan Mahkamah Agung.

Terkait dengan hal ini, Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 18 April 2002 telah membuat putusan yang kontroversial, yaitu dalam perkara ‚Äúlandmark case‚ÄĚ. Mahkamah Konstitusi memutuskan perjanjian internasional mengenai Roma adalah inKonstitusional . pada hal perjanjian Internasional tersebut telah di ratifikasi oleh Chambers of deputies pada tanggal 22 januari 2002.

Mahkamah Konstitusi menyatakan inKonstitusional statuta Roma yang telah di ratifikasi. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa berdasarkan Konstitusi, kedaulatan terletak pada negara. Yuridiksi dari ICC tidak bersifat atau berfungsi melengkapi dari peradilan Chili akan tetapi sifat dan fungsinya adalah substitusi dari peradilan Chili. Permohonan tersebut diajukan oleh oposisi sayap kanan yang tidak menginginkan Pinochet diadili di ICC.

Hal ini dikarenakan tidak berselang lama dari ratifikasi tersebut, Pinochet ditangkap di London dan diadili oleh ICC. Terlepas dari alasan tersebut, yang menjadi kontroversi aalah berdasarkan Konstitusi 1980, Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk menyatakan suatu perjanjian internasional adalah inKonstitusional apabila perjanjian internasional tersebut belum diratifikasi. Sedangkan statuta roma yang dinyatakan inKonstitusional tersebut, telah dratifikasi oleh chambers of deputies. Seharusnya Mahkamah Konstitusi tidak berwewenang dalam masalah ini dan hanya berwewenang adalah Mahkamah Agung.

Peradilan Chili, sepanjang sejarahnya, sangat jarang dan memisahkan antara permasalah politik dan Konstitusional. Ini pulalah yang meyebabkan perlunya amandemen Konstitusi 1980.

III. Kesim­pulan
Terdapat kesamaan antara Negera Republik Indonesia dengan Negara Republik Chili dalam hal Konstitusional review, bahwa Mahkamah Konstitusi Indonesia memiliki kewenangan Konstitusional review dalam permasalahan pengujian Undang Undang yang dianggap inkonstitusional. Demikian juga dengan negara Republik Chili.

Perbedaaan yang sangat signifikan terletak pada kewenangan Mahkamah Konstitusi negara Chili yang hanya bisa melakukan pengujian terhadap perjanjian internasional yang belumndi ratifikasi atau Rancangan undang undang (RUU) sebelum disahkan menjadi Undang undang (UU).

DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, Jimly Konstitusi & Konstitusionalisme indonesia edisi evisi. Jakarta: Konstitusi Press, 2005

___________Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai negara. Jakarta: Konstitusi Press. 2005

___________hukum acara pengujian Undang-Undang. Jakarta Konstitusi Press. 2006

Kelsen, Hans general Theory of law an state, translated by; Anders Wedberg. New York :Russell & Russel, 1961

Lijphart, Arend Patterns of Democracy; goverment Forms and Permomance in Thirty-six countries. Nem keaven an london: yale university Press. 1999

Makalah

Asshiddiqi, jimly gagasan dasar tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Jakarta; Konstitusi Press

_ _ _ _ _ Mahkamah Konstitusi dan sistem ketatanegaraan republik Indonesia. Jakarta: kostitusi Press

Haberle, Peter, Role an Impact of constitutional courts in acomparative perspective, bayreuth.

Regulasi

Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Constitutional of Chile 1980

[1] Lihat di : http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=website.Profil.SejarahMK

[2] Hans kalsen, general theory of law and state, translated By. Anders wedberg (new York: Russell & Russell, 1961. Hal 157

[3] Disebut juga dengan the centralized system of judicial review‚ÄĚ Liahat Arend liphart pattens of democracy; goverment forms an performance in thirty-six coutries. (new heaven an london: yale university Press, 1999), hal 225

[4] Jimly asshiddiqie, model-model pengujian konstitusional di Berbagai Negara, (Jakarta Konstitusi press, 2005), hal 28, 29, 54-66, 108 dan 109. Terhadap peran Kalsen dalam hal ini masih ada pebedaan pandangan antara mana yang lebih penting perananya antara Georg Jellinek dan Adolf Merkl atau hans Kalsen. Lihat en Not nagian pertama halaman 51 No. 32

[5] Indonesia merupakan negara ke-78 yang negara dapat dibaca dalam Jimly Asshissiqie dan Mustafa Fakhri, Mahkamah konstitusi, kompilasi ketentuan konstitusi, undang undang dan peraturan di 78 negara, Jakarta Pusat studi Hukum an Hukum Administrasi Negara indonesia.

[6] Pembahasan secaara komprehensif mengenai penguian kosntitusional dapat di baca dala Jimly Assiddiqie Model-Model pengujian konstitusional di berbagai negara, Jakarta Konstitusi Press. 2005

[7] Chili dengan Konstitusi 1925 telah memperkenalkan reformasi yang diarahkan pada depolitisasi dan pengembangan dari sistem peradilan yang memberikan jaminan terhadap kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Namun, pada Konstitusi 1980 Pengadilan menjadi alat politik dalam roses pemerintahan junta militer jenderal Augusto Pinochet, sehingga dengan alasan konstiusi 1980 tidak Mencerminkan semangat demokrasi karena konstitusi 1980 dibuat pada masa pemerintahan Junta Militer di republi Chili.

[8]Mahakamah Konstitusi mulia terbentuk pada tahuan 2003 dengan disahkannya Undang UndangNomor 24 tahun 2003. Yang diganti dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

[9] Di dalama tubuh Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga Mahkamah Konstitusi dan lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang meperkuat sistem chack an balance antara cabang kekuasaan negara.

[10] Fungsi Mahkamah Konstitusi Fungsi tersebut membawa konseskuensi untuk menjaga pelaksanaan Konstitusi juga memiliki fungsi lain, yaitu sebagai penafsir Konstitusi yang bersifat final (the final interpreter of the constitution)

[11] Assiddiqie, Jimly Gagasan dasar tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, Hal. 24

[12] Konstitusi negara Republik Chili adalah ditetapkan pada tahun 1980. Lihat http://www.chili.go.cl

[13] Sumber : Constitutional of Chile 1980

makassar, 20/03/2012

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s